Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.533
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY TANJUNGPURA LAW JOURNAL Morality :Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pagaruyuang Law Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Transparansi Hukum Madani Legal Review UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman (JURIDIKSIAM) Jurnal Citizenship Virtues Ahmad Dahlan Legal Perspective Reformasi Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Al Qodar Purwo Sulistyo
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia Ramdhani Devi, Sita Nur; Sulistyo, Al Qodar Purwo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/abavev36

Abstract

"Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing yang terkenal dari pelanggaran di Indonesia" merupakan penelitian yang sangat relevan mengingat pentingnya melindungi merek terkenal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menunjukkan bahwa sistem pendaftaran berkas pertama di Indonesia dianggap kurang memberikan tingkat kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pemilik merek terkenal asing. Keadaan ini dapat menjadi masalah serius, terutama mengingat pentingnya kepastian hukum dalam menjaga Hak Kekayaan Intelektual. Pengakuan terhadap status istimewa dan perlindungan hukum khusus bagi merek terkenal menjadi fokus utama dalam penelitian ini, mencerminkan pemahaman akan nilai ekonomi yang terkandung dalam merek dan upaya yang ditempuh untuk melindunginya. Signifikansi merek dalam dunia bisnis dianggap sangat besar. Merek terkenal dapat menciptakan persaingan yang sehat, tetapi sekaligus dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan peniruan produk. Dalam konteks ini, perlindungan merek dagang asing melibatkan dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif, mencerminkan kebutuhan untuk mencegah pelanggaran merek sekaligus menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini adalah dengan mempertimbangkan peraturan dan norma yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek. Beberapa kendala yang diidentifikasi melibatkan keterbatasan akses informasi masyarakat, kesulitan yang dihadapi pemegang hak merek asing terkemuka dalam mengenali pelanggaran merek, dan adanya tuntutan hukum sosial. Dampaknya terlihat pada kerusakan reputasi produk, di mana pemilik merek asing terkenal dapat mengalami penurunan citra produknya karena dianggap memiliki masalah.
Legal Consequences of Malpractice in the Medical World for Medical Personnel Wardhana, Encek Muhammad Rizky Kusuma; Sulistyo, Al Qodar Purwo
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i2.3218

Abstract

Introduction: This study examines the legal impact of medical accidents and malpractice on medical personnel. Through normative legal research on laws and regulations, court decisions, and related literature, this study shows that medical personnel can face various legal consequences, including civil, criminal, and administrative liability. In addition, this incident also has an impact on the reputation of the medical profession and causes fear in health workers in carrying out their duties.Purposes of the Research: This study analyzes two main issues: the legal impact on the license of medical personnel who are found guilty of malpractice, and legal protection for medical personnel in malpractice cases. In addition, they may also face civil and criminal lawsuits.Methods of the Research: Through normative legal research on laws and regulations, court decisions, and related literature, this study shows that medical personnel can face various legal consequences, including civil, criminal, and administrative liability. In addition, This study examines the legal impact of medical accidents and malpractice on medical personnel. Through normative legal research on laws and regulations, court decisions, and related literature, this study shows that medical personnel can face various legal consequences, including civil, criminal, and administrative liability.Results Main Findings of the Research: Education that focuses on improving legal and public health literacy is an urgent solution to reduce the number of inaccurate lawsuits and strengthen the relationship of mutual trust between the community and medical personnel.
Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia : The Position of Inheritance Rights of Foreign Citizen Children on Land Ownership Rights in Indonesia Amelia, Sonia; Sulistyo, Al Qodar Purwo
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.617

Abstract

Sebagai makhluk social yang hidup berdampingan dengan manusia lain, status kewarganegaraan seseorang dapat menjadi jaminan perolehan hak dari suatu negara. Sebuah status hukum yang sah sangat penting misalnya terkait isu kepemilikan seperti kepemilikan atas tanah, warisan dan sebagainya. Tanah merupakan bagian tanggung jawab secara nasional guna mewujudkan kekuasaan tanah. Namun seiring berjalannya waktu terdapat kesempatan bagi WNA untuk memiliki hak terkait tanah yang ada di Indonesia. Fenomena ini merupakan latar belakang untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan menunjukkan konsistensi terhadap norma dan kepastian hukum dari ahli waris dengan status WNA terkait hak kepemilikan untuk tanah di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dan menggunakan sifat pendekatan Undang-Undang (UU). Selain itu, sudut pandang teoritis dari berbagai buku serta jurnal ilmiah untuk memberikan sebuah solusi terkait permasalahan tentang hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa WNA tetap bisa mendapatkan warisan namun mereka tidak bisa memiliki hak kepemilikan tanah yang ada di Indonesia, akan tetapi WNA bisa memiliki hak untuk tanah dengan status hak pakai. Terjadi peristiwa tersebut harus diperhatikan betul oleh Pemerintah dengan cara penguatan hukum terkait pertanahan sehingga WNA tidak bisa melakukan penyelundupan terkait hukum untuk memperoleh hak tanah.
Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat Irawan, Anang Dony; Sulistyo, Al Qodar Purwo
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 2 No. 1 (2022): Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter dan Perilaku Hidup
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.43 KB) | DOI: 10.37640/jcv.v2i1.1184

Abstract

Kesenjangan sosial memang menjadi masalah tahunan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Adanya kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidaksiapan masyarakat terhadap pandemi, kebijakan Pemerintah, dan pengaruh globalisasi. Dengan adanya kesenjangan tersebut bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Kecemburuan sosial juga bisa menyebabkan tindak kriminal, timbulnya kelompok si kaya dan si miskin, standar gizi buruk pada balita, banyak anak putus sekolah dan masih banyak lagi. Kesenjangan sosial erat kaitanya dengan kemiskinan. Kemiskinan sendiri menjadi masalah yang seakan akan terus ada dari dulu meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menangani kemiskinan. Adanya pandemi Covid 19 menambah beban perekonomian negara khususnya rakyat kecil karena segala aktivitas sangat dibatasi sudah hampir dua tahun belakangan ini. Rakyat kecil semakin menjerit karena lapangan pekerjaan yang dipersempit sehingga mencari sesuap nasi bagi mereka pun sulit. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tentunya Negara juga terus mengupayakan berbagai upaya untuk menangani hal tersebut, salah satunya mengurangi jumlah kemiskinan. Anehnya banyak beberapa pejabat justru mengalami kenaikan jumlah kekayaan selama pandemi. Hal tersebut menjadi sebuah ironi mengingat masyarakat sedang kesusahan mencari pundi-pundi rupiah tetapi aset pejabat malah naik. Hal diatas mengindikasikan bahwa keadilan sosial di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) Bennedicta, Shelva Shendy; Purwo Sulistyo, Al Qodar
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.558

Abstract

Buying and selling online is an option that is in great demand by the public because it has many conveniences and advantages. With the increasing sophistication of online buying and selling transactions, there are also many choices of payment methods for these transactions, one of which is Cash On Delivery or what is commonly referred to as (COD). However, along with its development, many sellers have suffered losses from the Cash On Delivery payment method. This paper aims to find out how legal protection is for sellers in online buying and selling transactions with the Cash On Delivery payment method and also what legal remedies can be used by sellers. This paper uses a normative juridical research method by applying a statutory approach, namely by means of an analysis of statutory regulations and provisions in accordance with the problems being handled. The results of this paper explain that legal protection for sellers in carrying out online buying and selling transactions with the Cash on Delivery payment method is contained in Article 6 of Law Number 9 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, to protect the rights of the seller, there are also legal remedies that can be taken, namely by way of settlement out of court through Alternative Dispute Resolution. In this case the settlement of disputes through the courts is expected to be the final effort that will be taken by the seller and the buyer after other methods do not result in an agreement.
Kedudukan Hukum Cucu dalam Pewarisan menurut Sistem Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia Dzaky, Bhisma; sulistyo, Al Qodar Purwo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1889

Abstract

This study discusses the legal position of grandchildren in inheritance according to Islamic and civil law in Indonesia. The research was motivated by differing views on the rights of grandchildren when their parents die before the decedent. The aim is to compare how both legal systems regulate grandchildren’s inheritance rights. The method used is normative juridical research with a comparative approach. The results show that under Islamic law, grandchildren inherit through the substitute heir concept, while in civil law, they inherit through the plaatsvervulling (substitution) mechanism. In conclusion, both systems recognize the rights of grandchildren to inherit, though through different mechanisms.
Neutrality of the State Civil Apparatus in the Democratic Party of Regional Head Election (Pilkada) Al Qodar Purwo Sulistyo; Anas Santoso; Usman Usman
Unnes Law Journal Vol. 7 No. 2 (2021): October, 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v7i2.38687

Abstract

The General Election Commission of the Republic of Indonesia (KPU-RI) has determined 270 regencies / cities to hold simultaneous regional elections in 2020. With the agenda for the registration period of candidate pairs held from 4th September 2020 to 6th September 2020, and Campaign Period Stages to be held from 26th September 2020 to 5th December 2020. The direct implementation of Regional Head Election had brought changes to the culture of government at the regional level in terms of bureaucratic and political relations. The Election Hazard Index (IKP) noted that was in Regional Head Election in 2020. The neutrality problem of the State Civil Apparatus became the biggest problem, namely 167 regencies / cities out of 270 regions running the Regional Head Election (PILKADA) that was as the role of General Election Supervision (BAWASLU) Agency supervised the neutrality of the State Civil Apparatus, members of the Indonesian National Army, members of the Indonesian Police. The factors of the non-neutrality of the State Civil Apparatus were historical and socio-cultural factors, kinship relations, ambitions for career positions, ambiguous regulations (multiple interpretations), weak law enforcement, and low public awareness of legal culture. The government needed to review the Election Law regarding Civil Service Officers that minimized the occurrence of Corruption, Collusion and Nepotism in appointments and transfer of State Civil Apparatus (ASN) employees.
Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Atas Utang Piutang Tanpa Jaminan Di Indonesia Fida, Putri Fida Yanti; Sulistyo, Al Qodar Purwo
Madani Legal Review Vol. 9 No. 2 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i2.3834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan, dengan fokus pada prinsip kepastian hukum di Indonesia. Dalam konteks perjanjian utang piutang tanpa jaminan, terhadap kreditur yang menghadapi risiko lebih besar karena tidak adanya agunan atau aset yang dapat dijadikan jaminan, yang menyebabkan kreditur lebih rentan terhadap kerugian jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Jika terjadi wanprestasi, kreditur sering kali kesulitan untuk mendapatkan kompensasi yang adil atau sesuai dengan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kuhperdata). Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi mekanisme hukum yang ada dalam memberikan perlindungan bagi kreditur dalam kasus wanprestasi, serta untuk menawarkan solusi hukum yang dapat memperbaiki posisi hukum kreditur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas tantangan yang dihadapi kreditur dalam sengketa utang piutang tanpa jaminan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditur di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Belanja Online Melalui Instagram di Indonesia Baston, Muhammad Zidan; Al Qodar Purwo Sulistyo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1962

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan daring, khususnya transaksi yang dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perdagangan online serta mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada dua isu utama, yaitu bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban praktik jual beli online melalui Instagram dan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi tindak penipuan. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam menangani maraknya kasus penipuan online di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah implikasi hukum dari aktivitas perdagangan berbasis media sosial terhadap keberlangsungan industri dalam negeri, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah, pelaku industri, dan konsumen untuk memperkuat kepastian hukum dan keamanan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya sistem regulasi yang lebih terintegrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan transaksi daring yang adil, transparan, dan aman. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan analisis komprehensif mengenai kerangka perlindungan hukum bagi korban transaksi daring serta menawarkan rekomendasi praktis untuk mendukung keamanan masyarakat, mendorong pertumbuhan industri digital yang patuh hukum, dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional.
UNIVERSAL JURISDICTION FOR TERRORISM CRIMES: A STUDY OF TERRORISM AS CRIMES AGAINST HUMANITY Yustitianingtyas, Levina; Pratiwi, L.Ya Esty; Sulistyo, Al Purwo Qodar; Irawan, Anang Dony
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol. 10 No. 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.98630

Abstract

Abstract Categorizing terrorism as an international crime is not wrong, because the international elements of the crime have been fulfilled. Terrorist crimes involve more than one state, each possessing its own legal system and jurisdictional framework. A number of terrorist acts have been recorded as having disrupted international security stability, including those carried out by networks such as Al-Qaeda, ISIS, and others. In addition to these global terrorist groups, there are also well-known terrorist groups in the Southeast Asian region, namely the Abu Sayyaf Group. This legal research aims to examine universal jurisdiction over terrorism as an international crime, on the basis that terrorist acts may be considered to satisfy the elements of crimes against humanity, insofar as such acts are intentionally committed as part of a widespread attack, involve multiple actors, and target civilian populations at large. This research employs a qualitative normative legal method, utilizing a statute approach and a case approach, and drawing upon primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the formulation of crimes against humanity constitutes the most appropriate legal basis for prosecuting terrorism under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). The absence of a universally accepted definition of terrorism has resulted in terrorism not yet being included within the jurisdiction of the ICC. Furthermore, the failure at the regional level to effectively resolve issues related to terrorism underscores the need for a universally agreed definition of terrorism so that perpetrators may be prosecuted before international courts. Strengthened cooperation among states, both at the regional and global levels, is therefore necessary to ensure the effective eradication of terrorist crimes. Abstrak Mengkategorikan terorisme sebagai kejahatan internasional tidaklah salah, karena unsur-unsur internasional dari kejahatan tersebut telah terpenuhi. Dimana kejahatan terorisme melibatkan lebih dari satu negara yang di dalamnya terdapat sistem hukum dan penerapan yurisdiksi. Beberapa tindakan terorisme telah tercatat mengganggu stabilitas keamanan internasional, termasuk jaringan Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya. Selain kelompok teroris di dunia, terdapat pula kelompok teroris yang cukup terkenal di kawasan Asia Tenggara, yaitu Kelompok Abu Sayyaf. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji yurisdiksi universal terorisme sebagai kejahatan internasional, karena kejahatan terorisme dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana tindakan dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas, melibatkan banyak pihak dan menargetkan semua warga negara. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif kualitatif, dengan statute approach dan case approach, serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai formulasi yang paling tepat untuk mengadili kejahatan terorisme di bawah yurisdiksi ICC. Ketiadaan definisi terorisme yang universal menyebabkan hingga saat ini terorisme belum masuk dalam yurisdiksi ICC. Kegagalan di level regional untuk menyelesaikan permasalahan terorisme sehingga diperlukan kesepakatan definisi terorisme secara universal sehingga para pelaku kejahatan tersebut dapat di adili dalam peradilan internasional. Perlunya penguatan kerjasama antar negara baik di level regional maupun global agar pemberantasan kejahatan terorisme dapat maksimal.
Co-Authors Ahmad Aldo Septian Ahmad Perwira Amelia, Sonia Anang Dony Irawan Anas Santoso Baston, Muhammad Zidan Bennedicta, Shelva Shendy Bhisma Dzaky Dzaky, Bhisma Fida, Putri Fida Yanti Iftina Tristya Sari Irawan, Anang Dony Irfan Farras Daniel Kaharudin Putra Samudra Khoirun Nissa kinasih, Elisabet sekar Levina Yustinianingtyas Levina Yustitianingtyas, Levina Muhammad Nur Hidayat Muhammad Zidan Baston Pratiwi, L.Ya Esty Ramdhani Devi, Sita Nur Rosita Indriani Santoso, Anas Satria Unggul Wicaksana Prakasa Shelva Shendy Bennedicta Titi Mahira A’dawiyah Tsabitah Siska Ardini Usman Usman Usman Usman Wardhana, Encek Muhammad Rizky Kusuma