Garuda - Garba Rujukan Digital

Kedudukan Hukum Peraturan Persidangan Secara Elektronik Dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Kota Bekasi) Tsaniyah, Ade; Widodo, Heru; Intihani, Siti
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i2.151

Metode penelitian yaitu yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisis hukum acara persidangan secara elektronik yang hanya diatur dalam bentuk PERMA bertentangan dengan proses persidangan yang diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dengan pendekatan analisis yuridis dikaitkan dalam praktiknya di Pengadilan Agama Bekasi. Hasil penelitian, pertama Peraturan persidangan secara Elektronik tidak secara tegas diatur dalam hukum acara perdata umum, maupun hukum acara peradilan agama. Kedudukan hukum persidangan secara elektronik di Pengadian Agama dalam bentuk PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik dapat ditinjau dari perspektif teori hukum acara, teori hukum progresif dan teori efektivitas hukum. Dari ketiga teori di atas, maka terdapat antimoni atau pertentangan antara perspektif teori hukum acara dengan perspektif hukum progresif. Meskipun demikian, menurut penulis hal tersebut dapat dimaklumi karena pada hukum acara peradilan agama tetap diterapkan dalam proses persidangan secara elektronik hanya saja penerapannya berbeda dan tidak sepenuhnya dirubah. Peraturan persidangan secara elektronik dalam bentuk PERMA ini mengatur hal hal yag tidak diatur dalam RBG dan HIR. Sesuai dengan tujuan utama pembentukan PERMA selain mengisi kekosongan hukum, PERMA ini juga menerapkan asas biaya ringan, sederhana dan cepat tanpa mengurangi hak-hak para pencari keadilan Kedua, Penerapan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Bekasi ini terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak baik dalam perkara perceraian atau perkara lainnya, karena mulai dari pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan, persidangan, penyampaian salinan putusan, dan upaya hukum dapat dilakukan dimana saja secara online melalui media elektronik. Sehingga untuk melakukan proses peradilan dirasa menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien sesuai harapan masyarakat.

Pembelaan Terpaksa Yang Melampai Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana Baihaqi, Iman; Makarao, Taufik; Intihani, Siti
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 1 (2024): Problematika Hukum Bisnis Pada Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i1.162

Melakukan pembelaan kepada individu yang menghadapi kesusahan secara moral dipandang sebagai tindakan yang terpuji dan sesuai. Membela orang lain, membela diri sendiri, dan mempertahankan hak-hak yang dimiliki sebagai bentuk kebenaran dianggap sebagai suatu kewajiban yang mutlak untuk dipertahankan. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh hakim untuk menentukan dan menegakkan hukuman terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut menjadi landasan bagi proses pengambilan keputusan peradilan ketika pelaku atau terdakwa dibawa ke pengadilan karena keterlibatannya dalam kegiatan yang melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan penghapusan pidana terhadap individu yang melakukan pembelaan terpaksa, dengan fokus khusus pada penggambaran contoh pembelaan diri yang melampaui batas yang ditentukan. HasiI penelitian menunjukkan dalam teori hukum pidana, penghapusan pidana dibagi menjadi dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa dianggap wajar dan benar. Sebaliknya, alasan pemaaf menghapuskan terdakwa dari kesalahan, menjadikan perbuatan tersebut tetap melanggar hukum akan tetapi dibebaskan dari hukuman pidana dikarenakan tidak adanya kesalahan.

Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Farhan, Gusti Muhammad; Ahmad, Masduki; Intihani, Siti
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.158

Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan mengenai penanganan kasus hukum yang melibatkan Direksi suatu Perusahaan. Ketika direksi beritikad baik dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu direksi karena hakim tidak diperbolehkan melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sesuai dengan teori keputusan bisnis (business judgement rule). Setiap keputusan direksi yang diambil dilindungi oleh business judgement rule, namun direksi tetap harus beritikad baik, berhati-hati, dan penuh loyalitas dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Permasalahan yang diteliti yaitu: 1) bagaimana penerapan Business Judgement Rule pada Perseroan Terbatas, 2) bagaimana batasan itikad tidak baik seorang direksi perusahaan dalam penerapan prinsip Business Judgement Rule. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Business Judgment Rule pada perseroan terbatas telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsip Business Judgment Rule diimplementasikan pada Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu keputusan atau pertimbangan bisnis yang diambil selama keputusan yang diambil ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Rekomendasi atau saran dari Penulis yaitu Pemerintah perlu mengembangkan dan menyempurnakan aturan mengenai doktrin business judgment rule atau bahkan merancang perundang-undangan baru yang secara khusus membahas doktrin ini.

Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Pemenuhan Klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 182/Pdt.G/2020/PN. YYK) Salaheldin, Salaheldin; Fauziah, Fauziah; Intihani, Siti
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.206

Pada kenyataannya dalam praktek perasuransian tidaklah berjalan seseuai yang diinginkan. Permasalahan yang menjadi sorotan dalam dunia perasuransian sampai saat ini misalnya, telah membuat kurangnya kepercayaan masyarakat untuk ikut mendaftarkan diri sebagai pemegang polis. Ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam membayar suatu klaim yang telah jatuh tempo (Insolvabilitas) yang berakibat pada kesulitan likuiditas membuat perusahaan asuransi di Indonesia saat ini menjadi gagal dalam membayarkan klaim asuransi para nasabahnya (tertanggung). Tercatat ada beberapa perusahaan asuransi yang gagal bayar klaim nasabah diantaranya yaitu, PT Asuransi Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera,dan Asuransi Jiwa kresna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim nasabah asuransi jiwa serta mengeksplorasi dan mengambarkan perlindungan hukum kepada nasabah dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa yang tidak keluar akibat kesalahan perusahaan asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi dokumen dan studi wawancara. Hasil dari penelitian ini Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab hukum untuk membayar klaim asuransi jiwa sesuai ketentuan hukum. Namun, likuiditas dapat menyebabkan penundaan pembayaran klaim. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera mengalami penundaan pembayaran klaim yang melanggar peraturan tentang pembayaran klaim tepat waktu. Pengadilan memutuskan bahwa perusahaan harus membayar klaim dan ganti rugi material kepada pemegang polis. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah pemerintah harus lebih memperhatikan masalah likuiditas AJB Bumiputera dengan menetapkan peraturan khusus untuk perusahaan asuransi mutual. OJK perlu bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi yang menghambat pembayaran klaim untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search