Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kedudukan Hukum Peraturan Persidangan Secara Elektronik Dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Kota Bekasi) Tsaniyah, Ade; Widodo, Heru; Intihani, Siti
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i2.151

Abstract

Metode penelitian yaitu yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisis hukum acara persidangan secara elektronik yang hanya diatur dalam bentuk PERMA bertentangan dengan proses persidangan yang diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dengan pendekatan analisis yuridis dikaitkan dalam praktiknya di Pengadilan Agama Bekasi. Hasil penelitian, pertama Peraturan persidangan secara Elektronik tidak secara tegas diatur dalam hukum acara perdata umum, maupun hukum acara peradilan agama. Kedudukan hukum persidangan secara elektronik di Pengadian Agama dalam bentuk PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik dapat ditinjau dari perspektif teori hukum acara, teori hukum progresif dan teori efektivitas hukum. Dari ketiga teori di atas, maka terdapat antimoni atau pertentangan antara perspektif teori hukum acara dengan perspektif hukum progresif. Meskipun demikian, menurut penulis hal tersebut dapat dimaklumi karena pada hukum acara peradilan agama tetap diterapkan dalam proses persidangan secara elektronik hanya saja penerapannya berbeda dan tidak sepenuhnya dirubah. Peraturan persidangan secara elektronik dalam bentuk PERMA ini mengatur hal hal yag tidak diatur dalam RBG dan HIR. Sesuai dengan tujuan utama pembentukan PERMA selain mengisi kekosongan hukum, PERMA ini juga menerapkan asas biaya ringan, sederhana dan cepat tanpa mengurangi hak-hak para pencari keadilan Kedua, Penerapan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Bekasi ini terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak baik dalam perkara perceraian atau perkara lainnya, karena mulai dari pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan, persidangan, penyampaian salinan putusan, dan upaya hukum dapat dilakukan dimana saja secara online melalui media elektronik. Sehingga untuk melakukan proses peradilan dirasa menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien sesuai harapan masyarakat.
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Khoiruddin, Khoiruddin; Fitriana, Dina; Widodo, Heru
Journal of Public Power Vol. 6 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.549 KB) | DOI: 10.32492/jpp.v6i1.6101

Abstract

Tujaun penelitian ini adalah ingin menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika yang diolah dari kepustakaan (library reseach). Penelitian ini bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk, pengangguran dan juga kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan BPS Kabupaten Jomabng serta data dari jurnal dan artikel yang berkaitan dengan data pertumbuhan penduduk, pengangguran dan kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Teknik Analisis Data menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang didapat ada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kecamatan Ngoro adalah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Ngoro secarasignifikan.
Al Jarh wa At-Ta'dil in Researching Sanad Hadits Widodo, Heru; Irfanudin, Fahmi
Journal of Hadith Studies Vol. 3 No. 1 (2020): Journal of Hadith Studies
Publisher : ASILHA (Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32506/johs.v3i1.35

Abstract

In Islam, the hadith has apposition  as the number two source of Islamic law after the Qur'an. However, not all hadiths can be used immediately. There are hadiths that are not used as a legal basis, because after investigation, it turns out that certain hadiths do not originate from the Prophet Muhammad PBUH. Using a literature survey, this article found that the science of Jarh wa ta'dil is a science used to find out the negative and positive nature of the narrators of the hadith which has an influence on the quality of the narration that was narrated. By mastering the science of jarh wa ta'dil, it can select which hadiths are authentic and which are not valid, especially in terms of the quality of the narrators of the hadith, not in terms of obedience. There are several methods that have been studied and determined by the scholars in explaining the narrators' narration of the hadith, both in a defective state and in a tsiqah state. Among these are: Honesty in providing judgments, careful in researching and evaluating someone, paying attention to ethics and manners in the jarh, and mentioning the causes of disability or weakness of narrators of the hadith. The scholars of jarh wa ta'dil disagree regarding the statements of the problem of jarh wa ta'dil regarding their assesment of narrators of the hadith. Some scholars give a negative value and some others rate positively. If for example it happens in such a way, then further research is needed that is more directed to the truth. In examining the hadith, especially regarding the character of the narrators of the hadith, it is obligatory to refer to several references, so that the results of the research can be objective. Therefore, this article recommends further research, specifically how to implement the theory of jarh wa ta'dil in determining good leaders in this globalization era.