Garuda - Garba Rujukan Digital

PREVENTING OF EARLY MARRIAGE AUDIO CLIP (PEMAC) UNTUK MENCEGAH FENOMENA PERKAWINAN USIA DINI PADA ANAK PEREMPUAN DILINGKUNGAN PONDOK PASANTREN DI MADURA Sukendar, Astria Yuli Satyarini; Raissa, Amanda; Michael, Michael
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Maraknya fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di lingkungan pondok pesantren khususnya di daerah Madura, Jawa Timur, merupakan salah satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Presentasi perkawinan usia dini di Kabupaten Bangkalan, angka pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun tercatat sebanyak 23,25%. Di Kabupaten Sumenep tercatat 41,72% yang usia kawin pertamanya kurang dari 20 tahun. Sedangkan di Pamekasan sebesar 19,39%, dan Sampang angkanya sebesar 17,47%. (data BAPPEDA Jawa Timur).Dengan adanya perkawinan usia dini ini akan menyebabkan hilangnya hak anak khususnya pada anak perempuan, atas hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orang tua. Resiko anak perempuan yang telah melakukan perkawinan usia dini menyebabkan kondisi anak tersebut akan rawan terjadi gangguan mental seperti down syndrome serta berisiko mendapatkan berbagai masalah kesehatan, emosional, dan sosial jika dibandingkan mereka yang lahir dari pernikahan usia matang dan bahagia. Juga menyebabkan kondisi psikis yaitu dapat menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan matang. Tujuan utama dari penulisan ini adalah agar berkurangnya keinginan anak perempuan di Pondok Pesantren khususnya wilayah Madura untuk menikah di usia dini. Juga untuk melindungi anak-anak perempuan agar tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan usia dini. Serta menciptakan kesadaran terhadap masyarakat mau pun lingkungan agar tidak melakukan perkawina dini karena perkawinan dini memiliki dampak negatif terhadap kedua pasangan terutama perempuan, juga jalannya kehidupan berkeluarganya nanti. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah metode pendekatan empiris yuridis, yaitu dimana penulis mencari, menggali, dan menemukan fakta-fakta serta kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi.

PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO Sukendar, Astria Yuli Satyarini; Raissa, Amanda; Michael, Tomy
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Micro Small Business (UMK) is an important business in village development. Micro Small Business, hereinafter referred to as UMK, has a very strategic role in supporting village economic development, and also national economy, because in this UMK activity it can save a lot of manpower from the village community itself, and UMK activities can assist in the distribution of results. village development. In addition, UMK activities can help to exploit the potentials in the village, starting from its natural resources, as well as the potential of its human resources. In the village of Mulyodadi, Mulyoayu, Sidoarjo Regency, the village community has the potential to make a bakery product named RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread). With the presence of RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) in the village community Mulyodadi can exploit the potentials in the village. By utilizing natural resources consisting of bananas and supported by human resources who process natural resources, this is what makes RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) a typical product of Micro Small Enterprises (MSEs) in the Village of Mulyodadi.Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan suatu usaha yang penting di dalam pembangunan desa. Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya akan disingkat dengan UMK memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, bahkan ekonomi nasional karena dalam kegiatan UMK ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat desa itu sendiri, serta kegiatan UMK dapat berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan desa. Selain itu, kegiatan UMK dapat membantu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, mulai dari sumber daya alamnya, serta potensi sumber daya manusianya. Di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sido-arjo, masyarakat desa tersebut memiliki potensi membuat sebuah produk roti yang diberi nama RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi). Dengan adanya RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) ini masyarakat desa Mulyodadi dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Dengan meman-faatkan sumber daya alam berupa pisang dan didukung dengan sumber daya manusia yang mengo-lah sumber daya alam tersebut menjadikan RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) sebagai suatu produk khas dari Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mulyodadi.

PENUNTUTAN GANTI RUGI KEHILANGAN BENDA ATAU BARANG TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG BERLINDUNG DI BAWAH KLAUSA BAKU Ardiyanto, Fahmi; Raissa, Amanda; Michael, Tomy
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

For Those who have lost their vehicles or valuables in the vehicle, they can request compensation from the parking operator, the requsted goods or the vehicle has been handed over to the parking entrepreneur. But not a few of the parking entrepreneurs who take refuge under a raw clause if there are consumers who complain about the goods or vehicles that are deposited lost. Based on the decision of the Supreme Court (MA) included in the review decision (PK) dated April 21, 2010 each service provider is obliged to replace the vehicle added with additional money for the lost vehicle. This decisión is accordance with the requested PK case PK 124 PD/PDT/2007 by secure parking. According to articles 1366 and 1367 of the Civil Code every person who is surrendered is obliged to be responsible for goods thet have been Surrendered, while standart clause is regulated in article 18 of law No. 8 of 1999 concering consumers, buyers of standard clauses benefit one party. Therefore, theresercher is interested in studying the problem of claiming compensation for goods or goods to the parking operator sheltering under a standard clause.Seseorang yang kehilangan kendaraan atau barang-barang berharga yang ada di kendaraan dapat menuntut ganti rugi terhadap pengusaha parkir, apalagi barang atau kendaraan tersebut sudah di berikan penyerahan kekuasaan pada pengusaha parkir. Namun tidak sedikit dari pengusaha parkir yang berlindung di bawah klausa baku jika ada konsumen yang mengomplain atas barang atau kendaraan yang dititipkannya hilang. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang tercantum dalam putusan peninjuan kembali (PK) tertanggal 21 April 2010 bahwa setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang. Putusan ini berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK/PDT/2007 yang diajukan oleh secure parking. Menurut Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata setiap orang yang di penyerahan kekuasaan wajib bertanggung jawab atas barang yang telah dipasrahkan, sedangkan klausa baku diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila klausa baku yang tercantum dalam satu dokumen lebih menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu penulis akan mengkaji masalah penuntutan ganti rugi benda atau barang terhadap pengusaha parkir yang berlindung di bawah paying klausa baku.

KELEMAHAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT Raissa, Amanda; Yuniar, Avira Rizkiana; Nurhayati, Anita Gladina Ayu
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

AbstractMost people who know the legal profession only focus on the profession of Advocates, Judges, Notaries and Prosecutors. There are still many who are still unfamiliar and do not even know anything about the Kurator profession which is actually the same as the Advocate Profession in general. Someone with the kurator profession is someone who takes care of bankruptcy matters, bankruptcy itself has a long history in Indonesia which has existed since the Dutch colonial era which at that time was regulated in Wetboek Van Koophandel and Reglement op de Rechtsvoordering (RV). In carrying out their duties as a kurator who takes care of bankruptcy cases, of course there are many challenges and also things that make the work of a kurator can be hampered, starting from a Debitur Bankrupt who is not cooperative and does not accept if he is bankrupt, there is terror given continuously debitur bankruptcy and also the challenges of kurators in safeguarding bankruptcy asets from being misused by irresponsible parties during the bankruptcy process. Therefore, in this writing, this atrikel will include research on the challenges that a kurator usually has to go through and how a kurator can maintain bankruptcy asets so that they are not misused by irresponsible parties and what if the kurator is in a situation the debtor who does not accept himself is bankrupt and starts to sue and terrorize the kurator who manages the bankruptcy of a debtor. The method used in this writing is normative-empirical in which the writer will mix and match existing rules with existing circumstances and facts. The result of this research is that a kurator has full authority in managing and issuing bankruptcy asets.Keywords: bankruptcy, kurator AbstrakKebanyakan orang yang mengetahui profesi hukum hanya berpusat pada profesi Advokat, Hakim, Notaris dan Jaksa. Masih banyak yang masih asing bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang adanya profesi Kurator yang sebenarnya sama dengan Profesi Advokat pada umumnya. Seseorang dengan profesi kurator merupakan seseorang yang mengurus perkara kepailitan, kepailitan sendiri memiliki sejarah yang panjang di Indonesia yang dimana sudah ada sejak pada zaman penjajahan belanda yang pada saat itu diatur pada Wetboek Van Koophandel dan Reglement op de Rechtsvoordering (RV). Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator yang mengurus perkara kepailitan tentu saja banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang membuat pekerjaan seorang kurator dapat terhambat, mulai dari seorang Debitur Pailit yang tidak kooperatif dan tidak terima jika dirinya di pailitkan, adanya terror yang diberikan terus menerus oleh debitur pailit dan juga adanya tantangan kurator dalam menjaga harta pailit agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama berjalannya proses kepailitan. Oleh karena itu pada penulisan kali ini atrikel ini akan memuat tentang penelitian mengenai tantangan apa saja yang biasanya harus dilalui seorang kurator dan bagaimana cara seorang kurator dapat mempertahankan harta pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta bagaimana jika kurator berada pada situasi debitur yang tidak terima dirinya dipailitkan dan mulai menggugat serta meneror kurator yang mengurus harta pailit dari seorang debitur. Adapun metode yang digunakan pada penulisan kali ini adalah normatif-empiris yang dimana penulis akan memadupadankan aturan yang ada dengan keadaan dan fakta yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seorang kurator memiliki kewenangan penuh dalam mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit.Kata kunci: kepailitan; kurator

ASPEK HUKUM DALAM MITIGASI BENCANA DI MASYARAKAT DESA SENEPO KABUPATEN PONOROGO Rosando, Abraham Ferry; Widhiarto, Herry; Raissa, Amanda
Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM)
Publisher : Universitas Ciputra Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37715/leecom.v2i1.1420

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013 jumlah pulau di Indonesia ada13.466 pulau.Luas daratan adalah 1.922.570 Km2 (37,1%), dan luas perairan adalah 3.257.483 Km2 (62,9%), hingga total luas Indonesia adalah 5.180.053 Km2. Garis pantainya kurang lebih sepanjang 81.000 Km. Pulau-pulau Indonesia terbentuk tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan gerakan tanah (tanah longsor) Potensi tinggi terhadap bencana tersebut pun terjadi di Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, khususnya bencana gerakan tanah (tanah longsor), dimana Topografi desa Senepo tersebut > 66,65% nya berupa perbukitan / pegunungan dengan kemiringan antara 30o s/d 85o dengan kemiringan lereng yang terjal mengakibatkan tanah mudah bergerak, struktur geologi berupa patahan turun dilokasi gerakan tanah, jenis batuan berupa lava/breksi yang bersisipan batu lempumg dan batu pasir, sifat tanah pelapukan bersifat poros/sarang, kurang kompak, jenuh air serta Sistem drainase permukaan yang kurang baik sehingga seluruh air baik air hujan maupun air limbah rumah tangga menjenuhi lereng sehingga mempercepat berkembangnya longsor. Bersyukur telah terjadi perubahan positif dalam paradigma sistem penanggulangan bencana sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, dimana dengan sistem yang baru dasar hukumnya tidak lagi berlaku sektoral saja namun telah berlaku umum dan mengikat bagi seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah. Jika pada paradigma lama masih menerapkan sesuai tanggap darurat bencana dengan paradigma baru terdapat beberapa proses, mulai mitigasi bencana, tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi, dengan paradigma baru saat ini peran masyarakat dituntut untuk aktif terlibat termasuk dalam pembagian tanggung jawab yang tidak membebankan lagi kepada pemerintah pusat namun tanggung jawab juga diambil oleh pemerintah propinsi dan kabupaten memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Senepo, Kabupaten Ponorogo.

Pengurangan Pekerja Anak Perempuan Di Lingkungan Pondok Pesantren Sukendar, Astria Yuli Satyarini; Raissa, Amanda; Afifah, Wiwik
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6108

Maraknya fenomena dimana anak-anak di lingkungan pondok pesantren menjadi pekerja anak dengantujuan untuk membantu kepala pondok pesantren atau yang disebut sebagai kyai dan nyai, merupakan salahsatu fenomena sosial yang menunjukkan adanya ketidaksejahteraan kondisi pada anak-anak, terutama diIndonesia. Mereka yang bersekolah dan memilih pondok pesantren sebagai tempat untuk mencari ilmu,tidak diperkenankan untuk menjadi pekerja anak. Seharusnya mereka fokus untuk belajar demi masadepannya, bukan untuk dipekerjakan. Faktanya, belakangan ini banyak santri yang dipekerjakan oleh kyaiataupun nyainya di luar konteks yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya mereka diminta untukmembersihkan rumah pribadinya, memasakkan makanan untuk keluarga kyai dan nyainya, merawat anakkyai dan nyainya, dan pekerjaan lainnya yang disuruhkan kepada santri-santri tersebut. Santri-santri initidak menerima upah berupa uang, tetapi bekerja secara cuma-cuma dan tidak ada batasan waktu. Kapansaja mereka diminta dan disuruh, disitu lah mereka harus siap bekerja. Metode yang digunakan dalampenulisan ini adalah metode yuridis empiris yang dimana penulis melihat kenyataan langsung dan faktafakta dalam kejadiannya serta memadukan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hasil dari penulisanini adalah, maraknya fenomena pekerja anak yang terjadi di Indonesia dan merambat ke lingkunganpondok pesantren yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak fokus dalam menjalankan pendidikannya.Dan untuk melindungi anak perempuan (santri) untuk tidak menjadi pekerja anak dan dapat menjalankanpendidikannya tanpa terganggu oleh hal-hal di luar pendidikan, seperti bekerja. Karena anak-anak yangbersekolah sambil bekerja tetap akan tertinggal dari teman-temannya yang tidak bekerja dalam halkehadirannya di kelas, kapasitas ilmu yang diperoleh, dan cenderung mendapatkan perlakuan yangberbeda dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Disini lah dibutuhkan perlindungan terhadap hakanak untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren.

PELATIHAN JURNAL TERAKREDITAS NASIONAL DAN INTERNASIONAL BEREPUTASI DI FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI UNTAG SURABAYA GUNA MENUMBUHKAN KESADARAN MAHASISWA AKAN PENTINGNYA PENULISAN ARTIKEL ILMIAH Raissa, Amanda; Yuli Satyarini Sukendar, Astri; Michael, Tomy
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Journal writing has become an important part that must be understood and also studied by students in tertiary institutions. The definition of the journal itself is a special article that contains articles in a particular field of science where in the journal writing it contains at least three people from a related institution related to a particular scientific discipline, research and also community service which will later become a reference for others who need renewable scientific resources. The refore it is very important for someone to learn and also improve their skills in writing scientific articles in the form of journals so that later someone's penchant for writing new discoveries can be useful for everyone. Therefore, in this service, accredited and internationally acclaimed journal training is held at the Untag Surabaya Industrial Engineering faculty in order to foster student awareness of the importance of writing scientific articles in the form of journals.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search