Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Dwiwarno, Nuswantoro
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Sidauruk, Sarah Marisi Ireney; Dwiwarno, Nuswantoro; Supriyadhie, M. Kabul
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.826 KB)

Abstract

Autonomous Weapons System adalah sebuah sistem senjata yang ketika diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran, menyerang, dan melukai ataupun membunuh sasaran tanpa adanya intervensi lebih lanjut oleh manusia yang diperlengkapi dengan kecerdasan buatan sehingga mampu bertindak layaknya manusia. Penggunaan AWS menuai perdebatan di masyarakat terkait kesesuaiannya dengan hukum humaniter internasional.  Penelitian ini disusun menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji bahan pustaka atau data sekunder seperti hukum internasional, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan AWS sebagai senjata telah digunakan oleh berbagai negara dalam konflik bersenjata khususnya dalam upaya melakukan pertahanan negara. Akan tetapi, belum ada pengaturan yang tegas mengenai pengembangan dan penggunaan AWS dalam konflik bersenjata, sehingga terdapat beberapa aturan yang berpotensi dilanggar oleh AWS, terutama mengenai prinsip hukum humaniter yang meliputi prinsip kemanusiaan, prinsip tidak pandang bulu, prinsip pembedaan, prinsip kepentingan militer, prinsip proporsionalitas, yang semuanya diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pengaturan terkait AWS yang dapat ditempuh dengan membuat aturan pelarangan penggunaan AWS sepenuhnya ataupun aturan untuk membatasi penggunaan AWS ini, baik melalui perjanjian, konvensi atau memanfaatkan hukum kebiasaan internasional yang ada saat ini.
IMPLEMENTASI ASAS RESIPROSITAS DALAM PROSES EKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA DARI SERBIA KE INDONESIA Putri, Adila Yunita; Samekto, FX. Adji; Dwiwarno, Nuswantoro
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.41364

Abstract

Kemajuan di berbagai bidang di masa kini menyebabkan timbulnya kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah atau kejahatan berdimensi internasional. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain sulit dilakukan karena adanya penghormatan kedaulatan wilayah kepada suatu negara. Dalam mengatasi hal ini, salah satu kerja sama yang bisa dilakukan oleh negara-negara bersangkutan adalah ekstradisi. Indonesia turut aktif dalam memburu pelaku kejahatan yang melarikan diri ke nagara lain, terutama pelaku kejahatan korupsi sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia yang merupakan salah satu negara peserta United Nations Convention Against Corruption 2003. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini ditujukan untuk membahas dan menganalisa alasan Serbia dalam menyerahkan penjahat buronan Maria Pauline Lumowa kepada Indonesia tanpa perjanjian ekstradisi dan implementasi asas resiprositas di masa yang akan datang.
PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA ATAS TINDAKANNYA MELAKUKAN CYBER WARFARE DALAM KONFLIK BERSENJATA DENGAN UKRAINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Junior, RM. Andrew Cahyo; Dwiwarno, Nuswantoro; Hananto, Pulung Widhi Hari
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.44971

Abstract

Cyber warfare terhadap Ukraina mengakibatkan melemahnya kemampuan pemerintah dan militer untuk berkomunikasi serta beroperasi, akibatnya legitimasi dan otoritas institusi politik dan militer Ukraina ikut terdampak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang cyber warfare dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional dan analisis pertanggungjawaban hukum terhadap Rusia yang telah melakukan cyber warfare. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan didapati hasil bahwa pengaturan tentang Cyberwarfare dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional didasarkan pada Pasal 22 dan Pasal 23 Konvensi Den Haag 1907, Pasal 35 dan 36 Protokol I/1977, dan Konvensi Senjata termasuk Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (“Tallinn Manual 1.0”). Pertanggungjwaban hukum terhadap Rusia didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949 di mana Rusia sebagai anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini.
Co-Authors FX. Adji Samekto Hananto, Pulung Widhi Hari Junior, RM. Andrew Cahyo Putri, Adila Yunita Sidauruk, Sarah Marisi Ireney Supriyadhie, M. Kabul