Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MELALUI KELOMPOK EKONOMI KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus : Desa Nyatnyono Ungaran Barat) Nurmiyati Nurmiyati; Idul Hanzah Alid
BISECER (Business Economic Entrepreneurship) Vol 2, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.899 KB)

BUMDes memberikan peran besar dalam peningkatan masyarakat desa, apabila pengelolaan potensi desa dilakukan secara professional dan dikelola oleh orang-orang yang tepat dalam bidangnya dengan melibatkan kelompok-kelompok ekonomi kewirausahaan yang ada di desa. Jika BUMDes berhasil dalam mengelola operasionalnya, maka hasil tersebut tidak hanya dapat menguntungkan desa itu sendiri melainkan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan BUMDes juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang tinggi melalui program-program yang ditetapkan bersama antara pemerintah desa dan seluruh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metodekualitatif, sumber data dan metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, pengamatan, wawancara dan FGD (Focus Group Discussion). Proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan. Hasil penelitian yang paling utama adalah merubah mindset sebagian masyarakat tentang potensi desa tidak boleh dikuasai hanya oleh sekelompok masyarakat atau golongan tertentu saja , tetapi untuk seluruh masyarakat desa melalui kelompok ekonomi kewirausahaan yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keywords :Bumdes, Pemberdayaan Kewirausahaan, Kesejahteraan

Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang Hanzah Alid, Idul; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Jaya Waruwu, Berkat
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2067

Pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi E-Commerce pada sistem Cash On Delivery. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hokum terhadap kurir.Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam system Cash On Delivery dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana.

Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang Hanzah Alid, Idul; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Jaya Waruwu, Berkat
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2067

Pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi E-Commerce pada sistem Cash On Delivery. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hokum terhadap kurir.Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam system Cash On Delivery dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana.

Effectiveness Of Criminal Enforcement Against Kreak In Juvenile Justice System Semarang Regency Winarsih, Laras; Ekaningsih, Lailasari; Alid, Idul Hanzah; Izziyana, Wafda Vivid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.8143

This study examines the effectiveness of criminal law enforcement against street children associated with the "Kreak" phenomenon in Semarang Regency within the framework of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The research is grounded in the identified gap between Indonesia's child-centered juvenile justice norms, particularly diversion and restorative justice, and their inconsistent implementation in practice. Using a normative juridical method, this study analyzes primary legal materials, including Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, supported by relevant legal literature. The findings indicate that law enforcement effectiveness remains limited due to inconsistent diversion practices, weak inter-agency coordination, insufficient rehabilitation and reintegration facilities, and a limited understanding of restorative justice among law enforcement officials. Social stigma and the complex socio-economic background of children further hinder reintegration efforts. This study emphasizes that effectiveness should be measured through rehabilitative outcomes rather than punitive indicators and recommends strengthening restorative justice training, harmonizing SPPA implementation with the Criminal Code, enhancing institutional coordination, and expanding community-based prevention and reintegration programs to ensure child protection and sustainable public safety.

Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Saat Berbelanja Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Alid, Idul Hanzah; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Salsabila, Shafa' Diva; Oktavina, Sinta
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.451

The rapid development of information technology has changed people's behavior in conducting transactions from conventional methods to electronic commerce (E-Commerce), where the Cash on Delivery (COD) payment system has become a popular option due to its convenience and efficiency. However, this buying and selling practice often poses legal risks and losses due to a lack of understanding of the rights and obligations of the parties involved. This study aims to analyze two main aspects: the legal basis governing the COD payment system in E-Commerce transactions and the forms of legal protection for consumers in such transactions. The research method employed is a normative juridical approach with an analytical and prescriptive focus, which involves reviewing literature and secondary data, as well as applicable legal norms, to provide arguments regarding emerging legal issues. The results of the study show that the legal basis for COD transactions in Indonesia is based on the Civil Code (KUHPer) concerning agreements, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and is specifically regulated in the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 8 of 2025 concerning Commercial Postal Services, which provides a legal framework for on-site payment facilities. Legal protection for consumers is guaranteed through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which regulates the right to comfort, security, and truthful information, as well as the obligation to act in good faith. In conclusion, existing regulations have established a robust legal framework to protect both consumers and business actors.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search