<![CDATA[Pengelolaan investasi dan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memerlukan kerangka tata kelola yang menjamin kepastian hukum, independensi pemantauan, pencegahan konflik kepentingan, dan akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, independensi, dan akuntabilitas Komite Pemantau dan Akuntabilitas (KPA), serta merumuskan desain pengaturan yang ideal untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 telah memberikan dasar pembentukan KPA, tetapi belum mengatur secara terperinci kedudukan kelembagaan, batas kewenangan, jaminan independensi, akses informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Sementara itu, pengaturan konflik kepentingan dalam Pasal 27 masih memerlukan penjabaran operasional, khususnya mengenai konsekuensi pengungkapan kepentingan oleh anggota KPA. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden yang mengatur kriteria dan mekanisme pengangkatan anggota, larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik fungsi, mitigasi konflik kepentingan, prosedur pemantauan, serta kewajiban menanggapi dan menindaklanjuti rekomendasi. Rekonstruksi tersebut diharapkan membentuk mekanisme pemantauan yang independen, transparan, dan akuntabel tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya.]]>
