Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen Jurnal Media Administrasi Terapan Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Dawud, Joni
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Sistem Pemerintahan Semi Parlementer Dan Semi Pesidentil Di Prancis Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.604

Abstract

Perancis sebagai salah satu negara besar di dunia dari dulu sampai sekatang memiliki keunikan tersendirir dalam politik luar negeri maupun dalam sistem pemerintahannya. Keunikan tersebut mencerminkan suatu gambaran akan kemandirian negara tersebut yang tetap menjunjung kepribadian bangsa dan nasionalismenya. Artikel ini memberi sedikit gambaran tetang keunikan tersebut yang bisa dijadikan bahan komparasi dalam mereformasi tata pemerintahan di Indonesia yang sedang kita lakukan dewasa ini.
Mendorong Reformasi Birokrasi Publik Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.393

Abstract

Gelombang tuntutan perubahan kehendak publik dalam segenap ranah kehidupan sosial politik, ekonomi, budaya, hukum, termasuk reformasi birokrasi, semakin nyaring disuarakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kehendak tersebut, merupakan bagian integral dari tuntutan reformasi dalam kehidupan negara bangsa (nation state) ini, bahkan kehendak tersebut menggumpal dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan, reformasi birokrasi publik merupakan suatu keharusan yang menuntut adanya kualitas dalam setiap aktivitas aparatur pemerintahan. Reformasi terutama dalam konteks refungsionalisasi birokrasi publik bahkan merupakan kebutuhan bagi masyarakat modern. Dengan perkataan lain, pembahasan birokrasi memang menarik, terutama ketika wacana demokratisasi menjadi krusial di era reformasi dalam upaya pemberdayaan atau penguatan civil society yang memang menjadi keharusan zaman, yang selama ini kita sadari bahwa pada rezim Orde Baru, kekuatan-kekuatan di luar negara “terpenjara” atau dipinggirkan oleh keangkuhan dan hegemoni kekuasaan
Otonomi Desa Dan Modernisasi Pemerintahan Desa Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i1.416

Abstract

Indonesia hitherto is still looking for a right model in managing rural government auntonomy. Currently rural i s a spearhead and also a regency government’s spearhead in rural’s service and developments, thus is existence is needed and comprehended. However, rural government typically has not get recognizable position in National Administration System. Rural often recognized only as an institution of society, not an official institution, then again all matters dealt with are official matters. These problems must be elucidated before establising rural government in the future, therefore profesisionalism and accountabilities of a rural government could be assured.
Konseptualisasi Desentralisasi Dalam Kerangka Public Sector Reform di Indonesia Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i2.529

Abstract

Desentralalisasi sebagai salah satu usaha public sector reform dapat menimbulakn dampak negatif tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif. Dengan semakin dekatnya pemerintah dengan rakyat akan mendororng peningkatan kualitas pelayanan dampak positif yang bisa timbul tapi desentarlisasi juga meinmbulakn disintegrasi dan ketidak merataan antar daerah semakin megagga. Fenomena yang timbul sekarang desentralisasi justru menimbulkan pemerataan KKN baik pusat maupun di daerah baik di eksekutif maupun di legislatif, desentralisasi pun menimbulkan tumbuhnya raja-raja kecil yang haus akan keuasaan dan kekayaan.
Dinamika Penerapan Dimensi Akuntabilitas dalam Merespon PP No. 24 tahun 2018 Studi Komparasi di DPMPTSP Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Dawud, Joni; Ramdani, Deni Fauzi; Abubakar, Rodlial Ramdhan Tackbir
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i1.683

Abstract

 The presence of Government Regulation no. 24 of 2018 affects the accountability process in public services at the Investment Service and One Stop Integrated Service, Bandung Regency and Bandung City. Seeing the readiness of the regions in responding to central policies that must be implemented immediately by adjusting all applicable regulations. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection methods used were observation and in-depth interviews. The result is that there is a dynamic in the application of accountability and requires a review of the implementation of central policies applied in the regions so that it is not counterproductive to the concept of decentralization.
Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.590

Abstract

Pada masa orde baru, kedudukan lembaga eksekutif baik pusat maupun daerah begitu dominan sehingga menimbulkan tirani Eksekutif terhadap lembaga legislatif. Dengan berhembusnya era reformasi terjadi pergeseran peran DPRD menjadi dominan, akan tetapi jangan menimbulakn pembaliakan keadaan menjadi Tirani legislatif menjai kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Co-Authors Abdullah, Sait Abubakar, Rodlial Ramdhan Tackbir Afandi, Muhamad Nur Affandi, Muhamad Nur Baban Sobandi Hafid Aditya Pradesa Haris Cahyo Nugraha, Haris Cahyo Ramdani, Deni Fauzi Rosmalawati, Rani Saifuddin, Rahmawan Malik Saifuddin