Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Epistemologi Pewarisan Garis Patrilineal Masyarakat Adat Batak Dalam Hukum Waris Adat Di Indonesia Winarsih, Laras
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis dan hukum adat. Penerapan hukum adat di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil dari penelitian membahas eksistensi hukum adat yang walaupun dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan mentaati aturan hukum adat tersebut, serta keberadaannya diakui dalam perundang-undangan di Indonesia. Penerapan pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia di setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adatnya yang dianut, seperti garis keturunan patrilineal hukum adat masyarakat Batak yang dalam pembagian warisnya hanya kepada anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif Winarsih, Laras; Ahmad, Ridho Sa’dillah; Retnowati, Indra; Noor, Ganis Vitrayanty; Melinda, Elvina
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan isu kompleks yang menyentuh aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Anak jalanan, sebagai kelompok rentan, sering kali terjebak dalam lingkaran pelanggaran hukum bukan karena niat kriminal, melainkan akibat kondisi sosial-ekonomi yang memaksa. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dengan menitikberatkan pada pendekatan humanis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas diversi, serta stigma masyarakat terhadap anak jalanan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas institusi peradilan anak, pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, serta pendekatan interdisipliner yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Effectiveness Of Criminal Enforcement Against Kreak In Juvenile Justice System Semarang Regency Winarsih, Laras; Ekaningsih, Lailasari; Alid, Idul Hanzah; Izziyana, Wafda Vivid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.8143

Abstract

This study examines the effectiveness of criminal law enforcement against street children associated with the "Kreak" phenomenon in Semarang Regency within the framework of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The research is grounded in the identified gap between Indonesia's child-centered juvenile justice norms, particularly diversion and restorative justice, and their inconsistent implementation in practice. Using a normative juridical method, this study analyzes primary legal materials, including Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, supported by relevant legal literature. The findings indicate that law enforcement effectiveness remains limited due to inconsistent diversion practices, weak inter-agency coordination, insufficient rehabilitation and reintegration facilities, and a limited understanding of restorative justice among law enforcement officials. Social stigma and the complex socio-economic background of children further hinder reintegration efforts. This study emphasizes that effectiveness should be measured through rehabilitative outcomes rather than punitive indicators and recommends strengthening restorative justice training, harmonizing SPPA implementation with the Criminal Code, enhancing institutional coordination, and expanding community-based prevention and reintegration programs to ensure child protection and sustainable public safety.