Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

INTERNET LITERACY LEVEL OF THE STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMONGAN (UNISLA) Nurman, Mohammad
TELL - US JOURNAL Vol 5, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.633 KB) | DOI: 10.22202/tus.2019.v5i2.3621

Abstract

This present study aims at investigating the internet literacy level of the eighth semester students of English Department, UNISLA, in the academic year of 2018/2019” which focused on search engine, social media, e-mail and downloading. This study employed the descriptive survey approach. The research population comprised all third semester students of English Department UNISLA in the academic year 2018/2019. The number of populations was 110 students.  But 97 students became as the subjects of the study assigned randomly. The data were analyzed through descriptive statistic. The result of the study shows that in terms of the skill of using general internet application, 48% of the students got fair. Related to “Do you” and “Can you” questions, most of the students or 87% of them responded ‘yes”. Then, in relation to their general internet knowledge, their level belonged to middle class or fair level, that is, 59 or 60%.
Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo Halim, Abdul; Nurman, Mohammad
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 7 No 2 (2023): Agustus - Desember
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v7i2.3952

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 37 Ayat 1 Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative empiris. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Perundang-undang (Statue Approach); Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil Penelitian ini menunjukan, pertama, Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo telah berjalan, hanya saja sangat jarang terjadi kasus permintaan bantuan hukum kenotariatan di Situbondo karena faktor kurang pahamnya masyarakat tentang skema bantuan hukum oleh notaris di Situbondo; Belum adanya upaya serius dari notaris untuk melakukan kewajibannya terkait pasal 37 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Kedua, Faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 37 Ayat 1 Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo yaitu a) Sosialisai Sistem Nasional Belum Maksimal b) Ketersediaan Notaris dalam Memerikan Bantuan Hukum, c) Kurangnya Pengawasan Oleh MPD, MPW, dan MPP, d) Tidak adanya batasaan tegas pemberian jasa bantuan hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DOKUMEN OLEH PESERTA PEMILU LEGISLATIF Nurman, Mohammad
FENOMENA Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.5587

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative saat ini sangat masif, mengingat dokumen merupakan salah satu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap peserta pemilu legislative. Pemenuhan dokumen tersebut menentukan seorang calon dapat atau tidak dapat untuk berlaga dalam arena pemilihan legislative dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisa proses penegakan hukum beserta sanksi terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative. Serta akibat hukum bagi peserta pemilu sebagaiamana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada serta literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas, dengan menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa; penegakan hukum terhadap peserta pemilu yang menyalahgunakan dokumen, dapat diberlakukan sanksi administrasi yakni sanksi pembatalan pada saat pencalonan dan penetapan calon terpilih berdasarkan peraturan perundangan dimaksud, disebabkan dari awal telah terbukti tidak memiliki integritas sebagai calon pemimpin dalam demokrasi yang kita anut dan akui bersama. Dan sanksi administtrasi tidak serta merta menghapuskan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada peserta pemilu penyalahgunaan dokumen diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321 tentang kejahatan.