Articles
<![CDATA[Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak: Paradigma dalam terkait korupsi wajib diubah melalui pendidikan terutama di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga mewajibkan KPK sebagai lembaga antirasuah wajib dibubarkan karena telah merusak sistem hukum atau negara di Indonesia serta mengembalikannya kepada pihak kepolisan, kehakiman, kejaksaan.Kata kunci: gratifikasi, masyarakat, pendidikan. ]]>
<![CDATA[Pengaruh Tuhan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak: Adanya keragaman SARA di Indonesia tidak akan dapat menjadikan UU No. 7-2012 berjalan optimal karena esensi Tuhan mendapatkan bagian kecil dalam landasan filosofis undang-undang tersebut. Sebagai penyelesaian yaitu wajib memahami makna ketuhanan serta menghapus irah-irah âDengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esaâ menjadi âDengan Keadilan Berdasarkan Pancasilaâ. Kata kunci: konflik, Tuhan, pengaruh.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kelompok Teisme dalam Sistem Negara Hukum Pancasila ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7819
<![CDATA[Di era global saat ini, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kurang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. Permasalahan yang timbul yaitu hilangnya unsur khas Indonesia yaitu kepercayaan atau agama tradisional karena adanya diskriminasi dengan pengosongan kolom agama dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi hukum UU No. 23 tahun 2016 dengan keberadaan Pancasila dan SARA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tidak selaras dengan semangat Pancasila yang mengakui keragaman SARA dan bertentang dengan asas keadilan dalam UU No. 12Tahun 2011. In the global era, a nation supposedly able to compete with other countries. In order not to be separated from the typical elements of Indonesia, the strengthening of Pancasila as an ideology is a must. Pancasila surrounding ethnic, religious, racial and sectarian (SARA) less diversity reflected in Law No. 23 of 2006. The problems that arise, namely the loss of the typical elements of Indonesia namely traditional religious beliefs or because of their discrimination by emptying the religion column in Family Card (KK) and Identity Card (KTP) (Article 61 and Article 64 of Law No. 23-2006). This study aims to analyze the correlation on Law No. 23of 2016 with the existence of Pancasila and SARA in Indonesia. The method used is a normative legal research. The result of this study reveals that the Law No. 23 of 2006 not in line with the spirit of Pancasila that recognizes the diversity of SARA and incompatible with the principles of justice on Law No. 12 of 2011.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN KORUPSI (KAJIAN PEMIKIRAN MAO TSE-TUNG) ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (855.906 KB)
<![CDATA[
Characteristic of the leader can apply with Thought of Mao Tse-Tung which âPut on the ideas of the citizenry and focus in that ideas, then you give it back to the citizenry in order that ideas, and if that happen with the ideas you must correct it. It is the basic method of leadership. âThe conclusion of Thought of Mao Tse-Tungâ is appropriate to apply in fighting against of corruption because of The Letter of the Act of Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning changes ofThe Letter of the Act Number 31 of 1999 concerning Eradicationâs Act of Punishment in Corruption was created the justice for the society when the corruptors are accused the corruption. The point of view is takes the profit with the president as a executive leader then the president can become a subject of law with distinct character.
Keywords: Corruption, Mao Tse-Tung, leader.
Ciri khas pemimpin bisa diterapkan sesuai pemikiran Mao Tse-Tung yaitu âBersandar pada gagasan masyarakat dan fokus pada gagasan itu, lalu berikanlah kembali gagasan tersebut kepada masyarakat dan itulah gagasan sebenarnya. Ini adalah metode dasar kepemimpinan.â Kesimpulannya bahwa pemikiran Mao Tse-Tung adalah tepat untuk diterapkan dalam memerangi korupsi karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menciptakan keadilan bagi masyarakat saat koruptor dituduh melakukan korupsi. Hal lainnya presiden sebagai kepala eksekutif maka presiden dapat menjadi subjek hukum yang bersifat tegas. Adanya sikap yang tegas ini akan menimbulkan dampak kepada penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara adil.
Kata kunci: Korupsi, Pemberantasan, Mao Tse-Tung
]]>
<![CDATA[RIGHT TO HAVE RIGHTS ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Februari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Right is the basic essentials that can make legislation run well. But every practice of right always causes some legal issues. It means that the practice of every human in Indonesia can have right to have rights is not used yet, because of the exist of Pancasila. Indonesia needs to care more about this, that every citizen must have their right to have rights, as long as the right is not divide the unity and integrity of the nation of Indonesia. Whatâs mean with the right that Indonesian people must get is about right to live or death, right to choose their own religion, or right to choose their sex.Keywords: rights, interpretation, to have right]]>
<![CDATA[ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Agustus 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di dalam kehidupan manusia, perkawinan selalu menjadi tujuan hidup. Perkawinan yang identik dengan kebahagiaan adalah penciptaan atas manusia itu sendiri, namun tanpa perkawinan manusia juga bisa mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup ini terkait dengan pemikiran universalisme. Kesemuanya menimbulkan permaslahan hukum yaitu dimanakah alienasi hak itu berada. Denagn penelitian normaif maka hasil yang diperoleh yaitu Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak menghasilkan pemahaman yang kompleks karena ketika hak dasar manusia dinormakan maka terdapat pelanggaran terhadapnya. Sarannya yaitu tidak memasukkan perasaan pribadi dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: alienasi, perkawinan, hak asasi manusia]]>
<![CDATA[MENYOAL PEMAHAMAN HAK DALAM PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA 2007 ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>;
<![CDATA[Kleden, Kristoforus Laga]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v0i0.1794
<![CDATA[Secara normatif dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya†dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilanâ€. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39-1999 bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah†dan “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganâ€. Pemaknaan dua pasal tersebut apabila dikaitka dengan PPY 2007 maka akan menimbulkan pemrasalahan hukum yaitu bagaimana pemenuhan hak perkawinan LGBT di Provinsi Jawa Timur menurut PPY 2007 dan jalan keluar rasional untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian maka pemenuhan hak perkawinan bukanlah teleologi ds karena dengan ada perlakuan tidak diskriminatif saja merupakan kemajuan dalam masyarakat. Perlakuan tidak diskriminatif dapat berupa tidak ada persekusi terhadap LGBT atau waria, penerimaan di tempat kerja hingga tersedianya sarana untuk melakukan hiburan. Saran yang diperoleh yaitu agar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur memberikan pemahaman atas hak LGBT melalui pertemuan ilmiah atau seminar ilmiah.Kata kunci: pekawinan, hak, PPY 2007]]>
<![CDATA[General Election and the Study of the Future ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Jurnal Notariil Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.3.2.873.130-136
<![CDATA[Indonesias position in electoral development is getting better because of the legislation. It is different when a strong bargaining position is artificial. In this case, the state becomes strong because of its own efforts such as having sophisticated technology programs, producing sophisticated weapons, or having world-class athletes. The problem is when the candidate listed in the empty ballot has been elected by the community but the chosen one does not win, then such election is actually not of the will of the community. This study uses normative legal study design which means that it is normative juridical legal research. The approaches used in legal research are statute approach, case approach, and conceptual approach. Future elections will no longer change when there is no legal clarity in Indonesia if the robot is included in it. The election aimed at robots for is not being a contradiction but is a way out to produce elections that are truly fair. When we choose robots in the elections, artificial intelligence holds norms in society. Artificial intelligence will become a habit in Indonesia, turning to jus cogens because its main nature is indirect force.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kelompok Teisme dalam Sistem Negara Hukum Pancasila ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7819
<![CDATA[Di era global saat ini, suatu bangsa dituntut mampu bersaing dengan negara lain. Agar tidak terlepas dari unsur khas Indonesia maka penguatan Pancasila sebagai ideologi adalah keharusan. Pancasila yang melingkupi keragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) kurang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. Permasalahan yang timbul yaitu hilangnya unsur khas Indonesia yaitu kepercayaan atau agama tradisional karena adanya diskriminasi dengan pengosongan kolom agama dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Pasal 61 dan Pasal 64 UU No. 23-2006). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi hukum UU No. 23 tahun 2016 dengan keberadaan Pancasila dan SARA di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tidak selaras dengan semangat Pancasila yang mengakui keragaman SARA dan bertentang dengan asas keadilan dalam UU No. 12Tahun 2011. In the global era, a nation supposedly able to compete with other countries. In order not to be separated from the typical elements of Indonesia, the strengthening of Pancasila as an ideology is a must. Pancasila surrounding ethnic, religious, racial and sectarian (SARA) less diversity reflected in Law No. 23 of 2006. The problems that arise, namely the loss of the typical elements of Indonesia namely traditional religious beliefs or because of their discrimination by emptying the religion column in Family Card (KK) and Identity Card (KTP) (Article 61 and Article 64 of Law No. 23-2006). This study aims to analyze the correlation on Law No. 23of 2016 with the existence of Pancasila and SARA in Indonesia. The method used is a normative legal research. The result of this study reveals that the Law No. 23 of 2006 not in line with the spirit of Pancasila that recognizes the diversity of SARA and incompatible with the principles of justice on Law No. 12 of 2011.]]>
<![CDATA[UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 OLEH MAHKAMAH AGUNG ]]>
<![CDATA[Pratidina, Ayudia]]>;
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v12i1.2165
<![CDATA[Pemilihan Umum di Indonesia akan diadakan pada tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Karena dianggap melanggar hirarki peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi sehingga beberapa pasal dari peraturan tersebut dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Di negara Republik Indonesia, salah satu kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan UUD RI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara RI maka wewenang Mahkamah Agung adalah untuk menguji dan mengadili uji materi pada tingkat pertama dan terakhir. Setelah memeriksa dan mengadili uji materi tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang dituangkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46P/HUM/2018 di mana putusannya bersifat final. Keputusan tersebut adalah bahwa pasal-pasal di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Daerah Kabupaten/Kota yang diujimaterikan tidaklah berkekuatan hukum dan tidaklah dapat diberlakukan secara umum. Kendala terbatasnya waktu untuk mengadili dan menguji materi yang dihadapi oleh Mahkamah Agung karena Pasal 55 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dapat diatasi melalui surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018 kepada Mahkamah Agung bahwa penundaan pemeriksaan tidak perlu dipertahankan dan pemeriksaan uji materi dapat dilanjutkan.]]>
