Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Sabilillah Rais Siregar
Universitas Singaperbangsa Karawang
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN REVENGE PORN: ANALISIS VIKTIMOLOGIS LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Sabilillah Rais Siregar; Galih Bagas Soesilo; Ajeng Risnawati Sasmita
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1329

Abstract

Revenge porn semakin mengemuka sebagai bentuk kekerasan berbasis gender daring yang meresahkan di Indonesia, namun penegakan hukum masih belum responsif secara memadai terhadap kompleksitas dan dampak viktimologis yang ditimbulkannya, terutama karena ketiadaan payung hukum spesifik yang melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara viktimologis mengapa penegakan hukum di Indonesia belum optimal dalam memberikan perlindungan kepada korban revenge porn, serta mengidentifikasi celah hukum dan kendala implementasi yang menghambat pemulihan dan akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut telah ada, belum secara khusus dan komprehensif mengakomodasi perlindungan korban revenge porn, sehingga korban kerap mengalami reviktimisasi bahkan kriminalisasi alih-alih memperoleh perlindungan yang seharusnya. Analisis perbandingan dengan yurisdiksi lain, seperti Filipina, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan pasal-pasal umum, belum memiliki kerangka regulasi yang khusus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif, meliputi harmonisasi antarregulasi yang ada, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan hak untuk dilupakan (right to be forgotten), serta pendekatan yang berorientasi pada korban dan bersifat restoratif guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban revenge porn di Indonesia.revenge porn
Co-Authors Ajeng Risnawati Sasmita Galih Bagas Soesilo