Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET (DALAM PUTUSAN NOMOR 113/PDT.G/2014/PN.SMG) Benny Riyanto, Marjo, Amanda Happy Diana*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.442 KB)

Upaya pembatalan eksekusi Hak Tanggungan akibat kredit macet dalam perkara No.113/Pdt.G/2014/PN.SMG yang dilakukan penggugat terhadap para tergugat berawal dari penggugat yang melakukan peminjaman uang terhadap tergugat I yang akan digunakan penggugat untuk kepentingan usahanya dengan memberikan jaminan berupa 4 sertifikat tanah beserta bangunan diatasnya. Kreditur memutuskan bahwa penggugat tidak dapat membayar angsuran hutangnya sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan sehingga tergugat I mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan milik penggugat kepada tergugat III yang dilakukan di pelelangan dengan menggunakan bantuan Tergugat II.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembatalan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan memiliki dampak berupa akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum para pihak yang terlibat dalam lelang eksekusi Hak Tanggungan.Hasil daril penelitian ini adalah diketahui bahwa Pengadilan Negeri dapat membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan, akibat hukum yang timbul dari pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan, serta perlindungan hukum yang diperole para pihak yang terkait dalam kasus pembatalan lelang Hak Tanggungan.Â

PEMBARUAN HUKUM NASIONAL ERA 4.0 H.R. Benny Riyanto
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Insan hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 ini. Pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi.Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik. Tulisan ini membahas pembaruan hukum yang berperspektif komunikasi dan informasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembaruan hukum nasional, serta membangun sistem pendidikan hukum untuk pembaruan hukum nasional era 4.0. Simpulan dari pembahasan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pertama, Jika komunikasi terselenggara dengan baik maka tujuan hukum tersebut akan tercapai, karena sistem hukum menjadi semakin adapatif, dan akuntabilitasnya menjadi terjaga dengan baik. Kedua, dalam konteks pembaruan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana dan responsif. Pemerintah telah mengembangkan beberapa aplikasi di bidang pembangunan hukum. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat terwujudnya agenda pembangunan. Ketiga, pendidikan hukum harus mengarah pada pembentukan daya pikir kritis dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya dengan selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila, serta dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0.

Rekonstruksi Pemahaman Atas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara I Wayan Sudirta; John Pieris; FX Adji Samekto; R Benny Riyanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p09

This paper is library research that tries to explore the philosophical construction of Pancasila as the philosophical basis of the Indonesian state. This study retrieves and traces documents and conducts analysis using a hermeneutic approach to explain the construction of Pancasila values since its birth on June 1, 1945, with the actualization of the existence of Pancasila as the foundation of the nation and state of Indonesia which is multicultural. Research shares the perspective that the values of Pancasila as the philosophical foundation of nation and state are the basis for nationhood and statehood, the five principles of Pancasila need to be further actualized by the Indonesian people to strengthen and strengthen national identity. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang mencoba mengeksplorasi konstruksi filosofis Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Penelitian ini mengambil dan melacak dokumen serta melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menjelaskan konstruksi nilai-nilai Pancasila sejak kelahirannya 1 Juni 1945 dengan aktualisasi keberadaan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia yang multikultural. Penelitian berbagi perspektif bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis berbangsa dan bernegara menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara, kelima sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebh lanjut oleh bangsa Indonesia untuk memperkuat dan mempererat identitas kebangsaan.

Advancing Pancasila Through Community Engagement: The Contribution of Universities to Ideological and National Awareness in Kenteng Village Arifin, Ridwan; Riyanto, R. Benny; Fibrianti, Nurul; Karsinah, Karsinah
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 6 No 2 (2024): Navigating Justice: Empowering Communities with Legal Advocacy and Support (Artic
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This paper explores the role of universities in advancing Pancasila as a guiding ideology through community engagement in Kenteng Village. As Indonesia faces challenges in maintaining national identity and unity, the significance of Pancasila— the nation’s foundational philosophical framework—cannot be overstated. The study examines a collaborative program initiated by a local university aimed at fostering ideological understanding and enhancing national awareness among villagers. Through workshops, seminars, and hands-on activities, university students and faculty worked closely with the Kenteng community to facilitate discussions on Pancasila values, encouraging active participation in civic life. The program also aimed to empower villagers by equipping them with skills and knowledge to promote social cohesion and resilience. The findings indicate that the initiative not only deepened the community's appreciation for Pancasila but also strengthened ties between the university and the village. Participants reported increased awareness of national issues and a stronger commitment to local governance and community development. This case study demonstrates that effective community engagement by universities can serve as a model for similar initiatives across Indonesia, reinforcing the importance of Pancasila in contemporary society. Ultimately, the paper advocates for a more structured approach to university-community partnerships, highlighting their potential to cultivate a deeper understanding of national identity and values among future generations.

Legal Assistance and Penal Mediation in Theft Cases Involving Physical Altercations: Enhancing Pancasila Values in Kenteng Village: Bantuan Hukum dan Mediasi Pidana dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan Fisik: Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Desa Kenteng Arifin, Ridwan; Riyanto, R. Benny; Fibrianti, Nurul; Karsinah, Karsinah; Ananta, Bintang Rafli; Zainurohmah, Zainurohmah; Indraswara, Dede; Sulaksmi, Galih Niken Anggoto
Annual Review of Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol1i3.13199

Cases of theft leading to altercations pose significant legal and social challenges that require effective resolution strategies. In Kenteng Village, such incidents frequently escalate into prolonged conflicts between perpetrators and victims. This study aims to evaluate the effectiveness of legal assistance in theft cases through penal mediation, with a focus on reinforcing Pancasila values at the village level. A qualitative approach with an in-depth case study methodology was employed. Data were collected through interviews with perpetrators, victims, authorities, and mediators, as well as document analysis. The study investigates how legal assistance and penal mediation can facilitate conflict resolution while supporting the application of Pancasila values in the case resolution process. The findings reveal that integrated legal assistance and penal mediation can reduce tensions between disputing parties and increase the likelihood of peaceful resolution. Penal mediation, involving a third-party mediator, enables constructive dialogue and fair settlements, considering the interests of both parties. The reinforcement of Pancasila values, such as social justice, humanity, and unity, proves effective in fostering mutual respect and tolerance within the village community. In conclusion, legal assistance and penal mediation not only address legal disputes but also strengthen Pancasila values within the community. Recommendations for future research include the development of mediation and legal assistance training programs based on Pancasila values to extend their application to other regions.

Formation of Indonesian Laws Post-2022 Amendment to Law No. 12 of 2011 Usihen, Min; Anshari, Tunggul; Riyanto, R. Benny; Eko Widiarto, Aan
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 3 (2024): IJHESS DECEMBER 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i3.1235

This study aims to analyze the evolution of legal politics in Indonesia’s legislative framework following the amendment of Law No. 12/2011 through the enactment of Law No. 13/2022. This amendment introduced the omnibus method as an innovative approach to drafting regulations. Employing a qualitative methodology rooted in doctrinal legal research and normative analysis, the study examines legal texts, judicial decisions, and other legislative materials. The methodology emphasizes the analysis of legal principles and norms to ensure alignment with constitutional directives and international legal standards. The findings indicate that the implementation of the omnibus method enhances efficiency in the legislative process by consolidating overlapping regulations into a cohesive legal framework. This approach facilitates efforts to address regulatory overload and promotes greater legal certainty. Nevertheless, the study identifies challenges such as resistance within the legislative process and the necessity for continuous oversight to maximize the benefits of this approach. In conclusion, the enactment of Law No. 13/2022 represents a pivotal advancement toward a more responsive and efficient legislative framework in Indonesia. This research provides a valuable contribution to understanding the political dynamics of legal reform and the broader implications of adopting the omnibus method in the national legislative system.

Advancing Pancasila Through Community Engagement: The Contribution of Universities to Ideological and National Awareness in Kenteng Village Arifin, Ridwan; Riyanto, R. Benny; Fibrianti, Nurul; Karsinah, Karsinah
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 6 No. 2 (2024): Navigating Justice: Empowering Communities with Legal Advocacy and Support
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v6i2.30578

This paper explores the role of universities in advancing Pancasila as a guiding ideology through community engagement in Kenteng Village. As Indonesia faces challenges in maintaining national identity and unity, the significance of Pancasila— the nation’s foundational philosophical framework—cannot be overstated. The study examines a collaborative program initiated by a local university aimed at fostering ideological understanding and enhancing national awareness among villagers. Through workshops, seminars, and hands-on activities, university students and faculty worked closely with the Kenteng community to facilitate discussions on Pancasila values, encouraging active participation in civic life. The program also aimed to empower villagers by equipping them with skills and knowledge to promote social cohesion and resilience. The findings indicate that the initiative not only deepened the community's appreciation for Pancasila but also strengthened ties between the university and the village. Participants reported increased awareness of national issues and a stronger commitment to local governance and community development. This case study demonstrates that effective community engagement by universities can serve as a model for similar initiatives across Indonesia, reinforcing the importance of Pancasila in contemporary society. Ultimately, the paper advocates for a more structured approach to university-community partnerships, highlighting their potential to cultivate a deeper understanding of national identity and values among future generations.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search