Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Journal of Law and Legal Reform
Sularto, R.B.
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH KOTA SEMARANG L., C.H. Adiputra; Sularto, R.B.; Sri Astuti, A.M. Endah
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.076 KB)

Abstract

Sanksi tindakan merupakan salah satu dari 2 (dua) sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak berkonflik hukum. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Apabila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan lebih bersifat sosial dan mendidik. Sesuai dengan Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam hal anak belum berusia 14 (empat belas) tahun, ia hanya dapat dikenakan tindakan. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice.                 Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan kebijakan sanksi tindakan terhadap anak berkonflik hukum di wilayah Kota Semarang serta hambatan-hambatan yang ditemukan didalam proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak berkonflik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer.
Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma; Sularto, R.B.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i2.227-244

Abstract

Tindak pidana pencucian uang dapat menodai kehidupan berbangsa dan bernegara karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan mengenai kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) di Indonesia dan Malaysia, yang pada dasarnya untuk merancang kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang di kedua Negara sudah ditegakkan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik. Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam predicate offence, dan sanksi pidana dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan formulasi TPPU di Indoensia perlu diperbaharui terutama pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 69 UU TPPU.  
PERAN KORBAN (VICTIM PRECIPITATION) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN PN KABANJAHE NOMOR 96/Pid.B/2020/PN Kbj) Septianti, Anjelina Henryarni; Sularto, R.B.; Astuti, A.M. Endah Sri
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.45229

Abstract

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Maka korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam situasi tertentu karena sikap dan perilakunya korban dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Korban dalam hal ini dikategorikan sebagai victim precipitation. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap korban serta menganalisis victim precipitation sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Dan Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan perlindugan hukum terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP dan KUHAP masih berorientasi terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka. Berlakukannya undang-undang perlindungan saksi dan korban ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 96/Pid.B/2020/PN Kbj, aspek victim precipitation menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, peran korban sebagai pihak yang memicu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dipertimbangkan untuk mengurangi masa pidana bagi pelaku.
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap LGBTQIA2S+ Dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia Andre, Gusti Muhammad; Arief, Barda Nawawi; Sularto, R.B.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i3.418-430

Abstract

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, Intersex, Asexual or Agender, Two-Spirit atau disingkat LGBTQIA2S+ belum dirumuskan secara detail dalam KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap LGBTQIA2S+ sebagai tindak pidana dalam perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia dalamKUHP Nasional yang akan datang (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam KUHP Nasional belum secara detail mengatur tentangkejahatan LGBTQIA2S+. Sehingga perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana secara khusus (lex specialist) yang memformulasikan secara detail kejahatan LGBTQIA2S+di Indonesia. Formulasi LGBTQIA2S+ tersebut perlu mencakup delik pencabulan, delik perzinaan dan delik kesusilaan di muka umum guna mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social welfare).
Navigating the Legal Minefield: The Impact of Articles 27A and 27B of Indonesia's EIT Law on Freedom of Expression and the Path to Legal Reform Feka, Mikhael; Pujiyono; Sularto, R.B.; Pareke, JT.
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 1 (2025): January, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i1.19116

Abstract

President Joko Widodo (Jokowi) officially approved the second revision of Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT) on January 4, 2024, reflecting the government's effort to align regulations with the rapid development of information and communication technology. While this revision introduces significant changes, particularly Articles 27A and 27B regulate actions that attack a person's honor or reputation. The public views it as a missed opportunity to eliminate existing ambiguities and potential misuse. This research employs normative legal methods with statutory, conceptual and comparative approaches, adopting a descriptive-prescriptive nature. The analysis reveals that the unclear definitions and potential for multiple interpretations of Articles 27A and 27B negatively impact freedom of expression, creating fear and uncertainty among the public, journalists, and government critics. Furthermore, these provisions violate fundamental human rights principles and contradict the 1945 Constitution and the values of Pancasila, which uphold freedom of expression and social justice. Therefore, while this revision reflects an effort to address the challenges of the digital era, further revisions are necessary to ensure that the law not only meets the needs of law enforcement but also protects human rights, freedom of expression, and remains consistent with the 1945 Constitution and Pancasila. This will prevent the law from becoming a tool for suppressing critical voices and journalistic investigations, which are essential to a healthy democratic society.  
Co-Authors Andre, Gusti Muhammad Astuti, A.M. Endah Sri Barda Nawawi Arief Feka, Mikhael L., C.H. Adiputra Pareke, JT. Pujiyono Septianti, Anjelina Henryarni Sri Astuti, A.M. Endah Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma