Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Juridisch
Putri Haliza Yuniar
Fakultas Hukum, Universitas Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Eksekusi Jaminan Sertifikat Tanpa Hak Tanggungan: Perlindungan Hukum bagi Kreditur: Execution of Certificate Collateral Without Mortgage: Legal Protection for Creditors Fanesya Rahma Praditiska; Endah Pujiastuti; Kukuh Sudarmanto; Soegianto Soegianto; Putri Haliza Yuniar
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12284

Abstract

This study aims to analyze the execution mechanism of collateral certificates bound by a deed of debt acknowledgment without mortgage security rights and to identify the normative and practical obstacles involved. The issue arises from the common practice of using debt acknowledgment deeds without the imposition of mortgage rights, where the absence of executorial power may weaken legal protection for creditors in cases of debtor default. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using primary legal materials in the fields of mortgage law, civil procedural law, and notarial law, as well as secondary materials from legal literature and scholarly works. Data were analyzed qualitatively through normative and systematic interpretation. The findings indicate that without a mortgage certificate, a debt acknowledgment deed lacks executorial force; therefore, collateral enforcement must proceed through non-executorial mechanisms, such as mediation, civil litigation, or private sale, resulting in a longer and more costly execution process.   Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan sertifikat yang diikat dengan akta pengakuan utang tanpa hak tanggungan serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis yang menyertainya. Permasalahan penelitian berangkat dari praktik penggunaan akta pengakuan utang tanpa pembebanan hak tanggungan yang masih sering terjadi, sementara ketiadaan kekuatan eksekutorial berpotensi melemahkan perlindungan hukum kreditur ketika debitur wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan di bidang hak tanggungan, hukum acara perdata, dan jabatan notaris, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran normatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa sertifikat hak tanggungan, akta pengakuan utang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga eksekusi jaminan harus ditempuh melalui mekanisme non-eksekutorial, seperti mediasi, gugatan perdata, atau penjualan di bawah tangan, yang menyebabkan proses lebih panjang dan berbiaya tinggi.
Asas Keseimbangan Terhadap Sengketa Royalti dan Izin Penggunaan Lagu Antara Ari Bias vs Agnes Mo: The Principle of Balance in the Royalty Dispute and Song Usage License Between Ari Bias vs Agnes Mo Sutikno Wijaya; Zaenal Arifin; Unggul Basoeky; Putri Haliza Yuniar
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13130

Abstract

This study aims to interpret the principle of balance under Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) through an analysis of the royalty dispute and song usage license between Ari Bias and Agnes Mo. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches, positioning the dispute as a test case to examine the accuracy of normative interpretation. The findings indicate that the dispute constitutes a form of compound infringement that simultaneously violates economic rights through the use of the work without royalty payments and moral rights through the disregard of the creator’s control over the use of the work. The analysis confirms that the principle of balance cannot be construed as a basis for limiting the creator’s exclusive rights, but rather as a rights-based balance that places exclusive rights as the default principle. The claim of “indirect contribution” lacks a legal basis to eliminate the obligation to obtain permission and pay royalties. The novelty of this study lies in the conceptual reconstruction of the principle of balance through the analysis of compound infringement in a concrete case, as well as its implications for legal certainty and the strengthening of Indonesia’s creative industry ecosystem.   Penelitian ini bertujuan menafsirkan asas keseimbangan dalam Undang Undang Hak Cipta melalui analisis sengketa royalti dan izin penggunaan lagu antara Ari Bias dan Agnes Mo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menempatkan sengketa tersebut sebagai test case untuk menguji ketepatan interpretasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini merupakan bentuk compound infringement yang secara simultan melanggar hak ekonomi melalui penggunaan karya tanpa pembayaran royalti serta hak moral melalui pengabaian kontrol pencipta atas penggunaan karya. Analisis menegaskan bahwa asas keseimbangan tidak dapat dimaknai sebagai dasar pembatasan hak eksklusif pencipta, melainkan sebagai prinsip berbasis hak (rights-based balance) yang menempatkan hak eksklusif sebagai prinsip dasar (default principle). Klaim “kontribusi tidak langsung” tidak memiliki dasar hukum untuk menghapus kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual asas keseimbangan melalui analisis compound infringement dalam konteks kasus konkret, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan penguatan ekosistem industri kreatif Indonesia.
Adaptabilitas Arbitrase Internasional dalam Sengketa Investasi: Studi Indonesia dan Singapura: The Adaptability of International Arbitration in Investment Disputes: A Comparative Study of Indonesia and Singapore Mariani Agnestasia Soeitoe; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno; Putri Haliza Yuniar; Ni Nyoman Tri Partini
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13406

Abstract

This study examines the adaptability of international arbitration in resolving cross-border investment disputes between Indonesia and Singapore, focusing on Investor–State Dispute Settlement (ISDS) and investment agreement design. Using a qualitative normative juridical approach with comparative analysis of treaties, arbitral awards, regulations, and academic literature, the study identifies contrasting policy orientations. Indonesia demonstrates institutional adaptability through BIT termination and renegotiation, selective application of Fair and Equitable Treatment (FET), and gradual integration of investor due diligence obligations to safeguard regulatory sovereignty. In contrast, Singapore reflects normative adaptability by consistently applying FET, recognizing implied consent, and aligning remedial practices—such as interest awards—with international standards. The findings reveal two distinct yet complementary models of legal adaptability in international investment arbitration. This study contributes by offering a comparative and integrative framework linking normative, institutional, and remedial dimensions, providing insights for balancing investor protection, legal certainty, and state regulatory space in ASEAN investment governance.     Penelitian ini mengkaji adaptabilitas arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi lintas batas antara Indonesia dan Singapura dengan fokus pada Investor–State Dispute Settlement (ISDS) dan desain perjanjian investasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi komparatif terhadap perjanjian investasi, putusan arbitrase, regulasi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menampilkan adaptabilitas institusional melalui pembatalan dan renegosiasi BIT, penerapan selektif prinsip Fair and Equitable Treatment (FET), serta integrasi bertahap kewajiban uji tuntas investor guna menjaga kedaulatan regulasi. Sebaliknya, Singapura menunjukkan adaptabilitas normatif melalui konsistensi penerapan FET, pengakuan implied consent, serta harmonisasi praktik remedial dengan standar internasional. Penelitian ini menegaskan adanya dua model adaptabilitas hukum yang berbeda namun saling melengkapi, serta menawarkan kerangka komparatif integratif yang menghubungkan dimensi normatif, institusional, dan remedial untuk menyeimbangkan perlindungan investor, kepastian hukum, dan ruang kebijakan negara.
Co-Authors Endah Pujiastuti Fanesya Rahma Praditiska Mariani Agnestasia Soeitoe Ni Nyoman Tri Partini Soegianto Soegianto Sudarmanto, Kukuh Sutikno Wijaya Unggul Basoeky Wijayono Hadi Sukrisno Zaenal Arifin