Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Surya Abdimas MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Ilomata International Journal of Management AMNESTI : Jurnal Hukum prosiding seminar nasional Jurnal Jurisprudence Suara Edukasi Hukum Muwazah: Jurnal Kajian Gender
Galih Bagas Soesilo
Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia Galih Bagas Soesilo
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i1.892

Abstract

Anak merupakan investasi terbesar bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis sehingga keberadaanya dan eksistensinya wajib diperhitungkan. Diakhir tahun 2020 Pemerintahan era Presiden Joko Widodo, sebagai upaya bentuk nyata pemberantasan dan upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur telah ditandatangani. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa isu dan masalah berkaitan adanya ketentuan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan cara kebiri kimia. Penerapan kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan tingkat efektifitas untuk menekan angka kejahatanya, berbanding dengan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan diharapkan memberikan efek jera atau balasan yang dianggap pantas serta diharapkan memperbaiki kelakuan terpidana setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak dilakukan secara serta merta. Melainkan melalui tiga tahap yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Sehingga ada potensi pelaku tindak pidana kejahatan sek- sual anak tidak dijatui hukuman kebiri kimia.
Criminal Policy dan Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Galih Bagas Soesilo; Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i2.1390

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh suami, istri, atau anak yang berdampak negatif terhadap hubungan fisik, psikis, dan keharmonisan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama terjadinya pamdemi Covid-19 terjadi lonjakan kasus KDRT diberbagai kota Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan hukum yang secara khusus mengatur tindak pidana KDRT dan mencari alternatif upaya penyelesaiannya serta memberikan saran kepada pemangku kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang digunakan ialah data sekunder, dengan metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggaa merupakan Lex specialis derogat legi generali dari KUHP mengingat adanya berbagai bentuk kekerasan. Mengingat KDRT berada pada ranah privat keluarga, mediasi menjadi pilihan pertama dalam penyelesian konflik terlebih apabila pertimbangan kerugiannya korban ( fisik atau psikis ) tidak begitu besar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemangku kebijakan ialah lebih masif untuk mengkampanyekan anti kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan media resmi dan bekerjasama dengan influencer.
A Systematic Literature Review of Gender and Politics: Stereotypes of Gender in Political Zone on Social Media Al Fauzi Rahmat; Galih Bagas Soesilo; Andy Arya Maulana Wijaya; Nareewan Klinrat
Muwazah Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v14i1.5152

Abstract

Gender issues frequently arise in political debates, and they are accompanied by negative stereotypes on social media that political opponents echo. This issue draws attention among scholars to examine of gender and political issues in social media, but we have not found any across research that can map gender and political issues in social media with the output of patterns and themes.. Therefore, this article seeks to identify trends of gender issues and politics on social media and alludes to the various stereotypes. To initiate the findings and discussion, a qualitative literature review study was used, in which data were obtained from the Academic Scopus Database involved analysis of 89 articles, which data source from 2012 to 2021 in the social science discipline. Data were managed by the NVivo 12 Plus and VOSViewer as a data analysis tool – with some of the main menus used in the NVivo 12 plus (themes classification; project maps; and group classification), other side used VOSViewer (density and overlay visualization). Our findings highlight various emerging themes proportion regarding gender issues and politics on social media. These topics have tended to increase in the current decade; newest research trends have led to studies on gender and sexuality, female leaders, anti-immigration, voice, and young women, as well as LGBT, which politics intersect—followed by some issues such as black women, Muslim women, and also white women that get involved in political debates. There are three striking main propositions: social media, politics, and gender. However, many politicians and social media users bring up the gender stereotype. In short, this research can contribute to enriching the treasures of gender issues and politics on social media.
SEXUAL HARASSEMENT ANAK: UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL YANG TERNORMALISASIKAN DI INDONESIA Galih Bagas Soesilo; Mutia Febiana, Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, Viona Erwiyanto Putri
PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.929 KB)

Abstract

Sexual violence that occurs in children is a problem that has not been over. The various forms of sexual violence that have been listed and regulated by law have not been fully understood by the Indonesian people. This problem is further exacerbated by the lack of understanding of how normal activity limits or even has led to forms of sexual violence. Therefore, this article was compiled to educate the general public, especially parents, community members, and law enforcers about children's rights and maximum protection efforts from various forms of sexual crimes. The method used in this discussion is a normative juridical approach. The result of the discussion is that the normalization rate of sexual abuse against children is still high in Indonesia because they still see victims as part of the cause of sexual violence and there is a rape culture mindset. This can be overcome with firm regulations and efforts to still provide an understanding of the boundaries of what sexual harassment is and also to normalize this behavior. So that a need for an active role from various parties in carrying out preventive and repressive efforts to understand and eradicate sexual violence against children. Keywords : Child, Normalization, Sexual Violence
Edukasi Hukum Pasca Diberlakukanya Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Galih Bagas Soesilo; Agus Budi Santoso
Surya Abdimas Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/abdimas.v6i3.1934

Abstract

Berdiskusi dengan masyarakat umum berkaitan perlindungan dari kejahatan seksual terutama kejahatan yang mengancam anak terkadang masih dianggap tabu. Padahal adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, merupakan upaya nyata didalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur, dengan ditambahkanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak telah dinyatakan berlaku. Sebagai peraturan hukum yang baru sudah menjadi permasalahan yang mendasar berkaitan dengan lambatnya laju informasi yang terserap dan dipahami maksud dari peraturan tersebut oleh masyarakat awam, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari jantung kota yang telah sibuk dengan kegiatan rutinitas hariannya. Tujuan untuk melakukan pemberdayaan ini ialah sebagai upaya mendorong masyarakat desa sabagaimana telah ditentukan lokasinya sebelumnya, yaitu mendukung adanya setiap program kerja ataupun penyalur informasi atauran hukum yang telah diberlakukan sebagaimana amanah Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Pengabmas dilaksanakan secara luring didesa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan berkerja sama dengan pemerintah desa dengan mengundang masyarakat setempat, keterwakilan pemuda - pemudi, dan kelompok ibu-ibu PKK. Peserta Pengabmas sangatlah antusias dengan kegiatan ini, dan memiliki komitmen yang telah dibentuk serta dikuatkan kembali untuk berperan aktif serta siap menjadi agen penggerak untuk mencegah dan mengawal setiap kasus kejahatan seksual terkhususkan korbannya adalah anak. Demikian dengan adanya peraturan baru tersebut, juga dapat ditransformasikan melalui meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan pemangku kebijakan didesa agar mampu menerjamahkan dan mengkorelasikan program kerjanya.
A Systematic Literature Review of Gender and Politics: Stereotypes of Gender in Political Zone on Social Media Al Fauzi Rahmat; Galih Bagas Soesilo; Andy Arya Maulana Wijaya; Nareewan Klinrat
MUWAZAH : jurnal kajian gender Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v14i1.1082

Abstract

  Gender stereotypes in political discourse, particularly on social media, have intensified and become pivotal in shaping public perceptions and political engagement. Despite extensive scholarly efforts to examine gender and politics within online platforms, there remains a critical gap in systematically mapping the thematic and conceptual patterns across studies. This research aims to identify dominant trends, recurring stereotypes, and thematic clusters in gender-political discourses on social media. Adopting a qualitative systematic literature review approach, the study analyzes 89 peer-reviewed articles from the Scopus database (2012–2021), with a focus on the social sciences. Data analysis was conducted using NVivo 12 Plus and VOSViewer to generate thematic classifications, density visualizations, and project maps. Key findings reveal an increasing prevalence of topics such as gender and sexuality, female leadership, anti-immigration narratives, and the politicization of identities, including Black, Muslim, and White women. These themes intersect with broader political narratives and reflect persistent digital gender biases. The study identifies three central conceptual propositions—gender, politics, and social media—as mutually reinforcing spheres of discourse. This review not only fills a critical scholarly gap but also contributes to the epistemological understanding of gendered political communication, offering foundational insights for future interdisciplinary inquiry and policy-oriented research.
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Uji Konsekuensi: Studi Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Purworejo Sapardiyono Sapardiyono; Galih Bagas Soesilo; Agus Budi Santoso
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/3h9x2547

Abstract

Examines the application of the consequence test as a balancing instrument between openness and confidentiality in determining exempted information within the local government of Purworejo Regency. The study is motivated by the tension between the constitutional right to public information access under Article 28F of the 1945 Constitution and the obligation to protect certain information categorized as exempt under Law No. 14 of 2008. Although the Freedom of Information Act (FOIA) establishes a limited list of exempt information, practices in Purworejo reveal inconsistencies in understanding and implementation, potentially leading to legal consequences such as information disputes at the Information Commission, as well as practical impacts, including low transparency and public participation. Using a normative-empirical legal approach, the research analyzes the legal framework and field implementation, including focus group discussions with stakeholders and a review of the Information Exemption List issued by the PPID (Public Information Disclosure Officer). Findings emphasize the critical need for a strict and proportional application of the consequence test to ensure that information exemptions are based on actual potential harm, not to conceal irregularities. The study recommends strengthening PPID capacity and oversight mechanisms to fully realize good governance principles.
Perbandingan Pengaturan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Civil Act Korea Selatan Nila Dilasari; Galih Bagas Soesilo; Sapardiyono Sapardiyono
Suara Edukasi Hukum Vol 2 No 1 (2026): Vol 2 No 1 2026
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67084/njxwf825

Abstract

This  study aims to analyze the comparative regulation of the division of marital property under the two legal systems and its impact on legal protection for the parties after divorce. The research is motivated by the differences in the regulation of marital property division between Indonesia and South Korea, which may lead to differences in legal protection for former spouses. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a comparative law approach. The results show that the legal system in Indonesia emphasizes legal certainty through an equal distribution system, thereby providing clarity and assurance in dispute resolution. However, this system tends to insufficiently consider non-economic contributions in a proportional manner. In contrast, the legal system in South Korea grants greater authority to judges to determine the division based on principles of justice and the actual contributions of the parties, making it more flexible and adaptive to real conditions, but potentially leading to legal uncertainty. These differences affect the resulting legal protection, namely formal legal certainty in Indonesia and protection based on substantive justice in South Korea.
The Adoption of Children with a Refugee Status: An Analysis of International Laws and Jurisprudence Muhammad Nur; Galih Bagas Soesilo; Muhammad Rizal Sirojudin
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 1, June 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i1.701

Abstract

ABSTRACT Objective: This research aims to undergo a juridical analysis of the stipulations for the adoption of refugee children from the perspective of international law.  Methodology: This was juridical normative research that collected data using the literary study method. This research used primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials research instruments. Findings: A core principle in making policies concerning refugee children is the ‘best interest rule’, which has two main implementations: the making of governmental policies and decisions made on the children as individuals. Adoption may only be considered after all efforts on tracing and reunifying child refugees with their families have failed, or if the child’s parents have agreed on that adoption according to the standard stipulated in the Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption. A jurisprudence concerning this was the case of Mariya Abdi Ibrahim vs Norway in the European Court of Human Rights for Application No. 15379/16. Indonesian stipulations are not in line with the international law that allows the adoption of refugee children. Application: This research may provide insight for the Indonesian government in considering an alternative care model for the many child refugees in Indonesia. Originality: This research described alternative model patterns that may be applied in Indonesia, as the government only regulated the prohibition of adopting international child refugees in Indonesia. But when referring to some international conventions, some types of alternative care are permitted, including adoption, even though it is only applied as a last resort. Keywords: adoption, children, refugee, international law, Indonesia.
A Comparative Systematic Literature Review of Policies Enhancing Women’s Electoral Participation in Indonesia, India, and Canada Sapardiyono; Al Fauzi Rahmat; Galih Bagas Soesilo; Elita Laili Hanifah
Ilomata International Journal of Management Vol. 7 No. 3 (2026): July 2026
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijjm.v7i3.2349

Abstract

This study examines comparative policy approaches to enhancing women’s electoral participation in Indonesia, India, and Canada through a Systematic Literature Review (SLR). The study addresses a gap in comparative gender policy literature by synthesizing cross-national evidence regarding how institutional design, affirmative action mechanisms, and socio-political contexts shape women’s electoral participation across different democratic systems. Unlike prior studies that mainly emphasize single-country analysis, this review develops a comparative framework for evaluating the effectiveness and limitations of women’s electoral participation policies. The review employed the PRISMA protocol using articles indexed in Scopus, Web of Science, and Google Scholar published between 2014 and 2025. Inclusion criteria covered peer-reviewed English-language studies discussing women’s electoral participation, quota policies, political representation, and electoral reform in Indonesia, India, or Canada. Following screening, eligibility assessment, and duplicate removal, 32 articles were selected for analysis. The comparison focused on policy design, institutional implementation, and substantive outcomes of women’s participation and representation. The findings reveal substantial differences in policy effectiveness across the three countries. Indonesia’s 30% legislative quota policy has increased women’s descriptive representation, yet substantive participation remains constrained by patriarchal political culture and weak party support. India’s reservation policy at the local governance level has strengthened grassroots political participation, although proxy representation and socio-cultural barriers persist. Canada demonstrates comparatively stronger outcomes through integrated gender-sensitive reforms, leadership development, and institutional support mechanisms. The study concludes that quota policies alone are insufficient without broader institutional support, inclusive political structures, and socio-cultural transformation to achieve substantive gender equality in electoral participation.
Co-Authors Agus Budi Santoso Agus Budi Santoso Al Fauzi Rahmat Al Fauzi Rahmat Andy Arya Maulana Wijaya Elita Laili Hanifah Muhammad Nur Muhammad Rizal Sirojudin Mutia Febiana, Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, Viona Erwiyanto Putri Nareewan Klinrat Nila Dilasari Sapardiyono Sapardiyono Septi Indrawati