Kebijakan publik dan pertahanan negara memiliki hubungan erat dalam pengelolaan wilayah pertahanan, yang tercermin dalam strategi keamanan nasional. Artikel ini menganalisis bagaimana kebijakan publik memengaruhi strategi pertahanan, terutama dalam konteks pengelolaan wilayah pertahanan di Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan ancaman keamanan yang terus berkembang. Keamanan suatu negara dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya, ideologi, geografi, demografi, dan sumber daya alam, sehingga pertahanan negara tidak hanya bergantung pada tindakan keamanan konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menguji implementasi strategi keamanan siber nasional dan tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan strategi di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran Indonesia dalam mempromosikan stabilitas regional melalui Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik, yang mencerminkan upaya kolektif untuk menyeimbangkan pengaruh kekuatan-kekuatan besar di kawasan ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai evolusi kebijakan publik pertahanan Indonesia untuk meningkatkan pertahanan negara di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan wilayah pertahanan dan penguatan keamanan nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan beragam, tidak hanya pada tingkat permukaan. Kebijakan publik dan strategi pertahanan nasional harus dikoordinasikan dengan cermat dan diintegrasikan secara mulus, dengan mempertimbangkan kondisi, tantangan, dan kemampuan unik dari setiap wilayah pertahanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif tentang pengaruh kebijakan publik terhadap efektivitas pengelolaan wilayah pertahanan dan strategi keamanan nasional, dengan fokus pada adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan dalam lingkungan strategis