Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Keadilan Distribusi Pemberian Bansos oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial Pancasila Fritji Frido Lourenjo Purba; Parlaungan Gabriel Siahaan; Grace Emmanuella Malau; Putri Rahmadani Lubis; Ana Silva Siringo Ringo; Rizka Lidwina; Natassya Handayani
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Juni: Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i2.11177

Abstract

This study is motivated by ongoing issues in the distribution of social assistance (bansos) by local governments, which have not fully reflected the values of humanity and social justice in Pancasila, particularly the second and fifth principles. The problems include inaccurate targeting, unreliable beneficiary data, limited transparency, and weak coordination. This research aims to analyze the alignment of social assistance distribution with Pancasila values and identify its obstacles. This study applies a qualitative descriptive approach conducted in Sampali Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that social assistance distribution has not been fully fair and equitable due to data inaccuracies, limited verification, lack of information dissemination, and weak supervision. However, the program still provides benefits in meeting basic needs. Improvements in data systems, transparency, community participation, and continuous evaluation are needed to better reflect humanitarian and social justice values.
Analisis Yuridis Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Usman Jalal Siregar; Sri Hadiningrum; Desy Cristin Damanik; Zhafirah Ramadhani; Muhammad Ibnu Khoir Pasaribu; Bertaliana Br Ginting; Rizka Lidwina; Dwi Afnelia Rivana Okta Br Sitepu; Salsabila Br Siregar
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i2.8572

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa perubahan terhadap kedudukan hukum anak di luar perkawinan dengan memberikan hubungan perdata kepada ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perdata, anak di luar perkawinan dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur hak waris anak di luar perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.