Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Quantity Transparency and Transactional Fairness in Unweighed Coconut Milk Sales: An Islamic Economic Law Perspective M. Fachturohman; M. Arif Musthofa; Reva Okva Marwarndi; Wargo; Pini Susanti
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 4 Oktober 2026: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/amorti.v5i4.1569

Abstract

This study examines quantity transparency and transactional fairness in the sale of fresh coconut milk without standardized weighing in Talang Babat Village, Tanjung Jabung Timur, Indonesia, from the perspective of Islamic economic law. The study responds to the persistence of informal measurement practices in which quantity is determined through visual estimation and non-standardized plastic bags, despite the potential implications for contractual certainty and consumer protection. Employing a qualitative multiple-case study design, the research involved three coconut milk sellers, consumers, and Islamic economic law experts. Data were collected through non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation, and analyzed using an interactive process of data condensation, data display, and conclusion drawing, supported by source and methodological triangulation. The findings reveal two contrasting transaction mechanisms. One seller applies standardized weighing, enabling consumers to objectively verify the relationship between price and quantity, while another relies on plastic-bag sizes and visual estimation. In the latter practice, the same price category produced substantial quantity variation, approximately 180–270 ml, thereby limiting consumers’ ability to independently verify the quantity received. The practice is sustained by local custom (‘urf), interpersonal trust, convenience, and limited knowledge of fiqh mu‘āmalah, rather than demonstrable intentional deception. From the perspective of Islamic economic law, the practice contains a significant element of gharar and is characterized as an akad fasid because the essential requirement of quantity certainty (ma‘lum al-maqadir) is inadequately fulfilled, while tadlis cannot be conclusively established. The study further demonstrates that the practice potentially undermines ‘adl, tarāḍin, and ḥifẓ al-māl. Accordingly, the study recommends a transition from a trust-based system toward a trust-and-verification model through standardized weighing, transparent disclosure of quantity, and consumer education.
Analisis Efisiensi Usaha Penangkapan Ikan dan Kontribusinya terhadap Mobilisasi Pendapatan Nelayan Pesisi: Penelitian Kresno Bayu Edi Putra; Haeran; Pini Susanti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.586

Abstract

Ketergantungan ekonomi nelayan skala kecil terhadap perikanan tangkap sering kali terhambat oleh masalah inefisiensi alokasi input operasional dan keterbatasan struktur pasar pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis usaha penangkapan ikan serta menguji implikasinya terhadap dinamika dan mobilisasi pendapatan nelayan di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu. Dengan mengombinasikan pendekatan efisiensi produksi dan analisis ekonometrika, studi ini mengevaluasi sejauh mana optimalisasi penggunaan sumber daya lokal mampu memicu peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan. Data primer dihimpun melalui survei terstruktur terhadap nelayan tangkap sasaran di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penangkapan ikan di lokasi studi berada pada tingkat efisiensi yang tergolong sedang, yang mengindikasikan masih besarnya pemborosan pemanfaatan variabel input—terutama konsumsi bahan bakar dan frekuensi hari melaut—tanpa diimbangi oleh peningkatan volume produksi yang proporsional. Hasil estimasi statistik mengonfirmasi bahwa peningkatkan efisiensi operasional dan perluasan akses terhadap jaringan pemasaran perikanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan bersih nelayan. Temuan ini membuktikan bahwa strategi peningkatan pendapatan nelayan skala kecil tidak selalu berorientasi pada ekspansi kapasitas armada fisik, melainkan pada optimasi efisiensi modal kerja dan tata kelola operasional melaut. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah daerah yang berfokus pada pelatihan manajemen usaha tangkap, rasionalisasi biaya operasional, serta penguatan kelembagaan pemasaran perikanan di wilayah pesisir.