<![CDATA[Pembaruan hukum pidana Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam merespons dinamika sosial modern, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum pluralistik. Rekonstruksi hukum pidana Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah membuka ruang reinterpretasi terhadap ketentuan ḥudūd, qiṣāṣ, dan ta‘zīr agar lebih selaras dengan prinsip keadilan substantif. Para pemikir kontemporer, seperti Fazlur Rahman, Hallaq, dan al-Jabiri, menekankan pentingnya pembacaan historis-sosiologis yang rasional untuk memastikan relevansi syariat dalam menghadapi perubahan sosial. Pendekatan ta‘zīr yang fleksibel, prinsip pemaafan dalam qiṣāṣ, serta integrasi nilai-nilai restoratif dan rehabilitatif menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kapasitas adaptif terhadap tantangan modern seperti kejahatan siber, bioetika medis, dan disrupsi teknologi. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum Islam diperkaya oleh tradisi pemikiran modernis, terutama melalui peran Muhammadiyah dan gerakan pembaruan lainnya. Ijtihad memainkan fungsi sentral sebagai instrumen metodologis dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru melalui qiyās, istihsān, mashlahah mursalah, dan pendekatan maqāṣid. Efektivitas ijtihad bergantung pada kompetensi keilmuan mujtahid, integritas moral, serta pemahaman mendalam terhadap realitas sosial. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Islam berbasis maqāṣid dan rasionalitas bukan hanya mendukung relevansi hukum Islam dalam konteks kontemporer, tetapi juga berperan strategis dalam menghadirkan sistem hukum yang adil, humanis, dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat modern.]]>
