Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Usman Jalal Siregar
Universitas Negeri Medan
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Nilai Persatuan Dalam Penetapan Prioritas Penerima Bansos bagi Kelompok Rentan di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Usman Jalal Siregar; Parlaungan Gabriel Siahaan; Rista Novita Sari Perangin-Angin; Dwi Afnelia Rivana Okta Br Sitepu; Mardianti Manday; Desy Cristin Damanik; Eva Nurul Huda
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol. 3 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8177

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam penetapan prioritas penerima bantuan sosial (bansos) bagi kelompok rentan di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Bantuan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, serta dugaan diskriminasi yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik antar warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan bagaimana pemerintah daerah menjaga prinsip non-diskriminatif dalam menentukan penerima bansos, menilai dampak distribusi bansos terhadap potensi konflik sosial, serta menganalisis peran nilai sila ke-3 Pancasila dalam menciptakan harmoni sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar kebijakan bansos dapat dilaksanakan secara lebih adil, transparan, tepat sasaran, serta mampu memperkuat persatuan dan solidaritas masyarakat.
Transformasi Hukum Islam di Era Digital: Tantangan Otoritas Keagamaan dan Relevansi Syariat bagi Generasi Modern M Iqbal; Usman Jalal Siregar
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 5 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v5i2.9263

Abstract

Abstrak terdiri dari: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, termasuk dalam memahami dan memperoleh informasi mengenai hukum Islam. Media sosial, internet, dan kecerdasan buatan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi keagamaan, tetapi juga menghadirkan tantangan terhadap otoritas keagamaan dan validitas informasi yang diterima Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum Islam di era digital, khususnya perubahan otoritas keagamaan, kecenderungan generasi muda dalam menjadikan media sosial sebagai sumber rujukan keagamaan, serta relevansi hukum Islam bagi generasi modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui kajian terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh dan memahami informasi hukum Islam. Otoritas keagamaan tidak lagi hanya berasal dari lembaga dan ulama, tetapi juga dipengaruhi oleh tokoh yang aktif dan populer di media sosial. Kondisi tersebut menuntut peningkatan literasi digital keagamaan agar masyarakat mampu memilah informasi berdasarkan sumber yang terpercaya dan kompetensi keilmuan. Di sisi lain, hukum Islam tetap memiliki relevansi bagi generasi modern melalui pendekatan yang adaptif dengan tetap berlandaskan prinsip syariat, maqashid al-syari'ah, dan nilai-nilai keislaman.
Analisis Yuridis Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Usman Jalal Siregar; Sri Hadiningrum; Desy Cristin Damanik; Zhafirah Ramadhani; Muhammad Ibnu Khoir Pasaribu; Bertaliana Br Ginting; Rizka Lidwina; Dwi Afnelia Rivana Okta Br Sitepu; Salsabila Br Siregar
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i2.8572

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa perubahan terhadap kedudukan hukum anak di luar perkawinan dengan memberikan hubungan perdata kepada ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perdata, anak di luar perkawinan dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur hak waris anak di luar perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.
Co-Authors Bertaliana Br Ginting Desy Cristin Damanik Dwi Afnelia Rivana Okta Br Sitepu Eva Nurul Huda M Iqbal Mardianti Manday Muhammad Ibnu Khoir Pasaribu Parlaungan Gabriel Siahaan Rista Novita Sari Perangin-Angin Rizka Lidwina Salsabila Br Siregar Sri Hadiningrum Zhafirah Ramadhani