Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money) Inuddanis; Santika, Ana
At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah" Vol. 6 No. 1 (2024): At-Tasharruf
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/at.v6i1.1772

Abstract

Pada masa era teknologi serta komunikasi yang meningkat pesat, perkembangan sistem keuangan tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital. Salah satu aspek yang mendapat perhatian luas adalah penggunaan uang elektronik. Uang elektronik menawarkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus dengan uang tunai secara fisik. Dalam konteks keuangan syariah, upaya untuk mengadaptasi inovasi ini dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah menjadi semakin penting. Maka dari itu, para Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menerbitkan fatwa yang mengatur perihal implementasi uang elektronik syariah atau e-money. Penelitian ini akan memulai dengan pencarian literatur terkait dari berbagai sumber misalnya buku, artikel jurnal, makalah konferensi, serta sumber-sumber elektronik yang sahih dan terpercaya. Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, penelitian akan melibatkan analisis kritis dari berbagai perspektif dan pendekatan dalam konsep Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/20I7 tentang Uang Elektronik Syariah. fatwa ini memberikan pandangan terhadap perkembangan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang diakui. Dengan pengakuan keabsahan pada e-money, fatwa ini mencerminkan kesadaran terhadap dinamika keuangan modern serta kemampuan e-money sebagai alat untuk transaksi yang sah secara syariah. Hal ini memberikan legitimasi kepada lembaga keuangan dan masyarakat umum untuk mengadopsi dan menggunakan uang elektronik sebagai sarana pembayaran. Evaluasi terhadap fatwa ini, seperti yang dilakukan oleh Lembaga DSN-MUI, memberikan gambaran tentang keberlanjutan dan relevansi fatwa tersebut dalam mengakomodasi perubahan dan perkembangan dalam sistem pembayaran