Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Peningkatan daya saing UMKM melalui pendampingan manajemen pemasaran produk stik kelor di Desa Pasimarannu Kabupaten Sinjai Salfianur; Damayanti; St. Hadijah Wahid; Syarigawir Wahid; Zaenal Abidin; Rahma Yunita
PADMA Vol. 6 No. 1 (2026): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PADMA)
Publisher : LPPM Politeknik Piksi Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56689/padma.v6i1.3009

Abstract

Saat ini UMKM pada desa Pasimarannu memiliki pengetahuan yang kurang mengenai manajemen pemasaran pada poduk stik kelor yang telah diproduksi sehingga masyarakat membutuhkan pemahaman mengenai cara peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung kegiatan usaha agar dapat berkembang baik kedepannya. Dengan demikian kelompok UMKM di desa Pasimarannu perlu pendampingan lebih tentang manajemen pemasaran produk stik kelor, karena mayoritas dari masyarakatmasih belum memahami bagaimana manajemen pemasaran produk stik kelor demi pengembangan UMKM di desa Pasimarannu. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat dan menggambarkan metode memasarkan produk dengan memanfaatkan tekhnologi demi berkembangnya perekonomian desa. Metode pengabdian pada kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yaitu pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki masyarakat, dengan mengembangkan aset potensial yang kelak menjadi bekal skill/keterampilan masyarakat. Kemampuan inilah nantinya yang akan diasahmelalui pelatihan manajemen pemasaran yang akan dikembangkan melalui metode pemasaran yang tepat serta pemanfaatan tekhnologi yang ada. Hasil kegiatanpengabdian ini melalui penyuluhan dan pendampingan membuat pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep manajemen pemasaran,pemanfaatan media pemasaran digital, strategi pemasaran (produk, harga, tempat, dan promosi), serta pentingnya membangun identitas merek dan kemasan yang menarik.
PERAN KETENTUAN ADMINISTRATIF DALAM MENJAGA INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH DI ERA DIGITAL Nurma Abida; St. Hadijah Wahid; Rezki Aulia; Putriani Putriani; Mutmainnah Mutmainnah
Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah
Publisher : IAI DDI Polewali Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Ketentuan administratif yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi digital dalam produk dan layanan perbankan tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Tantangan utama meliputi integrasi teknologi dengan prinsip syariah, pengawasan transaksi digital, perlindungan data, dan keamanan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran ketentuan administratif dalam menjaga integritas perbankan syariah di tengah perkembangan teknologi digital serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menerapkan ketentuan administratif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti laporan tahunan, publikasi regulator, jurnal akademik, dan literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah dan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan pengawasan transaksi, perlindungan data, serta penyesuaian regulasi yang ada. Meskipun demikian, penerapan ketentuan administratif yang kuat dapat membantu menjaga integritas operasional dan kepatuhan terhadap syariah. Kesimpulannya, perbankan syariah di era digital memerlukan kebijakan yang lebih jelas dan konsisten, serta pengawasan yang efektif untuk memastikan setiap inovasi dan transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perbankan syariah dapat memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas layanan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.
Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara St. Hadijah Wahid; Nurandini; Sri Ayuninsi; Destiani; Salmi; Haerani
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): January, Local Cultural Heritage and Traditional Practices: Advancing Research
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/y4a9ws17

Abstract

Warga negara merupakan elemen fundamental dalam keberlangsungan suatu negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian warga negara serta hak dan kewajiban yang melekat padanya, sekaligus menjelaskan hubungan antara keduanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus dilakukan secara proporsional. Pemenuhan hak yang tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban dapat menimbulkan ketimpangan sosial, sementara pengabaian hak dapat merugikan individu maupun masyarakat. Hasil kajian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dalam menjalankan hak dan kewajiban demi terciptanya keadilan sosial, pembangunan yang berkelanjutan, serta kedaulatan negara. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.  
THE WISDOM AND SECRETS OF THE PROHIBITION OF ABORTION IN ISLAMIC LAW FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA Sri Karmila Dol; Lomba Sultan; Ahmad Musyahid; St. Hadijah Wahid
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i2.4102

Abstract

Pengharaman aborsi dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip filsafat hukum Islam yang mendalam. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi hikmah dan rahasia di balik larangan aborsi dalam perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kajian dilakukan dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis sahih yang membahas tahapan penciptaan janin, waktu peniupan ruh, serta larangan membunuh jiwa secara tidak sah. Selain itu, artikel ini menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka analisis utama, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) sebagai dua dari lima tujuan pokok syariat. Hasil kajian menunjukkan bahwa kehidupan janin memiliki nilai intrinsik yang wajib dilindungi sejak awal proses penciptaan hingga kelahiran. Aborsi tanpa alasan syar‘i yang kuat seperti kondisi darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan merupakan pelanggaran terhadap nilai ketuhanan, tanggung jawab moral, dan prinsip keadilan syariah. Pendekatan normatif-filosofis yang digunakan menegaskan bahwa larangan aborsi tidak hanya berbasis pada hukum tekstual, tetapi juga merupakan ekspresi dari sistem hukum Islam yang etis, spiritual, transenden, dan berorientasi pada perlindungan kehidupan sebagai amanah ilahiyah. Dengan demikian, pengharaman aborsi dalam Islam harus dipahami secara kontekstual dan multidisipliner, mencakup dimensi medis, sosial, dan psikologis. Artikel ini merekomendasikan penerapan pendekatan maqāṣid secara lebih progresif dalam penetapan fatwa serta penyusunan kebijakan publik agar hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan nilai substansialnya.
THE URGENCY OF REFORMING ISLAMIC CRIMINAL LAW THROUGH IJTIHAD IN RESPONSE TO CONTEMPORARY SOCIAL CHALLENGES IN INDONESIA St. Hadijah Wahid; Sapriadi Sapriadi; Akmal; Hamzah Arhan; Suci Ramadani
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v8i1.4419

Abstract

Pembaruan hukum pidana Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam merespons dinamika sosial modern, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum pluralistik. Rekonstruksi hukum pidana Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah membuka ruang reinterpretasi terhadap ketentuan ḥudūd, qiṣāṣ, dan ta‘zīr agar lebih selaras dengan prinsip keadilan substantif. Para pemikir kontemporer, seperti Fazlur Rahman, Hallaq, dan al-Jabiri, menekankan pentingnya pembacaan historis-sosiologis yang rasional untuk memastikan relevansi syariat dalam menghadapi perubahan sosial. Pendekatan ta‘zīr yang fleksibel, prinsip pemaafan dalam qiṣāṣ, serta integrasi nilai-nilai restoratif dan rehabilitatif menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kapasitas adaptif terhadap tantangan modern seperti kejahatan siber, bioetika medis, dan disrupsi teknologi. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum Islam diperkaya oleh tradisi pemikiran modernis, terutama melalui peran Muhammadiyah dan gerakan pembaruan lainnya. Ijtihad memainkan fungsi sentral sebagai instrumen metodologis dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru melalui qiyās, istihsān, mashlahah mursalah, dan pendekatan maqāṣid. Efektivitas ijtihad bergantung pada kompetensi keilmuan mujtahid, integritas moral, serta pemahaman mendalam terhadap realitas sosial. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Islam berbasis maqāṣid dan rasionalitas bukan hanya mendukung relevansi hukum Islam dalam konteks kontemporer, tetapi juga berperan strategis dalam menghadirkan sistem hukum yang adil, humanis, dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat modern.