Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian MIMBAR INTEGRITAS TELL - US JOURNAL Jurnal Ilmiah Fenomena
Nurman, Mohammad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
INTERNET LITERACY LEVEL OF THE STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMONGAN (UNISLA) Nurman, Mohammad
TELL - US JOURNAL Vol 5, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.633 KB) | DOI: 10.22202/tus.2019.v5i2.3621

Abstract

This present study aims at investigating the internet literacy level of the eighth semester students of English Department, UNISLA, in the academic year of 2018/2019” which focused on search engine, social media, e-mail and downloading. This study employed the descriptive survey approach. The research population comprised all third semester students of English Department UNISLA in the academic year 2018/2019. The number of populations was 110 students.  But 97 students became as the subjects of the study assigned randomly. The data were analyzed through descriptive statistic. The result of the study shows that in terms of the skill of using general internet application, 48% of the students got fair. Related to “Do you” and “Can you” questions, most of the students or 87% of them responded ‘yes”. Then, in relation to their general internet knowledge, their level belonged to middle class or fair level, that is, 59 or 60%.
Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo Halim, Abdul; Nurman, Mohammad
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 7 No 2 (2023): Agustus - Desember
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v7i2.3952

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 37 Ayat 1 Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative empiris. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Perundang-undang (Statue Approach); Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil Penelitian ini menunjukan, pertama, Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo telah berjalan, hanya saja sangat jarang terjadi kasus permintaan bantuan hukum kenotariatan di Situbondo karena faktor kurang pahamnya masyarakat tentang skema bantuan hukum oleh notaris di Situbondo; Belum adanya upaya serius dari notaris untuk melakukan kewajibannya terkait pasal 37 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Kedua, Faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 37 Ayat 1 Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo yaitu a) Sosialisai Sistem Nasional Belum Maksimal b) Ketersediaan Notaris dalam Memerikan Bantuan Hukum, c) Kurangnya Pengawasan Oleh MPD, MPW, dan MPP, d) Tidak adanya batasaan tegas pemberian jasa bantuan hukum.
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH TERHADAP MASYARAKAT Halim, Abdul; Ibrahim, Muhammad Yusuf; Nurman, Mohammad
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 3 No 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4016

Abstract

Pendaftaran tanah adalah rangakaian kegiatan yang dillakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan beban apa yang ada diatasnya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DOKUMEN OLEH PESERTA PEMILU LEGISLATIF Nurman, Mohammad
FENOMENA Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.5587

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative saat ini sangat masif, mengingat dokumen merupakan salah satu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap peserta pemilu legislative. Pemenuhan dokumen tersebut menentukan seorang calon dapat atau tidak dapat untuk berlaga dalam arena pemilihan legislative dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisa proses penegakan hukum beserta sanksi terhadap penyalahgunaan dokumen oleh peserta pemilu legislative. Serta akibat hukum bagi peserta pemilu sebagaiamana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada serta literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas, dengan menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa; penegakan hukum terhadap peserta pemilu yang menyalahgunakan dokumen, dapat diberlakukan sanksi administrasi yakni sanksi pembatalan pada saat pencalonan dan penetapan calon terpilih berdasarkan peraturan perundangan dimaksud, disebabkan dari awal telah terbukti tidak memiliki integritas sebagai calon pemimpin dalam demokrasi yang kita anut dan akui bersama. Dan sanksi administtrasi tidak serta merta menghapuskan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada peserta pemilu penyalahgunaan dokumen diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dewan Perwakilan Kota dan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 sampai dengan pasal 321 tentang kejahatan.
LITERASI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUK BUDAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Ibrahim, Muhammad Yusuf; Halim, Abdul; Antari, Syafira Nundri; Nurman, Mohammad
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6812

Abstract

Literasi hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembentukan budaya hukum yang kuat di masyarakat. Dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), literasi hukum berperan sebagai instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus serta melindungi karya intelektualnya secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana literasi hukum membentuk budaya hukum yang mendukung pengurusan HKI di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum berbanding lurus dengan lemahnya budaya hukum pengurusan HKI, yang pada akhirnya berimplikasi pada maraknya pelanggaran hak cipta dan minimnya perlindungan karya. Oleh karena itu, literasi hukum perlu dikembangkan secara sistemik melalui pendidikan, media, dan dukungan institusional negara.
DIALOG INTERAKTIF KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM ANTI KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN Supriyono, Supriyono; Nugroho, Yudistira; Nurman, Mohammad
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6842

Abstract

Kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan persoalan serius yang berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan perkembangan sosial peserta didik. Minimnya pemahaman warga sekolah terhadap norma hukum yang mengatur tindak kekerasan menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya tindakan preventif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat pendidikan melalui penyuluhan berbasis dialog interaktif. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi hukum secara partisipatif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/ FGD), dan evaluasi formatif terhadap pemahaman peserta. Kegiatan melibatkan siswa, guru, dan orang tua dari beberapa satuan pendidikan dasar dan menengah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta terhadap bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, verbal, seksual, dan cyberbullying, serta konsekuensi hukumnya. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi dan menyampaikan pengalaman langsung terkait kasus kekerasan yang pernah terjadi di lingkungan sekolah. Penerapan metode dialog interaktif dan FGD terbukti efektif dalam membangun komunikasi dua arah, mengidentifikasi kesalahpahaman hukum, dan mendorong internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif mampu menumbuhkan kesadaran hukum kolektif serta menjadi strategi edukatif yang potensial dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Diperlukan kesinambungan kegiatan serupa dengan cakupan yang lebih luas dan dukungan lintas sektoral untuk memperkuat budaya hukum di dunia pendidikan.
Co-Authors A Halim Antari, Syafira Nundri Muhammad Yusuf Ibrahim Nugroho, Yudistira Supriyono Supriyono