Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen Jurnal Media Administrasi Terapan Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Dawud, Joni
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Mediating Role of Affective Commitment in The Effect of Ethical Work Climate on Felt Obligation Among Public Officers Pradesa, Hafid Aditya; Dawud, Joni; Affandi, Muhamad Nur
JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen Vol. 16 No. 2 (2019): JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31106/jema.v16i2.2707

Abstract

Social exchange theory (SET) which explains the terms of the exchange agreement under the psychological contract assumes that what was promised is a key point in explaining individual responses at work. It was climate and support which will be argued as antecedents of individuals' attitudes and behaviors. Along with organizational support, ethical work climate was mostly examined only in relationship with intent-to leave. The purpose of this study was to determine felt obligation as the attitudinal outcome of ethical work climate, perceived organizational support, and affective commitment in terms of social exchange mechanism. This study is explanatory research based on primary data with a survey as the data gathered method. The result shows that one of five hypotheses rejected in this study. Furthermore, ethical work climate and perceived organizational support could affect felt obligation through affective commitment as mediation. Our findings are discussed below by considering the implications and limitations of this study.
STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KOTA SUKABUMI Saifuddin, Rahmawan Malik Saifuddin; Dawud, Joni; Abdullah, Sait; Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i1.96

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi sebagai respons terhadap alih fungsi lahan akibat pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi implementasi kebijakan LP2B dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan model Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana kebijakan, petani, dan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LP2B telah dilaksanakan melalui penetapan lahan dan pemberian insentif, namun belum optimal. Luas lahan yang ditetapkan belum memenuhi target dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi. Hambatan utama adalah kurangnya keselarasan antara kebijakan LP2B dan visi pembangunan Kota Sukabumi sebagai Kota Jasa dan Pendidikan, yang kerap berbenturan dengan kebutuhan infrastruktur dan investasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis pertanian untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan LP2B dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
EVALUASI KEBIJAKAN KERJA SAMA DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT Rosmalawati, Rani; Dawud, Joni; Abdullah, Sait
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i1.98

Abstract

Kerja sama antar pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun, keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan infrastruktur sering kali menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dari sumber internal pemerintah dan mitra kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat sudah tepat sasaran, dan sudah cukup menjawab permasalahan yang ada, namun masih menghadapi sejumlah kendala, sehingga implementasinya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan instrumen evaluasi yang terintegrasi dalam kebijakan kerja sama dan disosialisasikan kepada perangkat daerah. Instrumen ini akan menjadi acuan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan kerja sama antar daerah secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dalam pelaksanaan program-program kerja sama daerah, memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
E-Government Pendukung Utama Manaemen Pemerintahan Modern Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.560

Abstract

Tuntutan menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan menjadi salah satu wacana yang tiada basinya dan akan terus berlanjut. Salah satu usaha untuk merespon tuntutan tersebut adalah dengan mencari sarana dan handal yang dapat menunjang tuagas dan fungsinya, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Salh satu sarana dewasa ini yang diharapkan dapat melakukan hal tersebut adalah Electronic Government (E-Govenment). Penerapan E-Government memberikan keuntungan-keuntungan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan.
Pendekatan Penataan Kelembagaan Kawasan Perkotaan Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i1.593

Abstract

Perlunya penataan kelembagaan pengelola kawasan perkotaan dilatarbelakangi oleh kondisi yang ada dewasa ini dimana disatu sisi kawasan perkotaan tumbuh begitu cepat tanpa terkendali, di lain sis pengelola kawasan perkotaan tidak dilakukan secara profesional oleh suatu lembaga tertentu yang memiliki otoritas memadai. Hal tersebut tidak mendapat pengaturan yang jelas dalam UU Nomor 22 tahun 1999 bahkan Kota Administratif yang bisa dilakukan salah satu bentuk kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan menurut UU 5 Tahun 1974 telah dihapuskan.
Kekaburan Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v2i1.657

Abstract

Sistem Negara Kesatuan yang terdesentralisasi di Indonesia telah dicanngkan semenjak berdirinya Republik ini, namun demikian perdebatan tersebut terus berlanjut sampai dewasa ini dan tetap menarik seperti tanpa mengenal kata akhir. Konsep desentralisasi dalam kenyataannya tetap menjadi konsep yang utopi yang sulit diwujudkan, diatas kertas kita tetap ingin mewujudkan desentralisasi, tetapi dalam pelaksanaan bukanlah desentralisasi yang diterapkan tapi sentralisasilah yang digunakan.
Harapan Dan Realitas Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 4 (2005)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i4.451

Abstract

Direct election of Local Governor (PILKADA) so far does not give as good impacts as imagined yet due to the unrealised hopes buillt by the concept. The concept is supposed to promote a process of learning on democracy for the people and of course to promote ideal leaders of local governors. However, the economic and social costs caused by the election are not paid off by its result as there are some negative influencing factors, such as the incompetence of the local election commite (KPUD), misuse of power by the ruling and campaigning candidates, the unethical behaviour of refused candidates. The direct election will give its promising benefits when the system, the actors and the people are supportive of ethical, transparent and accountable process of the election.
Distribusi Kewenangan atau Pemisahan Kewenangan menurut UU Nomor 22 tahun 1999 Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.646

Abstract

UU Nomor 22 Tahun 1999 masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapatkan kejelasan. Konsep pemisahan kewenangan ataukah distribusi kewenangan yang digunakan. Bila konsep separation of Authority yang digunakan dimana daerah memonopoli suatu bidang pemerintahan misalnya Pendidikan, mungkinkah Daerah dapat melaksanakan seluruh kewenangan Bidang Pendidikan dari Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Tinggi? Kalau menggunakan distribusi kewenangan bagaimana pembagian kewenangannya?
Model Panca Krama /COACHEE Model (Commitment, Analysis, Choice, Execution, Evaluation): Alternatif Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia Sobandi, Baban; Nugraha, Hari; Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 28, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v28i1.989

Abstract

This study aims to formulate and validate an alternative model of Civil Servant (ASN) competency development strategy in Indonesia. This is because competency development is an obligation for every ASN. However, there are still many agencies that have not facilitated it properly, because they have not conducted an analysis of competency development needs and there are no Job Competency Standards. As a result, competency development is partial and not in line with organizational needs. The research was conducted using a mixed method. It begins with a literature review to construct the model, followed by validation and reformulation through triangulation. Validation sites include Pusjar SK TASNAS-LAN, BPSDM of West Java Province, and BKD of Garut Regency, with data collected from Agency Leaders, Division Heads/Coordinators, and Employees. The findings confirm the COACHEE Model as a relevant alternative strategy for ASN competency development. This model emphasizes the importance of commitment; needs analysis based on Activity Competency Standards (SKA); selection of forms and pathways aligned with levels and gap components; implementation integrated with IKU; and an evaluation system tied to IKU and SKP. Recommendations include embedding competency development commitments in planning documents, adopting SKA as an alternative in AKPK, selecting forms and pathways based on levels and gaps, accelerating the Corporate University (Corpu) system for integration with IKU, and establishing an evaluation system that measures IKU and SKP achievement
Refleksi 10 Tahun Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah) di Indonesia Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 1 (2009)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v12i1.344

Abstract

10 tahun kebijakan desentralisasi/otonomi daerah bersandarkan UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 telah banyak merubah gambaran pemerintah daerah di Indonesia baik positif maupun nrgatif.
Co-Authors Abdullah, Sait Abubakar, Rodlial Ramdhan Tackbir Afandi, Muhamad Nur Affandi, Muhamad Nur Baban Sobandi Hafid Aditya Pradesa Haris Cahyo Nugraha, Haris Cahyo Ramdani, Deni Fauzi Rosmalawati, Rani Saifuddin, Rahmawan Malik Saifuddin