Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Imtiyaz : Jurnal Ilmu Keislaman Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Haeran
Institut Islam Al Mujaddid Sabak
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Konstruksi Keadilan dalam Penerapan Denda Air Minum Desa: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif : Penelitian Bambang; Haeran; Reza Okva Marwendi; Kurniawan
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.406

Abstract

Penerapan sanksi denda dalam pengelolaan air bersih tingkat desa sering kali memicu benturan antara tujuan menjaga ketahanan finansial operasional dan pemenuhan rasa keadilan sosiokultural bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan denda keterlambatan pembayaran pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, ditinjau dari perspektif Hukum Positif (UU Perlindungan Konsumen) dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan pengelola SPAM dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal (SOP) dan praktik lapangan, di mana pengelola secara sepihak menaikkan denda hingga 20% demi efek jera. Selain itu, minimnya sosialisasi klausul denda memicu unsur ketidakpastian (gharar) dalam akad, dan seluruh alokasi dana denda langsung diserap sebagai pendapatan komersial operasional BUMDes. Hal ini secara formal melanggar hak konsumen atas informasi sanksi yang jelas serta bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000 yang mewajibkan dana denda disalurkan untuk dana sosial (charity). Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi tata kelola melalui model "Denda Berbasis Kemaslahatan Terintegrasi", yaitu perumusan klausul dispensasi tarif bagi keluarga pra-sejahtera dan pengalihan alokasi dana sanksi untuk subsidi silang tunggakan warga miskin.
RESTRUKTURISASI HUKUM JUAL BELI KULIT KURBAN BERBASIS MAQASHID SHARIAH: STUDI KASUS PRAKTIK MASYARAKAT PEDESAAN Faradi; M. Arif Musthofa; Khusnul Yatima; Haeran; Fadhilah Insani; Sayida Khoiratun Nisak
IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman Vol. 10 No. 3 (2026): September
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/mfwj5k44

Abstract

This study analyzes the Islamic legal legitimacy regarding the commodification of sacrificial animal hides within a rural community setting (Village X), driven by limited local processing capacity and the urgency of utilizing sale proceeds for public benefit (mosque funds). Employing a qualitative-sociological approach with field research methods, primary data were gathered through in-depth interviews, observations, and documentation involving the qurbani committee, religious leaders, and local residents. Data were analyzed descriptively-analytically by confronting empirical practices with contemporary fiqh muamalah doctrines and Maqashid Shariah. The findings reveal a normative tension: while the majority of scholars (jumhur ulama) strictly prohibit the sale of any sacrificial animal parts based on textual Hadith prohibitions, local practices redirecting the economic value of hides to mosque infrastructure incorporate istihsan and maslahah mursalah principles to prevent waste (tzayyi’). This study recommends reconceptualizing the role of the qurbani committee not as vendor-owners (ba'i), but as proxy managers (wakalah) who administer property utility for collective welfare transparently.
DINAMIKA GAYA HIDUP HALAL GENERASI MUDA: ANALISIS PREFERENSI KONSUMSI DALAM FRAME EKONOMI ISLAM Widia Sari; Haeran; Siti Fatimah; Sarwono
IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman Vol. 10 No. 3 (2026): September
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/zw709p04

Abstract

The transformation of halal lifestyle from mere religious compliance into a part of popular culture has created new dynamics in the consumption preferences of young Muslim consumers. This study aims to analyze the meaning, practices, and rationality of halal consumption among students at Institut Islam Al-Mujaddid Sabak from the perspective of Islamic economics. The study employed a descriptive qualitative field research approach involving 10 students from different study programs and academic levels selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, participatory observation, and documentation, and were analyzed through data condensation, thematic coding, data display, and conclusion drawing and verification. Data trustworthiness was strengthened through source, technique, and time triangulation. The findings show that students’ halal lifestyle has developed into a broader way of life encompassing halal food and cosmetics, the use of Islamic financial services, and ethical conduct in daily life. However, a gap was identified between halal awareness, halal literacy, and consistency of practice, particularly due to limited product accessibility, peer influence, social media trends, and symbolic consumption. From the perspective of Islamic economics, students’ consumption preferences tend to reflect the fulfillment of maslahah through the hierarchy of dharuriyyah, hajiyyah, and tahsiniyyah, while also relating to the protection of hifz al-din, hifz al-nafs, and hifz al-mal. This study proposes a halal consumption rationality model for young Muslims consisting of religious awareness, halal literacy, social and digital influence, maslahah evaluation, consumption decision, and self-control. The model demonstrates that Muslim youth consumption rationality is determined not only by the halal status of products, but also by their ability to assess maslahah and control tendencies toward israf, tabdzir, and halal hedonism.
Analisis Efisiensi Usaha Penangkapan Ikan dan Kontribusinya terhadap Mobilisasi Pendapatan Nelayan Pesisi: Penelitian Kresno Bayu Edi Putra; Haeran; Pini Susanti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.586

Abstract

Ketergantungan ekonomi nelayan skala kecil terhadap perikanan tangkap sering kali terhambat oleh masalah inefisiensi alokasi input operasional dan keterbatasan struktur pasar pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis usaha penangkapan ikan serta menguji implikasinya terhadap dinamika dan mobilisasi pendapatan nelayan di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu. Dengan mengombinasikan pendekatan efisiensi produksi dan analisis ekonometrika, studi ini mengevaluasi sejauh mana optimalisasi penggunaan sumber daya lokal mampu memicu peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan. Data primer dihimpun melalui survei terstruktur terhadap nelayan tangkap sasaran di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penangkapan ikan di lokasi studi berada pada tingkat efisiensi yang tergolong sedang, yang mengindikasikan masih besarnya pemborosan pemanfaatan variabel input—terutama konsumsi bahan bakar dan frekuensi hari melaut—tanpa diimbangi oleh peningkatan volume produksi yang proporsional. Hasil estimasi statistik mengonfirmasi bahwa peningkatkan efisiensi operasional dan perluasan akses terhadap jaringan pemasaran perikanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan bersih nelayan. Temuan ini membuktikan bahwa strategi peningkatan pendapatan nelayan skala kecil tidak selalu berorientasi pada ekspansi kapasitas armada fisik, melainkan pada optimasi efisiensi modal kerja dan tata kelola operasional melaut. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah daerah yang berfokus pada pelatihan manajemen usaha tangkap, rasionalisasi biaya operasional, serta penguatan kelembagaan pemasaran perikanan di wilayah pesisir.
Co-Authors Bambang Fadhilah Insani Faradi Khusnul Yatima Kresno Bayu Edi Putra Kurniawan M. Arif Musthofa Pini Susanti Reza Okva Marwendi Sarwono Sayida Khoiratun Nisak Siti Fatimah Widia Sari