Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

MODEL BUDAYA ORGANISASI DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG Widajanto, Avinas; Abdullah, Sait
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 4 No. 2 (2024): Vol. 4, No. 2, Juni 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v4i2.94

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang model budaya organisasi yang diterapkan oleh BAKESBANGPOL sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh intansi ini yaitu ISOMAN. ISOMAN merupakan singkatan dari integrasi sistem informasi ormas dan pemberdayaan yang merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media atau basis data informasi Organisasi dan Lembaga Masayarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui peran budaya kerja sehingga berdampak kepada pemberian layanan di BAKESBANGPOL Kota Malang. (2) Merekomendasikan model budaya organisasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan yang terlibat dalam proses penelitian ini meliputi Sekretariat BAKESBANGPOL, Bidang Dalam Negeri dan Ormas serta Subbidang Politik Dalam Negeri. Hasil penelitian membuktikan bahwa budaya organisasi yang dilaksanakan oleh BAKESBANGPOL Kota Malang sudah cukup baik. Tetapi ada beberapa masukan dengan menggunakan karakteristik yang menggunakan teori Robbins dan Judge yaitu (1) Inovasi terus dikembangkan dengan meningkatkan alur yang jelas untuk penggunaan Aplikasi ISOMAN, (2) Memperbaiki system Aplikasi ISOMAN dengan cepat tanggap, (3) Meningkatkan Kolaborasi yang sudah terjalin baik dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi, (4) Mengadakan FGD bukan hanya pada saat terjadi masalah, tetapi harus selalu dilakukan dengan tujuan menaggulangi terjadinya kesalah pahaman internal maupun eksternal organisasi, (5) Menambah kegiatan organisasi dengan Ormas (6) Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan mengurangi konflik social yang ada, dan (7) memiliki tim khusus sendiri yang langsung menangani aplikasi ISOMAN. Diharapkan dengan adanya saran untuk perbaikan budaya organisasi di Bakesbangpol Kota Malang tersebut akan lebih membuat budaya organisasi di Bakesbangpol Kota Malang jauh lebih baik kedepannya.
Regional Innovation Sustainability Strategy through Integrated Innovation Governance: Case Study in Sukabumi City Abdullah, Sait; Ahmad Mahalli , Raden; Nur Afandi, Muhamad
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 4 (2024): August 2024 ( Indonesia - Malaysia )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i4.843

Abstract

The sustainability of regional innovation is a problem in Sukabumi City, because the capacity and capability of human resources are still very limited and also the existing regional innovation system has not been integrated with each other. The purpose of this study is to identify the sustainability factors of regional innovation in Sukabumi City, analyze the sustainability process of regional innovation in Sukabum City. In this research on regional innovation sustainability strategies in Sukabumi City, researchers use exploration methods. Gulo (2010: 18), based on the results of the analysis, there are several factors that affect the sustainability of innovation in Sukabumi City, factors that support the sustainability of innovation in Sukabumi City, namely: resources, management systems, policies, leadership, and community participation. There is one important thing that becomes the findings of this research for the sustainability of innovation in Sukabumi City, namely Integrated Innovation Governance. Integrated Innovation Governance is an important part, because it involves easy public access to innovation. The recommendations of this study are the integration of innovation data into one innovation system (directory) through the expansion of data networks, the existence of documentation facilities and socialization of innovation results from innovation networks / stakeholders, the existence of easier facilities for the public to access innovation results, becoming an innovation information system to collect and store information on innovation results from all innovation networks, becoming a system for evaluation and selection of all innovations within the Sukabumi City Government.
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI: STUDI KASUS DI KOTA SUKABUMI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN DAERAH Arifin, Muammar Maulana; Putrianti, Septiana Dwi; Afandi, Muhamad Nur; Gedeona, Hendrikus T.; Abdullah, Sait
Journal of Scientech Research and Development Vol 6 No 2 (2024): JSRD, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v6i2.548

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Sukabumi menggunakan teori dari William Dunn pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, ketepatan dan reponsitivitas dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memenuhi aspek efektivitas karena Kebijakan ini berhasil menurunkan jumlah rumah tidak layak huni, meskipun target rumah layak huni belum tercapai sepenuhnya akibat refocusing anggaran karena pandemi Covid-19. Pada Aspek Efisiensi bahwa Anggaran yang digunakan cukup efisien, mampu menstimulasi masyarakat membangun rumah layak huni dengan optimalisasi sumber daya manusia sesuai petunjuk teknis. Kebijakan ini efektif mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, namun memerlukan program tambahan untuk mengatasi penyebab berkembangnya rumah tidak layak huni seperti rendahnya pengetahuan, ekonomi, dan pengawasan masyarakat dan telah memenuhi aspek kecukupan. Distribusi kuota bantuan belum merata setiap tahun, dan kebijakan ini lebih banyak menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki swadaya, sehingga belum menyentuh masyarakat miskin dengan swadaya rendah. Pada aspek ketepatan kebijakan ini ideal dan tepat dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni, dengan verifikasi penerima bantuan yang berjenjang dan berlapis untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Terhadap responisivitas kebijakan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dan stakeholder, namun perlu mengatasi potensi ketergantungan masyarakat pada bantuan, yang mengakibatkan penundaan perbaikan rumah secara mandiri. Hasil evaluasi tersebut kemudian di lakukan analisis prioritas masalah menggunakan USG (urgency, seriousness, dan growth) dan analisis stategy untuk optimalisasi kebijakan melalui pendekatan SWOT (seriousness, weakness, opportunity, dan treats) yaitu dengan inovasi, fokus pada tindakan preventif, penambangan anggaran, penyusunan rencana cadangan dan optimalisasi sumber pendanaan.
From Manual to Digital: The Evolution of E-Service Models in Public Administration Wirjatmi, Endang; Abdullah, Sait; Dwiputrianti, Septiana; Wahyu Purwasto, Bambang; Sufianti, Ely
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1201

Abstract

This study aims to develop an adaptive e-service-based public service model in North Cimahi District. Utilizing a multi-methodological approach, primarily the Soft System Methodology (SSM), the research encompasses document studies, surveys, interviews, and focus group discussions. The findings indicate that the implemented e-services significantly enhance service effectiveness but still need optimal efficiency or sufficient user and operator confidence. A proposed model emphasizes the acceleration of e-service development compatible with smartphones, fostering user independence and active public participation. Additionally, integrating various service applications, including electronic signature systems, is necessary to enhance data security. This integration is expected to reduce direct face-to-face interactions, improving ethical behavior and professionalism among service providers and increasing efficiency for the community and the government. Limitations include comprehensive public engagement and full integration of service applications. Practical implications suggest that e-services can streamline administrative processes and improve public trust in government institutions. Socially, the model promotes inclusivity and transparency in public service delivery. The originality of this study lies in its application of SSM to develop a responsive e-service model tailored to community needs in the context of local government services.
STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KOTA SUKABUMI Saifuddin, Rahmawan Malik Saifuddin; Dawud, Joni; Abdullah, Sait; Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i1.96

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi sebagai respons terhadap alih fungsi lahan akibat pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi implementasi kebijakan LP2B dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan model Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana kebijakan, petani, dan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LP2B telah dilaksanakan melalui penetapan lahan dan pemberian insentif, namun belum optimal. Luas lahan yang ditetapkan belum memenuhi target dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi. Hambatan utama adalah kurangnya keselarasan antara kebijakan LP2B dan visi pembangunan Kota Sukabumi sebagai Kota Jasa dan Pendidikan, yang kerap berbenturan dengan kebutuhan infrastruktur dan investasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis pertanian untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan LP2B dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN SUNGAI CIPELANG KOTA SUKABUMI Yoswara, Henry; Afandi, Muhamad Nur; Abdullah, Sait; Wirjatmi TL, Endang; Nurliawati, Nita
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i1.97

Abstract

Permukiman kumuh merupakan kenyataan yang banyak tejadi terutama di negara-negara berkembang, penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan peremajaan permukiman kumuh di Kawasan Sungai Cipelang Kota Sukabumi. Model implementasi kebijakan yang digunakan oleh peneliti dari Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peremajaan permukiman kumuh di Kawasan Sungai Cipelang Kota Sukabumi belum dilaksanakan secara optimal. Menurut perhitungan diagram analisis SWOT Pemerintah Kota Sukabumi berada di posisi kuadran I dapat menggunakan Strategi Strength-Opportunites (Strategi SO) memanfaatkan dengan optimal keunggulan kompetitifnya, mengambil peluang yang ada di lingkungan eksternal dengan cara memperkuat jaringan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Saran dari penelitian ini bagi Pemerintah Kota Sukabumi yaitu harus dilakukannya integrasi penyusunan target-target penanganan Kawasan permukiman kumuh dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RTRW, dan RPJMD, peningkatan perencanaan partisipatif dan pemanfaatan modal sosial dalam penanganan peremajaan permukiman kumuh, dan harus dibuatnya Perda khusus mengenai penanganan Kawasan permukiman kumuh.
EVALUASI KEBIJAKAN KERJA SAMA DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT Rosmalawati, Rani; Dawud, Joni; Abdullah, Sait
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i1.98

Abstract

Kerja sama antar pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun, keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan infrastruktur sering kali menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dari sumber internal pemerintah dan mitra kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat sudah tepat sasaran, dan sudah cukup menjawab permasalahan yang ada, namun masih menghadapi sejumlah kendala, sehingga implementasinya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan instrumen evaluasi yang terintegrasi dalam kebijakan kerja sama dan disosialisasikan kepada perangkat daerah. Instrumen ini akan menjadi acuan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan kerja sama antar daerah secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dalam pelaksanaan program-program kerja sama daerah, memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Islamic Populism and The Ideology of the Front Islamic Defender (Front Pembela Islam) in Indonesia Abdullah, Sait; Abdul Rahman; Muhammad Naem Aziz
Athena: Journal of Social, Culture and Society Vol. 3 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/athena.v3i1.412

Abstract

Islamic populism as part of contemporary political dynamics in Indonesia is unlikely to ever subside even though Indonesia was hit by the Covid 19 outbreak. In the context of power contestation, many scholars have argued that Islamic populism in Indonesia plays a very important role in supporting the elite to mobilize the masses and gain support for their political legitimacy.  However, there is limited study to explain the role of ideology the FPI as social agent of Islamic populism.  The study exemplifies the role of ideology of the Front Islamic Defender reflecting in the idea of ‘amar maruf nahi mungkar’ in current development of Islamic politics in Indonesia. By using a structural political economy approach, the author argues that although the formal organisation of the FPI has been dismantled by the Indonesian governement, yet the Islamic populism as a contested idea that has strong historical roots will continue to exist and develop if the contestation for power continues. As a political ideology that has a strong social and material basis, ‘amaruf nahi mungkar’ will still exist and become the ideological basis that supports the legitimacy of political elites in the contest for power and resources.
Analisis Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pelabuhan: Studi Kasus Pelabuhan Tengkayu I, Kota Tarakan Patantan, Fredy; Milwan, Milwan; Abdullah, Sait
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i2.4109

Abstract

The implementation of regional governance policies in Indonesia has evolved through various legal frameworks, with the most recent being Law No. 23 of 2014. This law redefines the distribution of government authority, shifting certain responsibilities from district/city governments to provincial governments. One key sector affected by this change is port management, as seen in the case of Tengkayu I Port in Tarakan. The port's administration was transferred from the Tarakan City Government to the North Kalimantan Provincial Government to improve efficiency and service quality. However, this transition has faced challenges, particularly in maintaining service standards and public satisfaction. This study aims to analyze the implementation of the authority distribution policy at Tengkayu I Port, focusing on governance efficiency, policy execution, and its impact on service delivery. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The research applies Edwards III’s (1980) policy implementation framework, examining communication, resources, disposition, and bureaucratic structure as key factors influencing the success of the policy. The findings reveal that while regulatory frameworks and intergovernmental coordination facilitated the transition, challenges such as resource limitations, administrative adjustments, and declining public satisfaction need to be addressed. The study underscores the importance of structured policy implementation, regulatory clarity, and stakeholder engagement in ensuring effective governance transitions. Recommendations include enhancing capacity building at the provincial level and improving communication channels between stakeholders to optimize policy outcomes.
Acceptance of E-learning Technology by Using the Technology Acceptance Model (TAM) Method Hasan, Ibrahim; Abdullah, Sait; Tubagus Ahmad, Darojat
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 5 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v5i3.209

Abstract

The main aim of the study is to investigate the relationship between the variables included in the Technology Acceptance Model (TAM), and the core variables and the extended variables of the TAM. The research method is a quantitative research that tests hypotheses derived from variables extracted from the Technology Acceptance Model (TAM), which include the variables of perceived ease of use, perceived usefulness, attitude towards use, actual use, e-learning self- efficiency, and a set of variables. complexity To test the relationship between each variable, this study uses statistical tests using structural equation modeling (SEM) application tools SmartPLS. The results of the research hypothesis are (H1) the positive effect of e-learning self-efficacy (learning self-efficacy online) on the perception of comfort (perceived ease of use). (H2) positive effect of e-learning self-efficacy on perceived usefulness (perceived usefulness), (H3) positive effect of complexity on perceived ease of use. (H4) complexity has a positive effect on perceived usefulness. (H5) perception of ease of use (perceived ease of use) the use of e-learning affects the attitude to use (attitude to use). (H6) view of usefulness (perceived usefulness) positive effect of e-learning on usage attitude (attitude towards usage). (H7) perceived ease (perceived ease of use) negative effect on actual use e-learning (actual use). (H8) perceived usefulness of e-learning (perceived usefulness) positively affects actual use (actual use). (H9) usage attitude (attitude towards usage) positive effect on actual usage (actual usage). The practical implication of the research include conducting an extension study of external TAM variables, conducting a study with different objects and subjects and conducting a pretest of the samples to be studied in the prior to the research.