Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tunas Cendekia : Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Journal of Society Bridge
Muhammad Abdul Azis Azis
Universitas Diponegoro
Religion Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Integrative Preventive-Protective Legal Framework untuk Lingkungan Belajar Aman pada Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia Riski Ananda Kusuma Putri; Muhammad Abdul Azis Azis; Alya Synthia Kurniawati; Muhammad Thufail Ariiq; Dafirly Salsadilla Dosanto
Tunas Cendekia : Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 9 No. 1 (2026): Tunas Cendekia : Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini
Publisher : Universitas Islam Negeri Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/tunascendekia.v9i1.12716

Abstract

Lingkungan belajar aman pada pendidikan anak usia dini tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi juga oleh kualitas interaksi guru-anak, kebutuhan perkembangan dan inklusi, praktik digital, keterlibatan keluarga, serta kemampuan satuan pendidikan merespons risiko. Fragmentasi pembahasan mengenai unsur-unsur tersebut menyisakan kebutuhan akan kerangka yang mampu menghubungkan pencegahan, deteksi, perlindungan, pemulihan, dan evaluasi dalam satu sistem yang berorientasi pada PGPAUD. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas risiko yang perlu dikendalikan dalam lingkungan belajar pendidikan anak usia dini serta mengonstruksi Integrative Preventive-Protective Legal Framework yang sesuai dengan karakter perkembangan anak. Penelitian menggunakan desain konseptual-interdisipliner dengan literatur peer-reviewed bidang pendidikan anak usia dini sebagai sumber utama dan regulasi Indonesia sebagai sumber pendukung. Analisis dilakukan melalui identifikasi dimensi lingkungan belajar, pengelompokan risiko, pembedaan fungsi preventive dan protective, pemeriksaan batas tanggung jawab normatif, serta sintesis kerangka konseptual. Hasil penelitian mengidentifikasi lima domain risiko, yaitu fisik-operasional, kekerasan dan perlakuan salah, psikologis-relasional, digital dan data anak, serta kegagalan respons kelembagaan. Kerangka yang dihasilkan menempatkan inti substansi PGPAUD sebagai pusat pengelolaan risiko melalui kualitas proses belajar, interaksi guru-anak, dukungan perkembangan dan inklusi, serta kemitraan keluarga dan praktik digital. Fungsi preventive bekerja sebelum kerugian terjadi, sedangkan Deteksi atau Trigger Point mengaktifkan fungsi protective, pemulihan anak, dan evaluasi kelembagaan. Hukum ditempatkan sebagai ilmu bantu untuk memperjelas batas perlindungan dan tanggung jawab satuan pendidikan. Kontribusi penelitian terletak pada penguatan konsep lingkungan belajar aman sebagai proses dinamis yang mendukung keselamatan, kesejahteraan, partisipasi, keberlanjutan belajar, dan perbaikan kualitas praktik PAUD.
Algorithmic Governance of Online Prostitution: Limits of Platform Power and Protection Against Digital Stigma in Indonesia Muhammad Abdul Azis Azis; Riski Ananda Kusuma Putri; Alya Synthia Kurniawati; Muhammad Thufail Ariiq
Journal of Society Bridge Vol. 4 No. 3 (2026): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v4i3.110

Abstract

The migration of prostitution practices to digital spaces has transformed platforms from communication intermediaries into controllers of visibility through ranking, recommendation, search, automated moderation, and distribution restrictions. Legal concerns emerge when algorithmic systems equate sexual indicators with prostitution, causing accounts offering sexual services, sexual-health education, victims of exploitation, bodily expression, or users sharing similar attributes to receive comparable moderation. This study examines the limits of platform power in governing content associated with online prostitution and formulates legal protection against digital stigma arising from algorithmic decisions. Using normative legal research with statutory, conceptual, and limited comparative approaches, the study finds that Indonesia’s electronic systems regime emphasizes governance, reporting, and access termination, while the Personal Data Protection Law recognizes objections to automated decisions with significant effects. However, neither regime provides integrated standards for classification validity, transparency, error rates, human oversight, or remediation. This article proposes the Algorithmic Visibility Accountability Test, covering legality of purpose, classification validity, contextuality, proportionality, traceability, human oversight, and post-decision remediation, to preserve legitimate platform enforcement while preventing unsupported association-based moderation and resulting digital stigma. It thereby links platform governance with accountable algorithmic decision-making and procedural protection for users.
Co-Authors Alya Synthia Kurniawati Dafirly Salsadilla Dosanto Muhammad Thufail Ariiq Riski Ananda Kusuma Putri