<![CDATA[Pembentukan Danantara sebagai Otoritas Pengelola Investasi (Badan Pengelola Investasi/BPI) telah menimbulkan diskursus hukum yang signifikan karena memiliki hakikat (quiddity) yang unik dan khas dibandingkan dengan lembaga negara konvensional maupun badan usaha milik negara (BUMN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat hukum dan status Danantara dalam sistem hukum nasional, khususnya dari perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Secara konseptual, esensi Danantara dapat dipahami sebagai instrumen negara yang bersifat sui generis, yakni suatu badan publik yang dibekali dengan fleksibilitas entitas privat untuk mengelola investasi strategis nasional. Kedudukan hukumnya berakar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan Danantara sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun demikian, penelitian ini mengidentifikasi adanya ambiguitas terkait orientasi kelembagaan Danantara, rezim hukum yang berlaku, serta model pertanggungjawaban dalam konteks aktivitas investasi. Di satu sisi, Danantara terikat pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan pengawasan publik, sementara di sisi lain juga dituntut untuk beroperasi berdasarkan prinsip bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Dualisme tersebut menimbulkan problematika yuridis terkait kejelasan status subjek hukumnya, tanggung jawab perdata, serta potensi pertanggungjawaban manajerial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegasan hakikat hukum dan posisi kelembagaan Danantara merupakan suatu keniscayaan guna menjamin legitimasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara.]]>
