Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peningkatan Kesadaran Siswa Terhadap Pengelolaan Sampah Organik Melalui Pelatihan Pembuatan Komposter di SMAN 1 Ciruas Rokilah, Rokilah; Rokilah, SH., MH; Niswah, Ikhda Khairun; Lutfiah, Niswa Nagina; Rizaki, Faizal; Sulasno
KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/66x8n608

Abstract

Pengelolaan sampah organik menjadi isu lingkungan yang krusial, khususnya di sekolah-sekolah. SMA Negeri 1 Ciruas menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, yang tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keterampilan siswa terhadap pengelolaan sampah organik, dilakukan pelatihan pembuatan komposter sederhana. Kegiatan ini menggabungkan sosialisasi tentang jenis-jenis sampah, pemilahan sampah, serta praktik pembuatan kompos dengan menggunakan drum plastik sebagai komposter. Siswa juga dilibatkan dalam aksi kebersihan sekolah dan mini games edukatif untuk memperkuat pemahaman mereka. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa tentang pengelolaan sampah, serta terbentuknya Pos Pengolahan Kompos sebagai langkah awal untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya menghasilkan lingkungan sekolah yang lebih bersih, tetapi juga membentuk karakter siswa yang lebih peduli terhadap lingkungan. Diharapkan, program ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam penerapan pendidikan lingkungan berbasis praktik langsung.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Gas Elpiji 3 Kilogram dalam Permasalahan Distribusi dan Ketersediaan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 (Studi di Kecamatan Cirinten) Eggy Purnama Pamungkas; Rokilah, Rokilah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jurnalpkn.v12i2.52220

Abstract

Gas Elpiji 3 Kilogram merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kelangkaan, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta penggunaan tabung yang tidak layak pakai sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Perlindungan hukum terhadap pengguna Elpiji 3 Kilogram belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengawasan pemerintah daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan terbatasnya akses terhadap informasi maupun mekanisme pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Elpiji 3 Kilogram serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, terdapat permasalahan signifikan terkait distribusi dan harga Elpiji 3 Kilogram. Hal ini disebabkan belum tersedianya agen elpiji resmi di wilayah tersebut sehingga jumlah pangkalan sangat terbatas. Kondisi tersebut memaksa masyarakat membeli Elpiji melalui pengecer dengan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
Authority and Responsibility of Local Government in Managing Environmental Pollution Impact of PT Lotte Chemical Project in Cilegon City Putri, Rizka Deviana; Rokilah, Rokilah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the authority and responsibility of the local government, particularly the Environmental Agency (DLH) of Cilegon City, in managing the environmental impacts of the PT Lotte Chemical project. The research adopts an empirical legal approach with a socio-legal perspective by combining document analysis of Environmental Impact Assessment (AMDAL) and interviews with DLH officials. Findings show that the distribution of authority in environmental management refers to Law No. 32 of 2009 and Law No. 23 of 2014, which allocate responsibilities between central, provincial, and local governments. However, the implementation by DLH Cilegon encounters obstacles due to limited authority in sanctioning and dependency on the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). In terms of responsibility, DLH tends to take a permissive stance, considering the project is still under construction and contributes to economic growth, which affects the effectiveness of environmental supervision. This study highlights the gap between legal provisions and practical enforcement, suggesting the need for stronger local capacity and better coordination with the central government.