Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Ius Constituendum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Unnes Law Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Sukarmi, Sukarmi
Fakulas Hukum Universitas Brawijaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP PERLUASAN PERAN DPR DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA Sylvia Mufarrochah; Hanif Nur Widhiyanti; Sukarmi Sukarmi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.134 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i1.11462

Abstract

 Praktik perjanjian internasional di Indonesia, diterjemahkan sebagai “pengesahan” dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, adanya pengesahan menjadi niscaya karena kepala negara merasa perlu untuk meyakinkan bahwa delegasi yang diberi kuasa penuh olehnya tidak melampaui batasan wewenangnya, sehingga pada tanggal 22 November 2018 Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Nomor 13/ PUU-XVI/2018, dasar permohonan uji materil ini karena dianggap telah menimbulkan kerugian konstitusional yang dirasakan pemohon disebabakan oleh adanya perjanjian internasional yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat dan  MK mengganti kriteria yang ada dalam Pasal 10 UU PI dengan kriteria dalam Pasal 11 (2) UUD, yaitu perjanjian harus mendapat persetujuan DPR. Pada penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permaslahan yaitu, apa implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional di Indonesia, dan apa urgensi perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normаtif. Sedangkan pendekatan penelitian yakni pendekаtаn perundаng-undаngаn, pendekаtаn konseptuаl, dan pendekаtаn perbandingan. Kesimpulannya bahwa implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional berupa persetujuan DPR hanya diperlukan apabila materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Seangkan urgensi perluasan peran DPR dalam perjanjian internasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu, interkasi dengan presiden meliputi supremasi konstitusi, sifat pengawasan dan interasksi dengan raykat melalui lembaga perwakilan baik Presiden atau DPR.Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Pengujian Materil, Kewenangan. The practice of international agreements in Indonesia, translated as "ratification" in Article 1 number (2) of Law Number 24 of 2000 concerning International Agreements, the ratification becomes necessary because the head of state feels the need to ensure that the delegates authorized by him do not exceed the limits. authority, so that on November 22, 2018 the Constitutional Court decided on application Number 13/PUU-XVI/2018, the basis for this judicial review application was because it was considered to have caused constitutional harm to the applicant because of an international agreement that had a broad impact on people's lives and the Court replaced the which is in Article 10 of the PI Law with the criteria in Article 11 (2) of the Constitution, namely the agreement must be approved by the DPR. This writing is motivated by the existence of problems, namely, what are the juridical implications of the Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XVI/2018 on the expansion of the role of the DPR in international agreements in Indonesia, and what is the urgency of expanding the role of the DPR in international agreements in Indonesia. The type of research used is normative juridical research. While the research approach is a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The conclusion is that the juridical implications of the decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XVI/2018 on the expansion of the DPR's role in international agreements in the form of DPR approval are only needed if the material of an international agreement causes broad and fundamental consequences related to the burden of state finances or requires changes or the formation of laws. law. Meanwhile, the urgency of expanding the role of the DPR in international agreements can be seen from two sides, namely, interaction with the president including the supremacy of the constitution, the nature of supervision and interaction with the people through representative institutions, either the President or the DPR.Keywords: International Agreement, Material Testing, Authority.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA Afrizal Mukti Wibowo; Sukarmi Sukarmi; Siti Hamidah
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 27 No. 1 (2019): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Consumer financing disputes can be resolved by litigation and non-litigation. However, the choice of dispute resolution raises an competence dispute between dispute resolution institutions. Thus giving rise to legal uncertainty and losses for the parties to the dispute. The purpose of this study is to analyze the competence of consumer financing dispute resolution institutions in Indonesia. This research is a normative juridical approach with a legal, conceptual and case approach. The results of this study are that each dispute resolution institution has the attribute attributive in resolving consumer financing disputes. The competence to settle consumer financing disputes for each settlement institution must pay attention to two aspects, including the types of consumer financing disputes; and the choice of dispute resolution based on the agreement of the parties.
Annotations to Article 50 Letter (I) Law Number 5 of 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Nadya Rizki Emeralda; Sukarmi Sukarmi; Reka Dewantara
Jurnal Dinamika Hukum Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2020.20.1.2807

Abstract

The discourse regarding the exception of cooperatives as an institution that is not an object in Article 50 letter i in Law Number 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition has been going on for a long time. The annotation of this article is seen from the incompleteness of the explanatory norm in article 50 letter i, as well as the facts on the KPPU's decisions rejecting cases that use this article as a shield. This research used normative research methods to analyze the existence and usefulness of article 50 letter i of Law No. 5 of 1999. The results of this research were in the form of juridical incompleteness and the irrelevance of this article with the sociological conditions existing in society today. Based on the economic analysis of the law, this article did not fulfill the element of effectiveness because it would only increase the submitted cases. The recommendation of this study is that there are no more exceptions to cooperatives because they are no longer in accordance with the exception reasons by the legislators at that timeKeywords: Cooperative, Unfair Business Competition, KPPU Verdict
Model Pengawasan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri : Studi World Bank dan IMF di Indonesia Herman Suryokumoro; Sukarmi Sukarmi; Hikmatul Ula
Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p07

Abstract

Adanya utang luar negeri dalam era globalisasi ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Pemberian bantuan oleh lembaga pemberi pinjaman seperti World Bank sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu pengawasan terhadap pengunaan luar negeri sangat penting. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan konseptual, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ungensi pengawasan utang luar negeri dan menggambarkan konstruksi pengawasan utang luar negeri baik secara internal maupun eksternal. Terdapat tiga alasan penting pengawasan terhadap penggunaan utang luar negeri sangat diperlukan. Pertama untuk menjamin tidak ada tendensi politik dari pemberian pinjaman tersebut yang dapat mengintervensi kebijakan Negara, kedua, memastikan utang tersebut digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, dan ketiga untuk menjamin tidak ada penyelewengan atau praktek-praktek korupsi dalam penggunaan utang luar negeri. Konstruksi model pengawasan terhadap penggunaan pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek: pertama, internal adalah model pengawasan oleh lembaga pemerintah –sebagai pengguna pinjaman- yaitu pada tahap pra perjanjian utang dengan pengawasan substantive procedural dan pengawasan pelaksanaan perjanjian utang agar sesuai dengan tujuan dan tidak dikorupsi. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga Negara (penegak hukum) maupun lembaga independen. Kedua, aspek eksternal adalah model pengawasan oleh lembaga pemberi pinjaman (World Bank dan IMF) yaitu dengan mekanisme yang ada dalam lembaga integritas (institutional integrity), penyelidikan dan pemberian sanksi oleh Suspension and Debarment Officer (SDO) dan World Bank Group Sanctions Board.
Konvergensi Hukum Penentuan Suku Bunga dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sofwan Rizko Ramadoni; Sukarmi Sukarmi; Hanif Nur Widhiyanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p11

Abstract

The existing legal construction of information technology-based loaning services essentially creates high interest rates in the community and leads to non-performing loans. Therefore, in essence, it is necessary to formulate a new legal construction to solve these problems. Considering that the problem is complex and systemic, ideally the legal construction formulated is convergence, which is the result of the unification of all existing variables. Related to this, the question arises how the legal construction of determining interest rates in information technology-based loaning services reflects the convergence of law and the principle of justice. The purpose of this study is to identify, describe and analyze the application of the legal construction of determining interest rates in information technology-based loaning services in the future. The research method used in this study is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a convergence approach. The results of this legal research indicate that the legal construction of determining interest rates in information technology-based loaning services which reflects the convergence of law and the principle of justice is the determination of interest rates that refer to the interest rates set by Bank Indonesia. Konstruksi hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi eksisting saat ini pada hakikatnya menciptakan penetapan suku bunga yang tinggi di masyarakat dan marak berujung kepada non performing loan. Maka dari itu pada hakikatnya perlu dirumuskan sebuah konstruksi hukum baru untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Mengingat permasalahan tersebut bersifat kompleks dan sistemik, maka idealnya konstruksi hukum yang dirumuskan bersifat konvergensi, yakni merupakan hasil dari penyatuan seluruh variabel-variabel yang ada. Terkait hal tersebut muncul lah pertanyaan bagaimana konstruksi hukum penentuan suku bunga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mencerminkan prinsip konvergensi hukum dan prinsip keadilan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan konstruksi hukum dari penentuan suku bunga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di masa yang akan mendatang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan konvergensi. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Konstruksi hukum penentuan suku bunga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mencerminkan prinsip konvergensi hukum dan prinsip keadilan adalah penentuan suku bunga yang mengacu kepada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Re-Evaluasi Pengaturan Mengenai Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Daya Saing di Era Ekonomi Digital Sukarmi Sukarmi; Rika Kurniaty; Reka Dewantara; Ikaningtyas Ikaningtyas
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p16

Abstract

UMKM is one of the business sectors in national economic growth that must be empowered and developed. The existence of UMKM has been regulated in laws and regulations, but has not adapted to the development of disruption in the digital economy. The adaptation needed by UMKM is the use of information technology as a medium in developing their businesses. This article aims to describe and analyze what challenges are the barriers for UMKM in using technology and information to diversify products during the COVID-19 pandemic. The type of research of this article is empirical legal research. This research not only aims to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced, but also the implementation of existing provisions in the field. The results of the study show that the challenge for UMKM in adapting the use of information technology in the digital economy era is the mindset of UMKM actors who do not consider business digitization and the COVID-19 pandemic as challenges and opportunities for business development in improving welfare. The government's role in this condition is very important to increase the inclusiveness of UMKM towards the digital economy. UMKM merupakan salah satu sektor usaha dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan. Eksistensi UMKM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun belum melakukan adaptasi terhadap perkembangan disrupsi di bidang ekonomi digital. Adaptasi yang diperlukan UMKM adalah penggunaan teknologi informasi sebagai media dalam pengembangan usahanya. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta memetakan tantangan apa saja yang menjadi penghalang bagi UMKM dalam penggunaan teknologi dan informasi untuk melakukan diversifikasi produk selama pandemi covid-19. Jenis penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi namun juga pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan bagi UMKM dalam adaptasi penggunaan teknologi informasi di era ekonomi digital adalah adanya Mind set para pelaku UMKM yang tidak menganggap digitalisasi usaha maupun pandemi covid sebagai tantangan maupun peluang untuk melakukan pengembangan usaha dalam peningkatan kesejahteraan. Peran Pemerintah terhadap kondisi ini sangat penting untuk meningkatan inklusivitas UMKM terhadap ekonomi digital.
Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikiasi geografis produk pertanian Ranitya Ganindha; Sukarmi Sukarmi
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 11, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v11i2.3970

Abstract

The recording of Geographical Indications itself has benefits that can increase the economic benefits of the product. Registration of Geographical Indication Certification can increase the potential of a product of biological wealth. The advantage that is obtained if a product is protected by Geographical Indications is that the product will be superior and have higher competitiveness compared to similar products. The local government of Malang Regency and local farming communities in Malang Regency have awareness regarding the protection of Geographical Indications. One of the programs launched by the government through the Ministry of Law and Human Rights is the Increase in the Number of Geographical Indications. Registration of Geographical Indications not only gives an economic increase, but also has a long impact on the progress of the tourism sector as one of the superior programs that the Malang Regency Government wants to achieve. This research is a juridical empirical research with a qualitative interpretation. Research using the empirical method means that the research is carried out directly in the field to identify problems and find solutions to problems that occur. The outputs produced through this research are studies, draft regional regulations, and journals that can be used as reference material for the Malang Regency Government.How to cite item: Ganindha, R., Sukarmi, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mendukung potensi indikiasi geografis produk pertanian. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 211-221. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3970
Integrasi Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sukarmi Sukarmi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 2: MEI 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art6

Abstract

The handling of unfair business competition cases by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) cannot run alone without the help and support of other law enforcement agencies, one of which is the Police Investigator. Its support is related to the summoning of the reported, witnesses and expert witnesses, collection of evidence and examinations that contain elements of competition law crimes as mandated by Law Number 5 of 1999. The issues examined in this research are, first, what is the role played by police investigators. in the enforcement of business competition law, has it been integrated with KPPU? second, how is the integration between KPPU and police investigators in enforcing business competition law? This is a normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study conclude that the role of Police Investigators in enforcing business competition law begins during the investigation and examination process. KPPU requests assistance to present the reported, witnesses, expert witnesses as well as anyone involved in business competition cases. Then after a decision is issued by the KPPU that has not been filed for objection, the investigator can follow up if it contains a criminal aspect. The integration between the KPPU and the Police Investigators of the Republic of Indonesia is manifested in the form of a Memorandum of Understanding which is then followed up with a cooperation to form a Working Group between KPPU and Police Investigators in handling business competition cases.
The Qualified Effects Doctrine in the Extraterritorial of Competition Law Application: An Indonesia Perspective Sukarmi Sukarmi; Hassan Qaqaya; Fransiska A. Susanto; Rika Kurniaty
Sriwijaya Law Review Volume 5 Issue 2, July 2021
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1050.pp192-204

Abstract

The use of extraterritorial jurisdiction of competition law, based on the effect doctrine, has long been debated. This paper discusses the application of extraterritorial jurisdiction to Indonesian competition law. Competition law in Indonesia applies to any collusive or abusive behaviour that has a necessary effect on the business and economy spheres, regardless of the nationality or geographic location of the company or where the occurred conduct. This study employs a normative juridical method to analyse legal norms and principles. The approaches used include a statutory approach, a comparative law approach, and a case approach. This study reveals that the regulations concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition have not explicitly regulated extraterritorial norms in Indonesia. However, the Business Competition Supervisory Commission makes legal breakthroughs by applying the extraterritorial principle to resolve the involvement of foreign business actors and impose penalties on them. This article argues that Indonesia significantly needs to amend its competition law and increase cooperation with other countries to enforce the competition law.
Assessing the Merger of Online Platform Companies: Does it Lead to Monopoly or just Business Expansion? (Analysis of The Merged Company of GoTo) Sukarmi Sukarmi; Sholahuddin Al-Fatih; Kukuh Tejomurti; Moch. Zairul Alam
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.21667

Abstract

Two large digital platform companies, Gojek and Tokopedia, officially merged to form a holding company called the GoTo Group that is considered to have anti-competitive behavior and potentially data monopoly. This article aimed to analyze the adequate response to potential violations of the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Regulation and legal issues related to consumer data monopoly issues. This article uses normative legal research with the conceptual research and statute approach. The result shows that it is necessary to define “relevant markets” and the “substituted products” to determine the existence of unfair business competition in the Gojek-Tokopedia merger. It requires analyzing the consumer behavior in other marketplaces other than Tokopedia; when consumers do not "run" to Gojek, it means they are not in the same market. To prevent privacy protection failures in post-merger data integration, companies need to assess data sharing that may be carried out as part of a risk assessment. Regarding the rights of data subjects, The company needs to provide notification to the data subject regarding the Merger and Acquisition (M & A) given the data subject's right to refuse and guarantee that the M & A process will not violate the right to privacy of the customer's dataKeywords: Competition Law; Digital Platform; Merger Menilai Penggabungan Perusahaan Platform Online: Apakah Mengakibatkan Monopoli atau Hanya Ekspansi Bisnis? (Analisis Penggabungan GoTo)AbstrakDua perusahaan platform digital besar, Gojek dan Tokopedia, resmi bergabung membentuk holding company bernama GoTo Group yang dinilai memiliki perilaku anti persaingan dan berpotensi monopoli data. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis respon yang memadai terhadap potensi pelanggaran Peraturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta masalah hukum terkait masalah monopoli data konsumen. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan perlunya mendefinisikan “pasar relevan” dan “produk substitusi” untuk mengetahui adanya persaingan usaha tidak sehat dalam merger Gojek-Tokopedia. Hal ini membutuhkan analisis perilaku konsumen di pasar lain selain Tokopedia; ketika konsumen tidak “lari” ke Gojek, berarti mereka tidak berada di pasar yang sama. Untuk mencegah kegagalan perlindungan privasi dalam integrasi data pasca-merger, perusahaan perlu menilai pembagian data yang mungkin dilakukan sebagai bagian dari penilaian risiko. Mengenai hak subjek data, Perusahaan perlu memberikan pemberitahuan kepada subjek data mengenai Merger dan Akuisisi (M&A) mengingat hak subjek data untuk menolak dan menjamin bahwa proses M&A tidak akan melanggar hak privasi data pelangganKata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Platform Digital; PenggabunganОценка слияний компаний онлайн-платформ: приведет ли это к монополии или просто к расширению бизнеса? (Анализ слияний GoTo (Gojek и Tokopedia)  АннотацияДве крупные компании, занимающиеся цифровыми платформами, Gojek и Tokopedia, официально объединили свои усилия, чтобы сформировать холдинговую компанию GoTo Group, которая, как считается, ведет антиконкурентную политику и может монополизировать данные. Данная статья направлена на анализ адекватного реагирования на возможные нарушения Положения о запрещении монополистической практики и недобросовестной конкуренции, а также на правовые вопросы, связанные с проблемой монополии на данные потребителей. В данной статье используется нормативно-правовое исследование с концептуальным и правовым исследовательским подходом. Результаты исследования указывают на необходимость определить «соответствующие рынки» и «продукты-заменители», чтобы определить наличие недобросовестной деловой конкуренции в слиянии Gojek-Tokopedia. Это требует анализа поведения потребителей на рынках, отличных от Tokopedia; когда потребители не «бегут» в Gojek, это означает, что они не находятся на одинаковом рынке. Чтобы предотвратить сбои в защите конфиденциальности при интеграции данных после слияния, компаниям необходимо оценить возможное совместное использование данных в рамках оценки рисков. Что касается прав субъекта данных, Компания должна уведомить субъект данных о слиянии и поглощении (M&A), учитывая право субъекта данных отказаться и гарантировать, что процесс M&A не нарушит права на конфиденциальность данных клиента.Ключевые слова: Закон о деловой конкуренции; цифровые платформы; слияние
Co-Authors Abdul Rachmad Budiono Afrizal Mukti Wibowo Airin Liemanto Budi Santoso Fransiska A. Susanto Hamidah, Siti Hanif Nur Widhiyanti Hassan Qaqaya Herman Suryokumoro Hikmatul Ula Ikaningtyas Ikaningtyas Ike Wanusmawatie Indah Dwi Qurbani Irfan H. Djunaidi Kukuh Tejomurti Kukuh Tejomurti Moch. Zairul Alam Nadya Rizki Emeralda Nurul Ula Ulya Ranitya Ganindha Reka Dewantara Rika Kurniaty Rika Kurniaty Setijati Sekarasih Sholahuddin Al-Fatih Siti Azizah Sofwan Rizko Ramadoni Sylvia Mufarrochah Tiara Putri Aristy