Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.19
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Unes Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Cahaya Mandalika Sultan Agung Notary Law Review JYRS: Journal of Youth Research and Studies Journal of Community Service Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) International Journal of Law Social Sciences and Management Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Lailasari Ekaningsih
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
The Contribution of Social Capital to Waste Management for Street Vendors in Semarang City, Indonesia Eko Handoyo; Lailasari - Ekaningsih; Islakhul Grace Saadah
Komunitas Vol 15, No 1 (2023): March
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v15i1.38530

Abstract

Garbage is a serious issue faced by all governments in the world. If a government does not handle waste well, then it will become a much bigger problem. The city of Semarang has this problem. This research is conducted to solve (1) what efforts street vendors use to manage their waste and (2) how social capital contributes to waste management. This study is conducted with quantitative and qualitative methods. Quantitative methods are used to answer the first research problem, and qualitative methods are used to answer the second research problem. The results of this research show that (1) street vendors’ efforts to manage their waste only involve disposing of waste and focusing on reducing waste and (2) social capital, which is a social norm that contributes to waste management by street vendors, includes commitment and obedience from street vendors to dispose of their trash and keep their areas clean.
The Role of Notaries in Consumer Protection in E-Commerce in the Era of Digitalization Ekaningsih, Lailasari; Hutomo, Irfan Rizky
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i1.36598

Abstract

Electronic commerce relies on the trust of commercial entities that guarantee the security of data and the legitimacy of transactions carried out. The government has enacted Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, one of which is to regulate electronic transactions. The ITE Law defines electronic transactions as activities that use electronic devices such as computers, internet networks and other digital media. The basic principle of electronic transactions is trust. To foster trust, stakeholders must strive for protection, especially consumer protection. In electronic transactions, there is an imbalance between economic actors and consumers in terms of bargaining power, which can result in legal agreements that are detrimental to consumers. In addition, storing consumer data as big data on computing systems does not guarantee its security, which can easily be lost, which is commonly referred to as a violation of consumer privacy. Consumers also need to be protected through education on the legal aspects of electronic transactions related to transaction terms, transaction security, transaction legality and dispute resolution. In fact, consumer protection in the field of electronic transactions is not yet optimal because several laws and regulations still contain inconsistencies and do not cover all aspects of protection.
HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN Farida, Any; Wardana, Surya Kusuma; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa’adillah; Esdarwati, Susila
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.272

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga milik desa dengan fungsi penting untuk menunjang kemajuan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi dalam menjalankan usahanya menjadi sangat penting untuk memiliki status badan hukum, sehingga dengan leluasa untuk mengelola dan menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi dan keuangan yang lain. Oleh karenanya, percepatan status Badan Hukum ini harus segera dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan sosialisasi (ceramah dan dialog interaktif) juga help desk (konseling) terhadap pengurus BUMDesa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa peningkatan status dokumen pengajuan statu badan hukum menjadi terverifikasi dan bagi BUMDesa yang belum mengajukan segera mengajukan secara virtual.
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENANGANI PELANGGARAN SISWA STUDI KASUS DI SMK NEGERI H. MOENADI UNGARAN Ekaningsih, Lailasari; Hidayatullah, Umar Syarif
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.578

Abstract

ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum yang memperhatikan aspek penting berupa perlindungan hak asasi manusia bagi tiap masyarakatnya. Salah satunya melindungi secara hukum terhadap guru dalam menjalankan profesinya khususnya saat menegur dan menangani pelanggaran siswa di sekolah. Banyaknya fenomena pada zaman sekarang bahwa beberapa siswa and orangtua siswa tidak segan melaporkan guru yang menerapkan sanksi pelanggaran kepada siswanya. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin kepada anak didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. .Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru mempunyai status profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pembinaan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan norma perundang- undangan. 2. Guru yang berprofesi sebagai tenaga pengajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harmonisasi UU No 14 Tahun 2005 dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 3. Dalam hal pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib, disiplin ataupun norma tidak harus melulu dengan pemberian hukuman fisik. Pemberian hukuman dapat berupa pemberian hukuman yang melatih mental dan spiritual siswa.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Profesi Guru, Pelanggaran Siswa, Disiplin
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mendisiplinkan Reklame di Kabupaten Semarang Ekaningsih, Lailasari; Eva Dhamalia, Dian
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1745

Abstract

The Civil Service Police Unit, abbreviated as Satpol PP, is an instrument of the Regional Government in maintaining peace and public order and enforcing Regional Regulations. In this article, the role of the Semarang Regency Satpol PP is to have the authority to control and supervise advertising violations related to permits and installation procedures, whether carried out in a persuasive or repressive pattern. The efforts made in the disciplinary operation for holding advertisements carried out by the Semarang Regency Satpol PP had several obstacles. These obstacles are the size of the area, the lack of Satpol PP personnel and the lack of mobilization facilities used. So the Satpol PP has a solution, namely coordinating with BKUD regarding Semarang Regency PP permits and taxes by collaborating with the Semarang Regency Regional Financial Agency (BKUD). Apart from that, maximizing the online complaint facilities that have been provided, namely the Quick Response System
Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang Hanzah Alid, Idul; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Jaya Waruwu, Berkat
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2067

Abstract

Pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi E-Commerce pada sistem Cash On Delivery. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hokum terhadap kurir.Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam system Cash On Delivery dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana.
Penguatan Karakter Anti Korupsi bagi Siswa di SMA Mega Islamic Boaring School Kota Semarang Eko Handoyo; Wasino Wasino; Tutik Wijayanti; Lailasari Ekaningsih; Aprilia Rizki Saputri; Siti Fatimah; Bagus Darmawan
Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STIPAS Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58374/jmmn.v3i3.269

Abstract

Corruption is a crucial problem and an extraordinary crime that has wide-ranging impacts on society, the nation, and the state. The issue of corruption certainly requires serious attention. This cannot be separated from the fact that corruption has become commonplace, where its presence can be found from the central to regional levels, including rural areas. The cases of this crime continue to increase year by year. The rampant corruption cases necessitate eradication efforts involving every element of society by instilling anti-corruption values in daily life. This can be packaged through strengthening anti-corruption character as a strategic step by educating and reinforcing mental attitudes in a structured way to foster and strengthen anti-corruption behavior. The target for strengthening anti-corruption character is universal, regardless of age, gender, environment, or educational level. As long as a person can receive anti-corruption education, this step will be effective as a strategy to prevent and reduce corruption. Educational institutions are one of the bodies that need to implement anti-corruption education programs, as seen at Mega Islamic Boarding School High School in Semarang City. The eradication of corruption by instilling anti-corruption education is very important, especially for students, as they are the younger generation who will one day hold the future of the nation. Moreover, Mega Islamic Boarding School High School in Semarang City is an Islamic-based educational institution, which firmly holds that corruption is forbidden because it threatens human safety and causes harm to dignity and wealth, and those who commit it will face penalties not only in this world but also in the hereafter
PENGUATAN REGULASI PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI DUNIA MAYA Retnowati, Indra; Hutomo, Irfan Rizky; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa'dillah
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.673

Abstract

ABSTRAK Kejahatan didunia maya marak terjadi pada jaman modern ini sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang memiliki data tersebut. Data pribadi merupakan hak privasi yang wajib dilindungi. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi Walaupun sudah ada sanksi pidana pada Pasal 67,68,69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun belum dapat mengatasi kejahatan tersebut. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang sangat serius.Keterbatasan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi cyber crime membutuhkan Pemerintah dalam melakukan perubahan regulasi perlindungan data pribadi harus dengan persetujuan dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, serta melibatkan berbagai perusahaan telekomunikasi dalam memperbaharui peraturan itu untuk memberantas perbuatan cracker yang sering beraksi dan menimbulkan kerugian materi maupun immaterial (moral) para korbannya,supaya banyak orang yang memberikan masukan berupa ide-ide yang sempurna. Hal demikian diharapkan regulasi tersebut untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan atau mencederai masyarakat.. Kata Kunci :Regulasi,Penyalahgunaan Data Pribadi, Penanggulangan
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG Ekaningsih, Lailasari; Hutomo, Irfan Rizky; Mulyanto, Sugeng
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.382

Abstract

ABSTRAKAdanya pandemi COVID-19 berdampak pada kesehatan masyarakat, kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin.Kata Kunci : Peran, Satuan, Polisi, Pamong, Praja, Dalam, Penertiban, Pedagang, Kaki ,Lima
PERLINDUNGAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP HAK KETENAGAKERJAAN PEGAWAI MASJID AGUNG JAWA TENGAH Ekaningsih, Lailasari; Karyadi, Agustono
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.462

Abstract

Pegawai merupakan aset penting, partner kerja sekaligus investasi perusahaan dalam meningkatkan produktivitasnya. Mengingat akan pentingnya pegawai, maka perlindungan ketenagakerjaan wajib diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya yang harus disesuaikan dengan kebutuhannya.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk menyelenggarakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peranan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dan hambatan terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan melindungi pegawai MAJT dengan lima program jaminan sosial, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pension dan jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun hambatan dalam perlindungan ketenagakerjaan bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah, diantaranya yaitu masih adanya sebagian pegawai yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga menjadikan perlindungan terhadap pegawai MAJT masih belum maksimal. Kata Kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial
Co-Authors Ahmad, Ridho Sa'dillah Ahmad, Ridho Sa’adillah Ahmad, Ridho Sa’dillah Amrizal Amrizal Ananto, Riana Wulandari Anwar, Reski Any Farida Aprilia Rizki Saputri Askamilati, Putri Risky Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Bagus Darmawan Beliyan Linda Aniyar Eko Handoyo Eko Handoyo Erna Amalia, Erna Esdarwati, Susila Eva Dhamalia, Dian Farida, Any Fatmawati, Anna Ginting, Elianta Hidayatullah, Umar Syarif Idul Hanzah Alid Irfan Rizky Hutomo Islakhul Grace Saadah Izziyana, Wafda Vivid Jaya Waruwu, Berkat Karyadi, Agustono Mohamad Tohari, Mohamad Mohammad Tohari MUCHAMMAD FAIZIN Mulyanto, Sugeng Nirmala Permatasari Retnowati, Indra Ridho Sa’dillah Ahmad Saputri, Nova Ana SITI FATIMAH Surya Kusuma Wardana Susila Esdarwati Tauratiya, Tauratiya Tutik Wijayanti Utama, Mohammad Wira Wasino Wasino Winarsih, Laras