Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review BISECER (Business Economic Entrepreneurship) Res Nullius Law Journal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Idul Hanzah Alid
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MELALUI KELOMPOK EKONOMI KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus : Desa Nyatnyono Ungaran Barat) Nurmiyati Nurmiyati; Idul Hanzah Alid
BISECER (Business Economic Entrepreneurship) Vol 2, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.899 KB)

Abstract

BUMDes memberikan peran besar dalam peningkatan masyarakat desa, apabila pengelolaan potensi desa dilakukan secara professional dan dikelola oleh orang-orang yang tepat dalam bidangnya dengan melibatkan kelompok-kelompok ekonomi kewirausahaan yang ada di desa. Jika BUMDes berhasil dalam mengelola operasionalnya, maka hasil tersebut tidak hanya dapat menguntungkan desa itu sendiri melainkan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan BUMDes juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang tinggi melalui program-program yang ditetapkan bersama antara pemerintah desa dan seluruh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metodekualitatif, sumber data dan metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, pengamatan, wawancara dan FGD (Focus Group Discussion). Proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan. Hasil penelitian yang paling utama adalah merubah mindset sebagian masyarakat tentang potensi desa tidak boleh dikuasai hanya oleh sekelompok masyarakat atau golongan tertentu saja , tetapi untuk seluruh masyarakat desa melalui kelompok ekonomi kewirausahaan yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keywords :Bumdes, Pemberdayaan Kewirausahaan, Kesejahteraan
Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang Hanzah Alid, Idul; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Jaya Waruwu, Berkat
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2067

Abstract

Pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi E-Commerce pada sistem Cash On Delivery. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hokum terhadap kurir.Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam system Cash On Delivery dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana.
Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang Hanzah Alid, Idul; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Jaya Waruwu, Berkat
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2067

Abstract

Pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi E-Commerce pada sistem Cash On Delivery. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hokum terhadap kurir.Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam system Cash On Delivery dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana.
Effectiveness Of Criminal Enforcement Against Kreak In Juvenile Justice System Semarang Regency Winarsih, Laras; Ekaningsih, Lailasari; Alid, Idul Hanzah; Izziyana, Wafda Vivid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.8143

Abstract

This study examines the effectiveness of criminal law enforcement against street children associated with the "Kreak" phenomenon in Semarang Regency within the framework of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The research is grounded in the identified gap between Indonesia's child-centered juvenile justice norms, particularly diversion and restorative justice, and their inconsistent implementation in practice. Using a normative juridical method, this study analyzes primary legal materials, including Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, supported by relevant legal literature. The findings indicate that law enforcement effectiveness remains limited due to inconsistent diversion practices, weak inter-agency coordination, insufficient rehabilitation and reintegration facilities, and a limited understanding of restorative justice among law enforcement officials. Social stigma and the complex socio-economic background of children further hinder reintegration efforts. This study emphasizes that effectiveness should be measured through rehabilitative outcomes rather than punitive indicators and recommends strengthening restorative justice training, harmonizing SPPA implementation with the Criminal Code, enhancing institutional coordination, and expanding community-based prevention and reintegration programs to ensure child protection and sustainable public safety.
Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Saat Berbelanja Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Alid, Idul Hanzah; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Salsabila, Shafa' Diva; Oktavina, Sinta
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.451

Abstract

The rapid development of information technology has changed people's behavior in conducting transactions from conventional methods to electronic commerce (E-Commerce), where the Cash on Delivery (COD) payment system has become a popular option due to its convenience and efficiency. However, this buying and selling practice often poses legal risks and losses due to a lack of understanding of the rights and obligations of the parties involved. This study aims to analyze two main aspects: the legal basis governing the COD payment system in E-Commerce transactions and the forms of legal protection for consumers in such transactions. The research method employed is a normative juridical approach with an analytical and prescriptive focus, which involves reviewing literature and secondary data, as well as applicable legal norms, to provide arguments regarding emerging legal issues. The results of the study show that the legal basis for COD transactions in Indonesia is based on the Civil Code (KUHPer) concerning agreements, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and is specifically regulated in the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 8 of 2025 concerning Commercial Postal Services, which provides a legal framework for on-site payment facilities. Legal protection for consumers is guaranteed through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which regulates the right to comfort, security, and truthful information, as well as the obligation to act in good faith. In conclusion, existing regulations have established a robust legal framework to protect both consumers and business actors.
Criminal Liability for Perpetrators of Dissemination of Personal Data Through Social Media: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial Alfian Bantara Sumarmo; Mohamad Tohari; Idul Hamzah Alid
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 01 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.1389

Abstract

The proliferation of social media has created new avenues for the unauthorized dissemination of personal data. Such conduct not only infringes on individual privacy but may also produce serious harms ranging from reputational damage to threats against victims' safety. This study examines how Indonesian criminal law particularly Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) and Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE) constructs criminal liability for perpetrators who disseminate personal data through social media. A normative juridical method is employed, drawing on statutory and conceptual approaches. The study also analyzes the criminal elements that must be established, the penal sanctions prescribed, and the evidentiary challenges encountered in practice. The findings indicate that the regulatory framework has become more comprehensive following the enactment of UU PDP; however, its implementation remains hampered by significant obstacles particularly in identifying anonymous perpetrators, establishing mens rea, and ensuring inter-agency coordination. The study concludes that the effectiveness of criminal accountability in personal data dissemination cases requires strengthened digital forensics capacity among law enforcement actors and clearer technical guidance on UU PDP implementation.
A Legal Analysis of Digital-Based Fraud Crimes in Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Digital di Indonesia Yoga Dwi Utama; Muhammad Zainuddin; Idul Hamzah Alid
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 01 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.1392

Abstract

The rapid advancement of digital technology has created new avenues for fraudulent conduct that far exceeds the reach of conventional criminal law. Digital-based fraud encompassing phishing, social engineering, online shopping scams, and fraudulent investment schemes disguised as digital platforms shows a consistently rising trend and inflicts enormous financial losses on Indonesian society. This study examines how Indonesian criminal law constructs liability for digital fraud, particularly through the Criminal Code (KUHP), Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. A normative juridical method is employed, using statutory and conceptual approaches. The analysis reveals that conventional fraud provisions in the Criminal Code are insufficient to capture the unique characteristics of digital fraud, while UU ITE offers more relevant penal provisions yet leaves interpretive uncertainties regarding key elements of the offense. Key challenges identified include difficulties in proving elements of deception and criminal intent in digital contexts, perpetrator anonymity, and insufficient inter-agency coordination in handling cross-border cases. The study recommends strengthened digital investigative capacity, uniform juridical interpretation of digital fraud offense elements, and enhanced technical implementation regulations.
Risiko 'Double Victimisation' pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Penegakan Hukum Deepfake Pornografi Riko Setiawan; Mohamad Tohari; Idul Hanzah Alid
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 2 (2026): June
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i2.11849

Abstract

Perkembangan pesat kecerdasan buatan telah memperkenalkan bentuk kejahatan siber yang canggih, terutama pornografi deepfake, yang menimbulkan ancaman berat terhadap martabat dan privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pornografi deepfake sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) berdasarkan hukum Indonesia dan mengevaluasi risiko viktimisasi ganda yang dihadapi korban selama proses penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, studi ini mengkaji sinergi antara UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE), dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada memberikan kerangka kerja yang luas, "kekosongan hukum" yang signifikan masih bertahan terkait actus reus spesifik yang digerakkan oleh AI, yang menyebabkan tantangan dalam forensik digital dan otentikasi bukti. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tetap didominasi oleh paradigma berorientasi pelaku, yang sering kali mereduksi korban menjadi sekadar saksi pasif. Ketidakseimbangan struktural ini, ditambah dengan stigma masyarakat dan praktik investigasi yang tidak sensitif gender, memperburuk risiko viktimisasi sekunder. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum yang komprehensif harus mengintegrasikan pelatihan sensitif gender bagi penegak hukum, menyederhanakan hambatan prosedural untuk "Right to be Forgotten", dan menggeser paradigma menuju sistem peradilan yang berpusat pada korban untuk memitigasi trauma psikologis yang berkepanjangan.
DIFFERENTIATING HOLIDAY ALLOWANCE TAX REGULATIONS FOR PRIVATE AND CIVIL SERVANTS Siti Nur Wijayanti; Idul Hanzah Alid
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Volume 8 No. 2 Juli 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i2.19800

Abstract

Study This discusses the arrangement of juridical Income Tax (PPh) deductions on Holiday Allowance (THR), as well as analyzing the justice and equality law on the difference in tax treatment between the employee sector, the private sector, and civil servants (ASN). Background study. This is based on the existence of different mechanisms of taxation for THR: employees are privately charged, cutting Income Tax in general, while for ASN, THR is taxed by the government through the Government-Paid Tax (DTP) scheme. Research this aim: for the study's arrangement, analyze the laws governing the mechanism and their suitability with the principles of justice in law, taxation, equality in law, and public administration. Research This uses a methodological approach to jurisprudential norms, with an emphasis on legislation and conceptual analysis of taxation regulations, doctrine, and relevant scientific literature. show that, in a way, normative cutting Income Tax on THR for employee private sector and permanent civil servants is, within the framework law, the same taxation. Still, there is a difference in the mechanism for guaranteeing the tax burden. The difference is part of the policy of fiscal government, but it can potentially spark debate over the implementation principle of horizontal justice in the tax system. Therefore, an evaluation of the policy taxation related to THR is required to ensure that the system of taxation continues to reflect the principles of justice, equality, and certainty in the policy state's fiscal policy.
Co-Authors Alfian Bantara Sumarmo Izziyana, Wafda Vivid Jaya Waruwu, Berkat Lailasari Ekaningsih Mohamad Tohari Mohamad Tohari Mohamad Tohari, Mohamad Muhammad Zainuddin Nurmiyati Nurmiyati Oktavina, Sinta Riko Setiawan Salsabila, Shafa' Diva Siti Nur Wijayanti Winarsih, Laras Yoga Dwi Utama