Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Teknik Omnibus law dalam UU No. 11 Tahun 2020: Analisis Pembentukan Peraturan dan Dampak terhadap Kepastian Hukum dalam hal Pengupahan Aslan Noor; Miftahur Rizki; Bryan Gurnala Marpaung; Bryan Riquelme Heinz Samosir; Patricia Helena Elsa Siburian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6626

Abstract

Pengadopsian metode Omnibus Law yang sebelumnya tidak identik dalam sistem hukum Indonesia yang diterapkan pada Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik pembentukan peraturan perundang-undangan melalui teknik omnibus law melalui penciptaan peraturan kerja, kesesuaian dengan asas dan prinsip serta kepastian hukum pengupaan bagi para pekerja melalui metode omnibus law ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan penilaian peraturan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan metode omnibus law memberikan reformasi pada sistem regulasi demi memberikan penyederhanaan peraturan dan regulasi serta mengurangi tumpang tindih antar norma meski dalam implementasinya belum memenuhi asas yang berlaku secara penuh. Kepastian hukum ditentukan oleh konsistensi pengaturan, keselarasan undang-undang dan kejelasan norma.
Kesetaraan Formal Dan Kebebasan Substantif Hak Suara Anggota Koperasi: Kajian Yuridis Asas One Member, One Vote Terhadap Tekanan Ekonomi Johan Amanda Maliku; Bryan Gurnala Marpaung; Salsabila Rahma Dina; I Ketut Astawa
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 5 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v6i5.3082

Abstract

Asas one member, one vote menjadi pembeda utama tata kelola koperasi dari perseroan terbatas. Namun, kesetaraan jumlah suara tidak menjamin kebebasan anggota dalam menggunakan suaranya, terutama ketika anggota dengan simpanan besar memiliki posisi tawar finansial terhadap koperasi dan anggota lain. Penelitian hukum normatif ini menganalisis pengaturan asas tersebut dalam hukum positif Indonesia, menilai kelengkapan norma perlindungan kebebasan hak suara dari tekanan ekonomi, dan merumuskan rekonstruksi norma Anggaran Dasar. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, dengan analisis deduktif-preskriptif dan uji proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan: (1) UU No. 25 Tahun 1992 dan Permenkop No. 19/2015 menjamin kesetaraan jumlah suara namun hanya mengatur aspek prosedural; (2) terdapat ketidaklengkapan norma parsial mengenai kebebasan kehendak anggota karena doktrin cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata tidak dapat diterapkan langsung pada keputusan kolektif; dan (3) Anggaran Dasar dapat menjadi instrumen perlindungan melalui pemungutan suara rahasia, pengungkapan kedudukan ganda, pengaturan penarikan simpanan proporsional, dan mekanisme keberatan. Rekonstruksi ini diharapkan menjadi bahan pembahasan RUU Perkoperasian. Kata Kunci: Koperasi, Hak Suara, One Member One Vote, Anggaran Dasar, Tekanan Ekonomi.