Garuda - Garba Rujukan Digital

PENATAAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN MAMUJU PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT patawari, patawari
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.832 KB)

Tujuan yang hendak dicapai dari penerapan konsep pengelolaan sampah ini adalah: 1.Menimalisasi sampah; 2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pencapaian tujuan tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan produksi oleh pelaku usaha kegiatan konsumsi oleh masyarakat kegiatan pengendalian produk dengan konsep kemasan dan produk ramah lingkungan oleh pemerintah, kegiatan pemanfaatan pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam kerangka interaksi subsistem pengelolaan sampah, yaitu peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme peran masyarakat, sistem pengawasan, sistem pemanfaatan teknologi, sistem pendanaan, sistem dan mekanisme penyelesaian konflik. Penataan hukum pengelolaan sampah Kabupaten Mamuju memerlukan konsep ilmiah mèmakai pendekatan filosofis yuridis, dan sosiologis sebagai dasar pengaturan Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masyarakat di mana perda bersangkutan berlaku.

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Ayunita, Khelda; Nur, Djufri M; Patawari, Patawari
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan publik menarik dibahas dalam kaitannya dengan fokus dan lokus program pembangunan di Indonesia karena dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, desentralisasi pemerintahan merupakan konteks yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, implementasi dan dampak kebijakan merupakan sasaran kritik dari berbagai pihak dan disinyalir bahwa kegagalan sebuah kebijakan pembangunan justru terletak pada masalah implementasinya. Ketiga, esensi dan orientasi evaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik tampak melalui manfaatnya terhadap kelompok sasaran yang dituju. Berkaitan dengan hal itu akan dibahas desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah. Selanjutnya dianalisis implementasi dan dampak kebijakan publik berdasarkan fokus kritikan dari teoritisi dan praktisi serta bukti empiris mengenai implementasi dan dampak kebijakan atau program pembangunan. The effectiveness of implementation and the impact of interesting public policies are discussed in relation to the focus and locus of development programs in Indonesia because they can be seen from various perspectives. First, decentralization of government is the context that colors the discourse of governance. Second, the implementation and impact of policies is the target of criticism from various parties and it is alleged that the failure of a development policy lies in the problem of its implementation. Third, the essence and orientation of evaluating the effectiveness of public policy implementation appears through its benefits to the intended target group. In this regard, it will discuss the decentralization of government that gave birth to regional autonomy. Furthermore, the implementation and impact of public policy are analyzed based on the focus of criticism from theorists and practitioners as well as empirical evidence regarding the implementation and impact of development policies or programs.

STUDI PERBANDINGAN: REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIVE KAITANNYA DENGAN FUNGSI PARTAI POLITIK Patawari, Patawari; Muin, Irwan; Amir, Muhammad
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Fungsi Rekrutmen Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dibeberapa Negara, Oleh Patawari. Tujuan Penelitian ini Adalah untuk  mengetahui konsep Dan ketentuan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap Calon anggota legislatif  dibeberapa Negara. Metode Yang digunakan Adalah menggunakan pendekatan konsep, Dan pendekatan perbandingan, terhadap beberapa negara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, fungsi fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen bukan Hanya dilakukan tingkat legislatif, Dan Eksekutif, bahkan partai politik dapat melakukan rekrutmen untuk mengisi kursi yudikatif. dengan ketentuan bahwa partai politk diberikan ruang oleh konstitui atau perundang undangan.  Kedua, Terhadap beberapa negara dalam melakukan rekrutmen pada legislatif pada dasarnya bevariasi berdasarkan Konstitusi negara masing masing. Political Party Recruitment Function Against Recruitment of Candidates for Legislative Members in Several Countries, by Patawari. The purpose of this study is to find out the concepts and conditions of recruitment carried out by political parties against candidates for legislative members in several countries. The method used is to use a conceptual approach, and a comparative approach, for several countries. The research results show that First, the function of political parties in recruiting is not only done at the legislative level, and the executive, even political parties can recruit to fill judicial seats. provided that political parties are given space by constituents or legislation. Second, the number of countries in conducting recruitment to the legislature basically varies based on the Constitution of each country.

Ketentuan Hukum Perbandingan sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa negara Patawari, Patawari; Bidja, Isnanto
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang19

Pelaksanaan tugas dan fungsinya anggota parlemen, diperlukan adanya ketentuan pengawasan terhada anggota pada lembaga parlemen, sehingga di dalam menjalankan fungsinya maka anggota DPR berkesesuaian antara perencanaan, tugas dan fungsinya, dan tujuan yang hendak dicapai. Maka tentunya pengawas tersebut adalah memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami tugas dan fungsi anggota DPR (yang diawasi). Paling tidak, sebagai pengawas lebih memahami dari pada tugas dan fungsi anggota DPR, hal tersebut yang dimaksud dengan kompetensi. Sedangkan kompetensi dapat tercipta dari proses akademik, pengalaman dan suatu kewenangan yang diberikan. Anggota dalam lembaga Parlemen, merupakan orang orang yang direkrut oleh partai politik untuk menjadi anggota parlemen, melalui proses seleksi sosial (konstituen) yang dipilih melalui pemilihan umum, hingga terpilih dan diberikan tugas dan fungsinya dan bekerja secara kolektifitas dengan ketentuan, yang memegang kekuasaan dalam pementukan perundang undangan, melakukan pengawasan dan melaksanakan fungsi budgeting. The implementation of the duties and functions of parliamentarians requires the provision of oversight to members of parliamentary institutions, so that in carrying out their functions the members of the House of Representatives agree between their planning, duties and functions, and the objectives to be achieved. Then of course these supervisors have sufficient competence to understand the duties and functions of DPR members (supervised). At the very least, as supervisors understand better than the duties and functions of DPR members, this is meant by competence. While competence can be created from the academic process, experience and a given authority. Members in the Parliamentary institution, are people who are recruited by political parties to become members of parliament, through a process of social selection (constituents) elected through general elections, to be elected and given their duties and functions and work collectively with the provisions, who hold power in the formation legislation, supervise and carry out the budgeting function.

STANDAR HUKUM INTERNASIONAL PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NEGARA INDONESIA Patawari Patawari
PLENO JURE Vol 8 No 1 (2019): Pleno Jure, Juni
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Beberapa standar hukum Internasional tentang penyelenggara pemilihan umum, sebagai dasar di dalam menentukan dasar hukum nasional penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang dituangkan dalam peraturan nasional. Sehingga penulisan ini perlu untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya ketentuan hukum internasional terhadap ketentuan hukum nasional Indonesia mengenai penyelenggara pemilihan umum. Penulisan ini menganalisa beberapa literature, standar hukum intensional, konstitusi dan peraturan hukum nasional Indonesia kaitannya dengan penyelenggara pemilihan umum. Standar hukum internasional menghendaki adanya peraturan hukum penyelenggara pemilihan umum yang dapat mewujudkan demokrasi dengan mengedepankan adanya kesetararaan individu. Hal tersebut tidak memiliki pengaruh kuat terhadap ketentuan hukum penyelenggara pemilihan umum di Indonesia sebab mengacu pada konstitusi dengan ketentuan kualitas penyelenggara yang professional, integritas, akuntabilitas, dan kredibiltas, dengan asas jurdil dan luber. Seharusnya unsur unsur professional, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas, diatur dalam ketentuan peraturan penyelenggara pemilihan umum.

Ketentuan Hukum Perbandingan sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa negara Patawari Patawari; Isnanto Bidja
Kalabbirang Law Journal Vol. 1 No. 2 (2019): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang19

Pelaksanaan tugas dan fungsinya anggota parlemen, diperlukan adanya ketentuan pengawasan terhada anggota pada lembaga parlemen, sehingga di dalam menjalankan fungsinya maka anggota DPR berkesesuaian antara perencanaan, tugas dan fungsinya, dan tujuan yang hendak dicapai. Maka tentunya pengawas tersebut adalah memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami tugas dan fungsi anggota DPR (yang diawasi). Paling tidak, sebagai pengawas lebih memahami dari pada tugas dan fungsi anggota DPR, hal tersebut yang dimaksud dengan kompetensi. Sedangkan kompetensi dapat tercipta dari proses akademik, pengalaman dan suatu kewenangan yang diberikan. Anggota dalam lembaga Parlemen, merupakan orang orang yang direkrut oleh partai politik untuk menjadi anggota parlemen, melalui proses seleksi sosial (konstituen) yang dipilih melalui pemilihan umum, hingga terpilih dan diberikan tugas dan fungsinya dan bekerja secara kolektifitas dengan ketentuan, yang memegang kekuasaan dalam pementukan perundang undangan, melakukan pengawasan dan melaksanakan fungsi budgeting. The implementation of the duties and functions of parliamentarians requires the provision of oversight to members of parliamentary institutions, so that in carrying out their functions the members of the House of Representatives agree between their planning, duties and functions, and the objectives to be achieved. Then of course these supervisors have sufficient competence to understand the duties and functions of DPR members (supervised). At the very least, as supervisors understand better than the duties and functions of DPR members, this is meant by competence. While competence can be created from the academic process, experience and a given authority. Members in the Parliamentary institution, are people who are recruited by political parties to become members of parliament, through a process of social selection (constituents) elected through general elections, to be elected and given their duties and functions and work collectively with the provisions, who hold power in the formation legislation, supervise and carry out the budgeting function.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Lingkungan Kerja Sekolah terhadap Motivasi Kerja Guru MA Ihya'Ulumiddin Kampung Beru Kabupaten Bantaeng ahmad kurniah; Patawari Patawari; Hasan Nongkeng
Economy Deposit Journal (E-DJ) Vol 1 No 1 (2019): Economy Deposit Journal (EDJ)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.36 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh langsung gaya kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan kerja sekolah terhadap motivasi kerja guru MA Ihya Ulumiddin. Jenis penelitian ini adalah penelitian ex-post facto dilaksanakan di MA Ihya Ulumiddin Kabupaten Bantaeng.Hasil penelitian menunjukkan Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang meliputi kedewasaan, perilaku tugas, perilaku hubungan, kepribadian, derajat situasi, kekuatan dalam diri manajer, dan kekuatan dari situasi lingkungan sekolah memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja guru yang meliputi tanggung jawab, disiplin dan prestasi

Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Taspen (Persero) KCU Makassar Henni Zainal; Aris baharuddin; Syurwana farwita; Patawari Patawari
Pinisi Business Administration Review Volume 1, Number 2, September 2019
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pbar.v1i2.10583

Sumberdayamanusia(SDM)yangberperan merencanakanmelaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan, dengan penerapan sikap disiplin seorang karyawan maka perusahaan akan berhasil dan akan meningkatkan profit perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui disiplin kerja karyawan di PT. Taspen (Persero) KCU Makassar. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview dan koesiener. Populasi dan sampel yang digunakan sebanyak 51 responden. Analisisstatistikdigunakanuntukmembantupenelitimengenaimakna hubunganantar variable.Analisis statistic inferensial digunakanuntuk mengujihipotesispenelitian.Adapunanalisisstatistikinferensial yangdigunakanadalah analisis regresibergandadanregresigandamodellinear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja karyawan dapat meningkatkan profit karyawan di PT. Taspen (Persero) KCU Makassar. Dengan hasil yang diproleh maka peruhaan tersebut berhasil membina karyawannya untuk meningkatkan kedisiplinan yang dimiliki.

Penataan Hukum Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Aspiratif Patawari Patawari
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.12935

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rekrutmen calon Anggota Dewa Perwakilan rakyat, Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penataan hukum mekanisme rekruitmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dengan pendekatan teori hukum dan perbandingan hukum. Hasil Penelitian menunjukkan rekruitmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik tidak melaksanakan amanat undang undang partai politik, dengan dalil bahwa partai politik tidak mencantumkan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik yakni: mekansime rekrutmen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, adanya ketentun seleksi kaderisasi yang dilaksanakan secara demokrasi, seleksi yang dilakukan secara terbukan, penetapan rekrutmen yang dilakukan oleh pengurus partai politik bahwa Kedaulatan Rakyat atau demokrasi. Sehigga mekanisme rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat cenderung tidak aspiratif. Sebagai perbandingan di beberapa negara rekrutmen dilakukan dengan berdasar pada konstitusi negara masing-masing memasukkan unsur aspek usia, kompetensi akademik, agama, kelompok etnis untuk menjadi calon anggota legislatif. Legal Administration of Mechanism Recruitment of Aspiration People's Representatives This study aims to analyze the recruitment of candidates for the House of Representatives. The problem that arises is how the legal arrangement of the recruitment mechanism for members of the House of representatives with a legal theory and legal comparison approach. The results indicate that the recruitment of legislative candidates conducted by political parties did not carry out the mandate of the Law on Political Party, with the argument that political parties do not include political parties' statutes bylaws, namely: recruitment mechanism for prospective members of the House of Representatives, there are provisions for cadre selection which are carried out democratically, open selection, determination of recruitment carried out by political party management that is People's Sovereignty or democracy. So the mechanism for recruiting candidate tends not to be aspirational. For comparison in several countries recruitment is based on the state constitution by including elements of age, academic competence, religion, ethnic groups to become legislative candidates.

Hukum Lingkungan: Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kota Makassar Arry Irawan; Patawari
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v9i2.233

Abstract-This study aims to examine the urgency of applying environmental law in waste management and its impact on environmental protection, public health, and the achievement of sustainable development goals. This research method uses a qualitative approach. The data collection stage is done through interviews, observations, and document reviews. Observation of this research was carried out by direct observation at the location of the Final Disposal Site (TPA) in Makassar City and the surrounding urban environment. The document review is needed to collect data in the form of reports or information related to the implementation of local regulation number 4 of 2011 concerning Waste Management in Makassar City. The documents include regional regulation number 4 of 2011 concerning waste management in Makassar City, data on the amount of waste entering Antang Landfill, and evaluation data related to waste management in Makassar City. After the data has been collected, the process of processing and analyzing the research data is carried out. The data was analyzed by utilizing the Nvivo 12 Plus tool. The main finding of this research is that the application of environmental law in waste management is urgent because it is directly related to maintaining a clean and healthy environment, although the effort has been implemented, but it is still considered to need optimization. Environmental law plays a central role in regulating waste management practices that are safe, environmentally friendly, and in accordance with established standards. The main recommendations of this study are the need to strengthen the application of environmental law in waste management, increase public understanding of the importance of sustainable waste management practices, and promote green technology innovation in waste management to achieve sustainable development goals. Keywords-: Environmental law; regulation; local regulation; waste

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search