Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Transaksi Valuta Asing, Faktor Pendorong Permintaan Ringgit, dan Kepatuhan Regulasi Bank Indonesia pada PT Star Multi Exchange Medan Khairani Alawiyah Matondang; Lia Salsabila; Jihan Salsabilla Firdausa; Krista Bella Sihombing
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi valuta asing, faktor-faktor pendorong permintaan Ringgit Malaysia, serta kepatuhan PT Star Multi Exchange Medan selaku penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) terhadap regulasi Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan langsung melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan dan data sekunder diperoleh dari peraturan Bank Indonesia serta literatur terkait. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kurs jual-beli harian bersifat semi-independen, yaitu mengacu pada kurs pasar global sebagai patokan namun tetap disesuaikan dengan kebijakan dan margin internal perusahaan. Ringgit Malaysia merupakan mata uang yang paling sering ditukarkan, hal ini didorong untuk kebutuhan pengobatan dan wisata, dengan lonjakan musiman pada masa liburan. Perusahaan juga menunjukkan kepatuhan, konsistensi, dan responsif terhadap regulasi Bank Indonesia, hal ini tercermin dari penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer) dan penerapan ambang batas pembelian Valuta Asing sebesar US$10.000 sejak Juli 2026. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai perilaku transaksi valuta asing di tingkat ritel serta kepatuhan regulasi pada penyelenggara money changer bukan bank di wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga. Hasil ini dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan regulator dalam memperkuat tata kelola kegiatan penukaran valuta asing.
Analisis Kasus Hoaks Demo dan Kerusuhan Agustus 2026 dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Berdasarkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Solikin Solikin; Riyani Tarigan; Ester Mei Zaskia Sitompul; Lia Salsabila; Krista Bella Sihombing; Jihan Salsabilla Firdausa; Olivia Kristin Lumban Gaol
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 4 No. 4 (2026): OKTOBER: JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jupendis.v4i4.5087

Abstract

This study aims to analyze the spread of hoaxes regarding the demonstrations and riots of August 2026 within the context of social, national, and state life, grounded in Pancasila as the state ideology. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing literature review and documentation methods. Secondary data were gathered from news articles, government information and clarifications, scholarly journals, and literature concerning hoaxes, social media, digital literacy, and Pancasila. A thematic analysis was conducted to identify the factors driving the spread of hoaxes, the influence of socio-cultural contexts, the role of social media, the impact on society and national stability, and mitigation efforts. The findings indicate that the spread of hoaxes is driven by low digital literacy, the rapid flow of information on social media, the repurposing of old photos or videos in different contexts, information manipulation, the use of digital technology, and the reinforcement of echo chambers and confirmation bias. The dissemination of unverified information can incite unrest, exacerbate polarization, undermine public trust, and potentially threaten the stability of social and national life. From the perspective of Pancasila, this phenomenon conflicts with values ​​such as honesty and responsibility, mutual respect, unity, responsible freedom of expression, and social justice. Therefore, Pancasila can serve as a guiding framework for navigating digital information by strengthening digital literacy, fostering a culture of "filtering before sharing," verifying information, promoting digital ethics education, and encouraging collaboration among the public, government, media, academics, and fact-checking communities.