Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan Johan Amanda Maliku; Rani Apriani
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 5 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i5.3072

Abstract

Kebocoran data pribadi nasabah perbankan menimbulkan persoalan hukum serius, sementara efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewenangan OJK dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah perbankan serta menilai efektivitas perannya melalui kasus dugaan kebocoran data Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby tentang Bank Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta analisis kualitatif berpenalaran deduktif berdasarkan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi administratif, tetapi pengaturannya tersebar, belum harmonis, dan berpotensi tumpang tindih dengan lembaga pelindungan data pribadi. Efektivitas peran OJK belum optimal, terutama dalam penindakan represif, keterbukaan sanksi, dan pemulihan nasabah. Simpulannya, diperlukan peraturan pelaksana yang tegas, penguatan kapasitas forensik digital, serta mekanisme kompensasi bagi nasabah agar perlindungan hukum nasabah menjadi lebih pasti, berdaya guna, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Data Pribadi, Penegakan Hukum
Kesetaraan Formal Dan Kebebasan Substantif Hak Suara Anggota Koperasi: Kajian Yuridis Asas One Member, One Vote Terhadap Tekanan Ekonomi Johan Amanda Maliku; Bryan Gurnala Marpaung; Salsabila Rahma Dina; I Ketut Astawa
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 5 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i5.3082

Abstract

Asas one member, one vote menjadi pembeda utama tata kelola koperasi dari perseroan terbatas. Namun, kesetaraan jumlah suara tidak menjamin kebebasan anggota dalam menggunakan suaranya, terutama ketika anggota dengan simpanan besar memiliki posisi tawar finansial terhadap koperasi dan anggota lain. Penelitian hukum normatif ini menganalisis pengaturan asas tersebut dalam hukum positif Indonesia, menilai kelengkapan norma perlindungan kebebasan hak suara dari tekanan ekonomi, dan merumuskan rekonstruksi norma Anggaran Dasar. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, dengan analisis deduktif-preskriptif dan uji proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan: (1) UU No. 25 Tahun 1992 dan Permenkop No. 19/2015 menjamin kesetaraan jumlah suara namun hanya mengatur aspek prosedural; (2) terdapat ketidaklengkapan norma parsial mengenai kebebasan kehendak anggota karena doktrin cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata tidak dapat diterapkan langsung pada keputusan kolektif; dan (3) Anggaran Dasar dapat menjadi instrumen perlindungan melalui pemungutan suara rahasia, pengungkapan kedudukan ganda, pengaturan penarikan simpanan proporsional, dan mekanisme keberatan. Rekonstruksi ini diharapkan menjadi bahan pembahasan RUU Perkoperasian. Kata Kunci: Koperasi, Hak Suara, One Member One Vote, Anggaran Dasar, Tekanan Ekonomi.