Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Atas Kerugian Kejahatan Skimming (Studi Di Bank Bri Praya Lombok Tengah) Baiq Aulia Maharani; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4234

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hokum terhadap nasabah Bank atas kerugian kejahatan skimming di bank BRI Praya Lombok Tengah dan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi nasabah atas kejahatan skimming di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji pada peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan terdapat 2 bentuk Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum preventif dengan subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Peran OJK pada setiap kegiatan di sektor perbankan diatur melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7. Di mana, peran OJK adalah menetapkan setiap pengaturan serta melaksanakan pengawasan yang meliputi beberapa hal.
Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik Zaenul Islam, Ahmad; Kurniawan, Kurniawan; Hirsanuddin, Hirsanuddin
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1206

Abstract

The rapid development of information technology can enable Notaries in carrying out their positions to interact indirectly with interested parties. This research is normative legal research which aims to analyze the concept of cyber notary as an authentic deed in Indonesia and the validity of notarial deeds that use cyber notary as authentic deeds. The results of this research are: The cyber notary concept is a concept that utilizes technological advances for notaries in carrying out their duties, such as: digitizing documents, signing deeds electronically, holding General Meeting of Shareholders (GMS) via teleconference. The validity of notarial deeds using Cyber ​​Notary is based on Article 16 paragraph (1) letter m UUJN in its explanation that the Notary must be physically present and sign the deed simultaneously with the presenters and witnesses. So the validity of the cyber notary as an authentic deed cannot yet be said to be authentic.