Articles
<![CDATA[Pendidikan Politik Bagi Pemilih Menjelang Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>
<![CDATA[ Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal Vol 3, No 2 (2019): Implementation New Approach in Education ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/metafora.v3n2.p17-25
<![CDATA[The existence of the Constitutional Court Decision Number 14 / PUU-XI / 2013 in the trial case of Law Number 42 Year 2008 concerning General Elections of the President and Vice President whose decisions are final states that the holding of the 2019 General Elections and the subsequent General Elections shall be held simultaneously. The idea of holding a simultaneous General Election in 2019 certainly had a political impact, both nationally and regionally. The ruling of the Constitutional Court gave birth to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This has had a huge impact and challenge for the Indonesian people in improving the electoral system and implementing a better democracy. The purpose of this study is to find out how to realize political education for voters ahead of the 2019 simultaneous elections. This study is a juridical normative approach to legislation. From the results of the study there is a legal vacuum that requires the General Election Commission to conduct Socialization, Voter Education, and Community Participation in the 2019 Election. In the Regional Head Election process there are technical rules governing the Socialization, Voter Education, and Community Participation, but do not include the threat of sanctions if it does not carry out the said activity. The resulting conclusion is that political education for voters ahead of the 2019 concurrent elections is very important to carry out, as an effort to realize the Sovereignty of a Strong State. The resulting recommendation is to make a legal rule regarding the obligation to carry out political education for voters ahead of the 2019 simultaneous elections as an effort to realize the Strong Sovereign State Voters in the 2019 Election along with the threat of sanctions for election administrators in an Act.Keywords: 2019 Election, Voter Education, Strong Sovereign State Voters.]]>
<![CDATA[Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Ni'am, Ahmad Khoirun]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>;
<![CDATA[Dewanto, Chaeruli Anugrah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 3 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.619 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i3.11870
<![CDATA[Kapolri telah menetapkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa, aturan tersebut untuk mengatur pengamanan-pengamanan swakarsa yang ada di Indonesia salah satunya tenaga satuan pengamanan. Penjabaran Satpam di dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa menggolongkannya sebagai Profesi perkerjaan, hal ini merupakan upaya Kapolri dalam mewujudkan pemuliaan profesi Satpam. Akan tetapi peraturan tersebut hanya mengatur bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, proses perekrutan, golongan kepangkatan, pelatihan dan kompetensi, secara detail tidak mengatur regulasi khusus tenaga satuan pengamanan yang mengedepankan kesejahteraan Satpam dan kepastian hukum dalam ketenagakerjaan. Tenaga Satuan Pengamanan atau yang biasa kita kenal dengan istilah Satpam termasuk suatu profesi yang kurang dilirik, profesi tersebut merupakan suatu profesi yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang dilihat dilapangan jika tenaga kerja Satpam digaji rendah, tidak ada jenjang karir, bahkan masa depan tenaga Satpam tidak menjanjikan. Namun apabila jika kita pahami mengenai fungsi serta tugas satpam merupakan suatu pekerjaan yang berat tanggung jawabnya. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan kajian ini secara umum dijalankan dengan tujuan untuk melihat landasan hukum terhadap Satpam dan kedudukan status ketenagakerjaannya. Jenis kajian ini ialah jenis kajian normatif serta metode pendekatan yang dipakai yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian ini menunjukkan jika lemahnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia terhadap Satpam dalam pemuliaan profesi Satpam terutama terkait perlindungan hukum dan status ketenagakerjaannya. Karena bagi mereka perlindungan hukum sangat dibutuhkan para anggota Satpam.]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia ]]>
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>;
<![CDATA[Sholahudin, Umar]]>
<![CDATA[ Jurnal Citizenship Virtues Vol. 4 No. 2 (2024): Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dalam Penguatan Etika, Karakter, ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STKIP Kusuma Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37640/jcv.v4i2.2082
<![CDATA[Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk usaha mewujudkan atas ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan sosial untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan bentuk proses perwujudan ide-ide. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya atas norma-norma hukum yang ada secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Asasi Manusia selalu beriringan dengan permasalahan atas penegakan hukum yang terjadi, dimana ini menjadi satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat, masyarakat akan terkesan apatis melihat penegakan hukum Hak Asasi Manusia. Masyarakat menyadari dimana hampir semua kasus yang berkaitan dengan hukum dalam skala besar, baik yang berhubungan dengan tindak kriminalitas, kejahatan akan ekonomi, apalagi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun upaya untuk yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia antara lain : Pertama, menanamkan bentuk kepribadian yang baik kepada anak, pendidikan kepribadian yang pertama dan utama sudah seharusnya didapatkan dari orang tua, karena orang tua berperan penting dalam membangun kepribadian anak. Kedua, kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai esensi dari Hak Asasi Manusia sebenarnya dan mengedukasi mereka untuk mengetahui apa saja jenis-jenis maupun bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada. Ketiga, Pemerintah mencegah kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan cara membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).]]>
<![CDATA[Implementation of Good Governance in the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta ]]>
<![CDATA[Putra, Satria Kurniawan]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>
<![CDATA[ Socio Legal and Islamic Law Vol 2 No 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/jssl.v2i1.21348
<![CDATA[The purpose of this research is to determine the implementation of the General Principles of Good Government in the government of the Special Capital Region of Jakarta Province and to examine the inhibiting factors in implementing the General Principles of Good Government in the government of the Special Capital Region of Jakarta Province. This research is normative juridical in nature, the approach taken includes a statutory approach. The collected data was analyzed descriptively qualitatively. The results of the research conclude that, first, the administration of the Special Capital Region of Jakarta Province has implemented the General Principles of Good Government as guidelines in preparing licensing policies in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, as outlined in Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Transportation and Governor Regulation 52 2022 concerning amendments to DKI Jakarta Governor Regulation Number 20 of 2019 concerning Assignments to Jakarta Transportation Limited Liability Companies for the Development, Revitalization, Operation and Maintenance of Bus Stops and Other Supporting Facilities in the Context of Public Transportation Integration. Second, the inhibiting factor in the implementation of the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta is the quality of human resources in the State Civil Apparatus, more specifically, namely the lack of understanding of technology. Keyword: General Principles of Government; Policy Implementation; Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak ]]>
<![CDATA[Andriana, Khoirotul Ummah]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.14131
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris dan tercantum pada pasal 1 angka 1 undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, tetapi kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran. Sementara itu, undang-undang jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai pelindungan hukum bagi Notaris dalam proses pemeriksaan terkait keterangan palsu, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada pasal 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Konstitusi. Pada saat dalam proses pemeriksaan majelis kehormatan tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi Notaris dalam kasus pidana, tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normative, dalam pengumpulan data dan lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, berupa peraturan perundang- undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi profesi Notaris dalam pembuatan akte berdasarkan keterangan palsu dari para pihak]]>
<![CDATA[Law Enforcement for Crime of Pornography Widespread on Social Media Based on lex specialis derogat legi generalis ]]>
<![CDATA[Hidayat, Ahmad]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14353
<![CDATA[The spread of pornography cases that are rampant on social media has resulted in an increase in immoral acts and obscenity. As in the case of the spread of Vina Garut's nasty video between a woman and three men circulating on social media. The crime of pornography is an act related to images, illustrations, photos, writings, sounds, moving images, gestures, or other forms of messages through various forms of communication media and/or public performances. Specifically, social media that contains obscenity or exploitation of sexual behavior violates the norms of decency in society. The formulation of the problem in this paper is first, how is the responsibility for the crime of pornography that spreads it through social media. Secondly, how to enforce the law against criminal acts for perpetrators of spreading pornographic content through social media.]]>
<![CDATA[Sadomasochistic Behavior in the Perspective of Human Rights and Criminal Law ]]>
<![CDATA[Sihabudin, Moh.]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>
<![CDATA[ Academos Vol 2 No 2 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v2i2.19426
<![CDATA[Sexual deviant behavior is one of the many types of crimes that exist in Indonesia. This sexual deviant behavior activity is intended to achieve sexual satisfaction in an abnormal way, one of which is sadomasochistic behavior. Sadomasochistic behavior is synonymous with sexual activity that involves violence in it, both in the form of physical violence and mental violence from their partners. In practice, sadomasochistic actors seek sexual satisfaction with certain objects that arouse their sexual desires, thereby hurting their partners. This of course refers to criminal acts of sexual violence, apart from violating criminal law provisions, sadomasochistic acts are also prohibited in Human Rights. This article was compiled to find out about sadomasochistic behavior in the perspective of Human Rights and Criminal Law based on Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The method used in this writing is a normative research method using the statutory approach. Then analyzed and described to solve the topics discussed in this paper. The results of the study stated that sadomasochism in husband-wife relationships is prohibited behavior. Then analyzed and described to solve the topics discussed in this paper. The results of the study stated that sadomasochism in husband-wife relationships is prohibited behavior. Then analyzed and described to solve the topics discussed in this paper. The results of the study stated that sadomasochism in husband-wife relationships is prohibited behavior]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Penanaman Ganja Medis ]]>
<![CDATA[Ambarwati, Desi Farika]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6236
<![CDATA[Ganja, sebagai narkotika golongan I, memiliki status hukum yang kompleks di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ganja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, meskipun terdapat potensi manfaat medis yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam ganja, seperti cannabidiol (CBD), dapat membantu mengobati berbagai kondisi kesehatan. Namun, ketidakpastian hukum menghambat penelitian lebih lanjut dan pengembangan terapi berbasis ganja. Masyarakat dan kalangan medis semakin mendesak revisi regulasi agar ganja dapat dimanfaatkan secara legal untuk tujuan medis. Penelitian ini akan mendalami perlindungan hukum terkait penanaman dan penggunaan ganja medis di Indonesia, serta akibat pidana bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terkait penanaman dan penggunaan ganja medis serta akibat pidana bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Akibat hukum bagi individu yang terlibat dalam penanaman ganja untuk tujuan medis sangat serius. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi mereka yang menanam atau memiliki narkotika golongan I, dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 12 tahun dan denda hingga delapan miliar rupiah. Meskipun ada argumen untuk legalisasi dan perlindungan hukum bagi pasien, pemerintah tetap berhati-hati karena khawatir akan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menanam ganja tanpa izin dari pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, individu yang menggunakan ganja untuk tujuan medis tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Human Rights Enforcement in Indonesia towards the Implementation of Pancasila Values ]]>
<![CDATA[Yustitianingtyas, Levina]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>;
<![CDATA[Dedy Stansyah]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 11 No. 2 (2025): JUSTISI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v11i2.3079
<![CDATA[The study aims to determine the extent of the Indonesian Government's efforts to provide protection of Human Rights (HAM) in order to remain firmly adhered to the values of Pancasila. This research method is normative juridical, with a statutory approach using data analysis techniques and processing the results of primary material collection and secondary material collection. Novelty of this research provides a more comprehensive view of efforts to restore and improve human rights enforcement in post-New Order Indonesia, especially in the face of human rights violations that remain unresolved, such as the Tanjung Priok, Aceh, Semanggi, East Timor and Papua cases. This study also offers a solution based on Pancasila values as the basis for making legal policies, which have not been thoroughly applied by the government in law enforcement practices in Indonesia. The study results show that human rights enforcement in Indonesia is still far from the true meaning of justice, because it is still influenced by the interests of the authorities, law enforcement officials, and so on. Included in the enforcement of human rights is also still very far away from the values of Pancasila. Conclusion of this paper is that all formulations and policies of the State must be guided by the values of Pancasila, especially in the enforcement of human rights in Indonesia, although many cases that occur in law enforcement do not reflect Pancasila as the identity of the nation.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEREDARAN UANG PALSU ]]>
<![CDATA[Nabila, Amelia Aisa]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>;
<![CDATA[Supriyo, Agus]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71367
<![CDATA[Uang merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah. Uang pada dasarnya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, yang memudahkan pertukaran barang, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara bergantung pada peredaran uang di masyarakat dan lembaga keuangan. Namun, karena fungsi uang yang penting, uang menimbulkan banyak pelanggaran hukum, salah satunya adalah peredaran uang palsu. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk melihat bagaimana Pasal 36 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menerapkan peredaran uang palsu dan bagaimana pelaku peredaran uang palsu bertanggung jawab. Metode penelitian ini mengunakan normatif yuridis, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Dengan menggunakan dua bahan hukum yaitu primer dan skunder. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan yang dapat memperkuat regulasi yang ada dan meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait, baik Pemerintah maupun aparat penegak hukum. Selain itu, menekankan pada edukasi masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli dan dampak negatif dari penggunaan uang palsu juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan solusi praktis seperti sosialisasi melalui berbagai saluran, baik dari media cetak maupun elektronik, serta sosialisasi langsung untuk memberikan edukasi tentang ciri-ciri keaslian uang.]]>
