Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Surya Abdimas MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Borobudur Law Review Journal of Judicial Review Ilomata International Journal of Management AMNESTI : Jurnal Hukum GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Interpretasi Hukum prosiding seminar nasional Ahmad Dahlan Legal Perspective Jurnal Jurisprudence Suara Edukasi Hukum Muwazah: Jurnal Kajian Gender
Galih Bagas Soesilo
Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia Galih Bagas Soesilo
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i1.892

Abstract

Anak merupakan investasi terbesar bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis sehingga keberadaanya dan eksistensinya wajib diperhitungkan. Diakhir tahun 2020 Pemerintahan era Presiden Joko Widodo, sebagai upaya bentuk nyata pemberantasan dan upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur telah ditandatangani. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa isu dan masalah berkaitan adanya ketentuan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan cara kebiri kimia. Penerapan kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan tingkat efektifitas untuk menekan angka kejahatanya, berbanding dengan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan diharapkan memberikan efek jera atau balasan yang dianggap pantas serta diharapkan memperbaiki kelakuan terpidana setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak dilakukan secara serta merta. Melainkan melalui tiga tahap yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Sehingga ada potensi pelaku tindak pidana kejahatan sek- sual anak tidak dijatui hukuman kebiri kimia.
Criminal Policy dan Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Galih Bagas Soesilo; Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i2.1390

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh suami, istri, atau anak yang berdampak negatif terhadap hubungan fisik, psikis, dan keharmonisan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama terjadinya pamdemi Covid-19 terjadi lonjakan kasus KDRT diberbagai kota Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan hukum yang secara khusus mengatur tindak pidana KDRT dan mencari alternatif upaya penyelesaiannya serta memberikan saran kepada pemangku kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang digunakan ialah data sekunder, dengan metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggaa merupakan Lex specialis derogat legi generali dari KUHP mengingat adanya berbagai bentuk kekerasan. Mengingat KDRT berada pada ranah privat keluarga, mediasi menjadi pilihan pertama dalam penyelesian konflik terlebih apabila pertimbangan kerugiannya korban ( fisik atau psikis ) tidak begitu besar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemangku kebijakan ialah lebih masif untuk mengkampanyekan anti kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan media resmi dan bekerjasama dengan influencer.
A Systematic Literature Review of Gender and Politics: Stereotypes of Gender in Political Zone on Social Media Al Fauzi Rahmat; Galih Bagas Soesilo; Andy Arya Maulana Wijaya; Nareewan Klinrat
Muwazah Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v14i1.5152

Abstract

Gender issues frequently arise in political debates, and they are accompanied by negative stereotypes on social media that political opponents echo. This issue draws attention among scholars to examine of gender and political issues in social media, but we have not found any across research that can map gender and political issues in social media with the output of patterns and themes.. Therefore, this article seeks to identify trends of gender issues and politics on social media and alludes to the various stereotypes. To initiate the findings and discussion, a qualitative literature review study was used, in which data were obtained from the Academic Scopus Database involved analysis of 89 articles, which data source from 2012 to 2021 in the social science discipline. Data were managed by the NVivo 12 Plus and VOSViewer as a data analysis tool – with some of the main menus used in the NVivo 12 plus (themes classification; project maps; and group classification), other side used VOSViewer (density and overlay visualization). Our findings highlight various emerging themes proportion regarding gender issues and politics on social media. These topics have tended to increase in the current decade; newest research trends have led to studies on gender and sexuality, female leaders, anti-immigration, voice, and young women, as well as LGBT, which politics intersect—followed by some issues such as black women, Muslim women, and also white women that get involved in political debates. There are three striking main propositions: social media, politics, and gender. However, many politicians and social media users bring up the gender stereotype. In short, this research can contribute to enriching the treasures of gender issues and politics on social media.
SEXUAL HARASSEMENT ANAK: UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL YANG TERNORMALISASIKAN DI INDONESIA Galih Bagas Soesilo; Mutia Febiana, Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, Viona Erwiyanto Putri
PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.929 KB)

Abstract

Sexual violence that occurs in children is a problem that has not been over. The various forms of sexual violence that have been listed and regulated by law have not been fully understood by the Indonesian people. This problem is further exacerbated by the lack of understanding of how normal activity limits or even has led to forms of sexual violence. Therefore, this article was compiled to educate the general public, especially parents, community members, and law enforcers about children's rights and maximum protection efforts from various forms of sexual crimes. The method used in this discussion is a normative juridical approach. The result of the discussion is that the normalization rate of sexual abuse against children is still high in Indonesia because they still see victims as part of the cause of sexual violence and there is a rape culture mindset. This can be overcome with firm regulations and efforts to still provide an understanding of the boundaries of what sexual harassment is and also to normalize this behavior. So that a need for an active role from various parties in carrying out preventive and repressive efforts to understand and eradicate sexual violence against children. Keywords : Child, Normalization, Sexual Violence
Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional Galih Bagas Soesilo; Muh Alfian; Amalia Fadhila Rachmawati
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.397 KB) | DOI: 10.12928/adlp.v1i2.4668

Abstract

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem  hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) merilis hasil Survei Nasional Pelecehan Seksual di Ruang Publik, menunjukkan bahwa moda transportasi umum adalah lokasi kedua tertinggi terjadinya pelecehan seksual di ruang publik. Penelitian ini secara komrehensif bertujuan untuk mengetahui jenis atau bentuk Pelecehan seksual dimoda trasportasi umum khususnya yang berbasis Non-Online atau bersifat konvensional, dan untuk mengetahui bagaimana hukum, sebagai alat rekayasa sosial memerankan perannya guna memberikan perlindungan maksimal dengan dijeratnya pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang - undangan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pelecehan yang sering terjadi di transportasi umum berupa mengambil gambar/ foto/ vidio secara diam-diam, siulan atau suara atau gerak tubuh yang mengekspresikan kejahatan kesusilaan seperti gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi diperlihatkan hingga disentuh, diraba, dan digesek dengan kelamin. Pelecehan seksual merupakan jenis perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP dan Undang- undang ITE serta Undang-undang hak cipta apabila mengambil gambar/ foto/ vidio secara diam-diam. Adapun langkah-langkah penanggulangan yaitu untuk selalu waspada dengan segala bentuk pelecehan. Bagi sesama pengguna agar berperan aktif apabila melihat kejahatan tersebut. Sementara untuk penyedia jasa transportasi publik harus memiliki komitmen dan langkah nyata untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan lebih terutama bagi perempuan supaya tidak menjadi korban pelecehan seksual dimoda trasportasi umum berbasis Non-Online atau bersifat konvensional.
Edukasi Hukum Pasca Diberlakukanya Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Galih Bagas Soesilo; Agus Budi Santoso
Surya Abdimas Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/abdimas.v6i3.1934

Abstract

Berdiskusi dengan masyarakat umum berkaitan perlindungan dari kejahatan seksual terutama kejahatan yang mengancam anak terkadang masih dianggap tabu. Padahal adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, merupakan upaya nyata didalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur, dengan ditambahkanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak telah dinyatakan berlaku. Sebagai peraturan hukum yang baru sudah menjadi permasalahan yang mendasar berkaitan dengan lambatnya laju informasi yang terserap dan dipahami maksud dari peraturan tersebut oleh masyarakat awam, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari jantung kota yang telah sibuk dengan kegiatan rutinitas hariannya. Tujuan untuk melakukan pemberdayaan ini ialah sebagai upaya mendorong masyarakat desa sabagaimana telah ditentukan lokasinya sebelumnya, yaitu mendukung adanya setiap program kerja ataupun penyalur informasi atauran hukum yang telah diberlakukan sebagaimana amanah Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Pengabmas dilaksanakan secara luring didesa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan berkerja sama dengan pemerintah desa dengan mengundang masyarakat setempat, keterwakilan pemuda - pemudi, dan kelompok ibu-ibu PKK. Peserta Pengabmas sangatlah antusias dengan kegiatan ini, dan memiliki komitmen yang telah dibentuk serta dikuatkan kembali untuk berperan aktif serta siap menjadi agen penggerak untuk mencegah dan mengawal setiap kasus kejahatan seksual terkhususkan korbannya adalah anak. Demikian dengan adanya peraturan baru tersebut, juga dapat ditransformasikan melalui meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan pemangku kebijakan didesa agar mampu menerjamahkan dan mengkorelasikan program kerjanya.
Russian military operation in Ukraine: analysis from the perspective of International Law Muhammad Nur; Galih Bagas Soesilo
Borobudur Law Review Vol 4 No 1 (2022): Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6747

Abstract

The Russian government emphatically stated that it started a full official attack on Ukrainian territory on February 24, 2022. While, the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, declared the imposition of martial law in all regions of his country after Russia carried out a full attack. In addition, several countries in the world responded through open statements of their respective heads of state, and some were accompanied by the imposition of sanctions. Regardless of the reasons and justifications for a decision, the community is the most affected party. This war situation, of course, needs to heed the principles of humanitarian law and humanitarian principles. This paper describes how the war between Russia and Ukraine is seen from the perspective of international law and obligations of the parties under international humanitarian law. This type of research is normative juridical research. The data collecting method used is literature study. The tools used in this research are secondary data in the form of documents consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. These data were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of this study found that the justifications used by the Russian government in carrying out military operations in Ukraine, namely self-defense, collective self-defense, and humanitarian intervention cannot be justified under international law. The conflict between Russia and Ukraine is included in an international armed conflict so that in order to protect civilians and certain subjects and objects, the parties to the conflict must comply with the provisions of international humanitarian law.
Consumer Protection in Indonesia's Thrift Fashion Boom: Challenges, Obstacles, and Policy Implications Soesilo, Galih Bagas; Rahmat, Al Fauzi; Sapardiyono, Sapardiyono; Siregar, Sabilillah Rais
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i1.9457

Abstract

The increasing sales and high market demand for Thrift Fashion pose several risks, particularly concerning consumer safety and the sustainability of the business climate within the same market. Imported second-hand clothing may be classified as hazardous goods or products due to its free circulation without adequate quality control. This research aims to examine the challenges, obstacles, and policy implications in addressing the sales of Thrift Fashion in Indonesia. The methodology employed in this study is purely normative legal research, relying solely on secondary data sources. The findings indicate that Thrift Fashion is explicitly prohibited in Indonesia, as stated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022. The issue surrounding Thrift Fashion extends beyond the actions of consumers and business actors; it is also influenced by insufficient law enforcement to prevent the circulation of such goods. In response to this, it is essential to adopt effective solutions to address the proliferation of Thrift Fashion. One such solution is to educate consumers about the risks associated with the violation of product usage rights and to raise awareness among business actors at various levels regarding their obligation to ensure the quality of the products they sell. The government could also offer compensation or targeted subsidies to business actors engaged in the Thrift Fashion trade, enabling them to transition to alternative businesses when their products are confiscated and destroyed.
Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Low Explosive tanpa Hak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm) Soesilo, Galih Bagas; Viona Erwiyanto , Putri; Triono
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v5i2.13172

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diproses peradilan pidana dan dihukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan Hakim didalam menangani kasus kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang dilakukan oleh anak pada Putusan perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbm. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat mengingat ancaman pidana yang tertuang didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun demikian Hakim tetap berpegang pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur pada Pasal 79 ayat (1) hingga ayat (3), yang memungkinkan pidana pembatasan kebebasan untuk tindak pidana berat yang dilakukan anak. Pasal ini juga membatasi hukuman maksimal anak menjadi setengah dari ancaman hukuman orang dewasa dan meniadakan ketentuan minimum khusus pidana. Selanjutnya bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan yang selanjutnya dihubungkan dengan unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum. Hakim menyatakan dan memutus untuk dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, karena perbuatan terdakwa dianggap membahayakan masyarakat.
A Systematic Literature Review of Gender and Politics: Stereotypes of Gender in Political Zone on Social Media Al Fauzi Rahmat; Galih Bagas Soesilo; Andy Arya Maulana Wijaya; Nareewan Klinrat
MUWAZAH : jurnal kajian gender Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v14i1.1082

Abstract

  Gender stereotypes in political discourse, particularly on social media, have intensified and become pivotal in shaping public perceptions and political engagement. Despite extensive scholarly efforts to examine gender and politics within online platforms, there remains a critical gap in systematically mapping the thematic and conceptual patterns across studies. This research aims to identify dominant trends, recurring stereotypes, and thematic clusters in gender-political discourses on social media. Adopting a qualitative systematic literature review approach, the study analyzes 89 peer-reviewed articles from the Scopus database (2012–2021), with a focus on the social sciences. Data analysis was conducted using NVivo 12 Plus and VOSViewer to generate thematic classifications, density visualizations, and project maps. Key findings reveal an increasing prevalence of topics such as gender and sexuality, female leadership, anti-immigration narratives, and the politicization of identities, including Black, Muslim, and White women. These themes intersect with broader political narratives and reflect persistent digital gender biases. The study identifies three central conceptual propositions—gender, politics, and social media—as mutually reinforcing spheres of discourse. This review not only fills a critical scholarly gap but also contributes to the epistemological understanding of gendered political communication, offering foundational insights for future interdisciplinary inquiry and policy-oriented research.
Co-Authors Agus Budi Santoso Ajeng Risnawati Sasmita Al Fauzi Rahmat Al Fauzi Rahmat Amalia Fadhila Rachmawati Andy Arya Maulana Wijaya Elita Laili Hanifah Muh Alfian Muhammad Nur Muhammad Rizal Sirojudin Mutia Febiana, Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, Viona Erwiyanto Putri Nareewan Klinrat Nila Dilasari Noor Fadhilla Sukma Rahmat, Al Fauzi Sabilillah Rais Siregar Sapardiyono Sapardiyono Septi Indrawati Siregar, Sabilillah Rais Suara Ragil Amara Rizky Triono Viona Erwiyanto , Putri