Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI GOVERNMENT AND SMART CITY LANDMARK (GENCIL) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK Saputra, Rendi; Mulki, Gusti Zulkifli; Firdaus, Hendri
JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang Vol 5, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA TEKNIK SIPIL EDISI JUNI 2018
Publisher : JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.734 KB) | DOI: 10.26418/jelast.v5i2.29128

Abstract

Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat. Government And SmartCity Landmark (GENCIL) merupakan sebuah sistem informasi yang berbasis e-government dan menjadi wadah masyarakat dalam melakukan pelayanan publik di Kota Pontianak. Kehadiran sistem informasi GENCIL memberikan harapan Pemerintah dan masyarakat dari bentuk penerapan sistem informasi yang mana penyajian informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam mendukung pengambilan keputusan sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak. Namun pada kenyataannya tidak semua penerapan SI pada suatu organisasi/pemerintahan dapat memberikan peningkatan yang efektif pada pelayanan publik. Oleh karena itu, peneliti menganalisa dan mengukur efektivitas sistem informasi GENCIL terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak. Sebagai pembanding peneliti juga mengukur efektivitas kualitas pelayanan publik pada masyarakat non GENCIL (masyarakat yang tidak menggunakan SI GENCIL) terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak.Pendekatan penilitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, observasi dan kuesioner. Teknik analisis pada penelitian ini meliputi uji dua beda rata-rata(kolmogrov smirnov), uji korelasi, uji asumsi klasik, dan analisis regresi. Hasil penilitian menunjukkan perbandingan antara kualitas pelayanan publik pada sistem informasi GENCIL dan non GENCIL di Kota Pontianak dengan mengelompokkan indikator penilaian kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak, seperti melihat kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas pengguna dan tingkat kepuasan pelayanan publik.  Kata kunci: E-government, Sistem Informasi GENCIL, Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Publik, Efektivitas.
PEMETAAN RAWAN BANJIR DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN DAN PONTIANAK TENGGARA BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) Kurnia, M. Irvan; Mulki, Gusti Zulkfli; Firdaus, Hendri
JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang Vol 6, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA TEKNIK SIPIL EDISI JUNI 2019
Publisher : JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.902 KB) | DOI: 10.26418/jelast.v6i2.34343

Abstract

Banjir merupakan gejala alam yang terjadi karena proses alami dan aktivitas manusia yang tidak bisa dikendalikan oleh alam. Topografi wilayah di Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara relatif rendah. Lokasi yang dekat dengan laut dan sungai menyebabkan wilayah Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara secara umum dipengaruhi oleh air pasang sehingga mudah tergenang. Penelitian bertujuan untuk memetakan kerawan banjir di Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara berbasis sistem informasi geografis (SIG). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Proses berjenjang analitik (Analitical Hierarchy Process) untuk mengetahui penyebab banjir dan Analisis Sumperimpose untuk mengetahui tingkat rawan banjir. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa banjir di Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara disebabkan oleh hujan intensitas tinggi namun air tidak terdrainasi dengan cepat, musim penghujan terjadi genangan dan run off, sungai pasang terjadi genangan dan tidak berlangsung lama. Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Pontianak Selatan dan Pontianak Tenggara dapat dikelompokkan menjadi menjadi tiga yaitu, rawan 481 Ha, cukup rawan 1268 Ha, tidak rawan 1123 Ha.Kata kunci: AHP, Bencana banjir, Sistem Informasi Geografis.
PEMETAAN RAWAN BANJIR DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT DAN PONTIANAK KOTA BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Purnomo, Sidik; Mulki, Gusti Zulkifli; Firdaus, Hendri
JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang Vol 6, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA TEKNIK SIPIL EDISI JUNI 2019
Publisher : JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.873 KB) | DOI: 10.26418/jelast.v6i2.34829

Abstract

Bencana banjir merupakan  isu penting kebencanaan di Indonesia. Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota adalah salah satu wilayah yang secara geografi memiliki topografi rendah dan datar sehingga sering mengalami banjir/genangan saat musim penghujan dan air laut pasang tinggi. Hujan intensitas yang tinggi disertai  pasang surut sungai merupakan penyebab utama banjir. Salah satu upaya mitigasi banjir adalah dengan integrasi Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam proses penanggulangan bencana banjir. Penelitian bertujuan untuk merumuskan Pemetaan Rawan Banjir di Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan teknik analisis Analitic Hierarchy Process, Skoring dan Overlay (kesesuaian lahan) peta variable non-spasial dan spasial. Wilayah penelitian dibagi dalam tiga zona yang masing-masing berjarak 2000 m di mulai dari tepian sungai. Hasil dari penelitian adalah bahwa. penyebab banjir/genangan di Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota adalah banjir akibat pasang surut air sungai namun tidak berlangsung lama (Y) dengan luasan 700 Ha, dan banjir atau genangan dan run off (W) saat musim penghujan dengan luasan 970 Ha, Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, Rawan (21%), Cukup Rawan (77%), Tidak Rawan (2%). Kata kunci: AHP, banjir, pemetaan, sistem informasi geografis
Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Zamil, Yusuf Saepul; Eprilia, Farina Firda; Firdaus, Hendri; Maharso, Triadi; Rizal, Nursyah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10239

Abstract

The purpose of this study is to find solutions to prevent and eradicate land mafia in Indonesia. This is because the practice of land mafia in Indonesia has been going on for a long time, and is very worrying and detrimental to the state and society. The urgency of this study is to ensure legal certainty for legitimate land owners from land grabbing by the land mafia. This study uses a normative legal research method, namely a research method using secondary data or library data as its main data supported by primary data. Efforts that can be made to eradicate the land mafia are by changing land data into digital data including digitally integrated land maps. By changing land data digitally, it produces accurate land data so that there is no loophole for the land mafia to claim land belonging to others. The digital land data includes land maps per plot which are contained in the land book and then issued electronic land certificates or hard copy land certificates based on digital data that has one hundred percent accuracy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena praktik mafia tanah di Indonesia sudah berlangsung sangat lama, sangat mengkhawatirkan dan merugikan negara dan masyarakat. Urgensi dari penelitian ini adalah agar adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dari perampasan tanah oleh mafia tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya dengan didukung oleh data primer. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas mafia tanah adalah dengan merubah data pertanahan menjadi data digital termasuk peta tanah yang terintegerasi secara digital. Dengan merubah data pertanahan secara digital, maka menghasilkan data pertanahan yang akurat sehingga tidak ada celah bagi mafia tanah untuk mengklaim tanah milik orang lain. Data pertanahan secara digital tersebut meliputi peta tanah perbidang yang dimuat dalam buku tanah kemudian diterbitkan sertifikat tanah secara elektronik atau sertifikat tanah berbentuk hard copy berdasarkan data digital yang mempunyai keakuratan seratus persen.