Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sarif, Asri; Hasima, Rahman; Rosidin, Ayib
Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v6i1.23061

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi pustaka dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan pendekatan upaya non penal dan upaya penal dengan tetap mengedepankan sosialisasi berkaitan dengan pendaftaran tanah dan fungsi sosial tanah dalam pembangunan, pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Ganti rugi yang proporsional, transparan serta layak dan adil kepada masyarakat juga harus diberikan, mengingat masyarakat ialah pemegang hak dalam objek pengadaan tanah.
Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Kepada Aparat Pemerintah Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Demaq, La Ode Muhammad Kaisar; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Purnama, Yan Fathahillah; Saputra, La Ode Muhammad Saleh; Rosidin, Ayib
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 7 (2024): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i7.1394

Abstract

Kegiatan ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat Pemerintah Desa Lamomea terkait tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa. Metode yang digunakan pada pelaksanaan pelatihan ini meliputi ceramah dan dialog disertai pelatihan secara langsung kepada Aparat Pemerintah Desa tentang teknis penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Adapun hasil yang dicapai dalam pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa Lamomea adalah pelatihan yang berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti. Pelatihan ini telah menambah pengetahuan aparat pemerintah desa dalam bidang peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penyusunan peraturan desa sehingga telah mengiplementasikan Undang-Undang Desa dengan kesiapannya untuk menghadirkan peraturan desa yang aspiratif, responsif dan taat asas demi terciptanya tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional. Begitu pula dengan adanya draft rancangan Peraturan Desa Lamomea tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang memuat bagian Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan dapat disahkan  menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Melalui Peraturan Desa tersebut diharapkan dapat mendukung segala program, upaya, kegiatan Pemerintah Desa Lamomea dalam rangka mewujudkan desa yang bersih, indah, tertib dan sehat.
PENGELOLAAN SAMPAH BERDIMENSI HUKUM DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA KENDARI Hasima, Rahman; Rosidin, Ayib; Sumarlin, Sumarlin; Sakti, Abdul; Saktiansyah, La Ode Ahmad
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7521

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan sampah berbasis kesadaran hukum dan kebijakan pengelolaan sampah yang berdimensi hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis secara hukum dan empiris terkait strategi pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari dengan pendekatan pola reduce, reuse, dan recycle sebagaimana yang dituangkan secara jelas dalam rumusan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang dapat dilaksanakan dengan cara: 1) Penetapan dan penataan kelembagaan pengelolaan, 2) Pembukaan akses terhadap peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan sampah pada setiap tingkatan pengelolaan, 3) Harmonisasi dan koordinasi kelembagaan pengelolaan sampah, 4) Peningkatan pemahaman SDM kelembagaan pada setiap tingkatan pengelolaan sampah, dan 5) Peningkatan kolaborasi dan sharing informasi terkait dengan pengelolaan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle.
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERALIHAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRASI DI DESA ARONGO Hasima, Rahman; Heryanti, Heryanti; Zuliarti, Wa Ode; Isnayanti, Isnayanti; Ilham, Ilham; Rosidin, Ayib; Gaby Justicia, Deschika
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 2 (2025): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan peralihan hak atas tanah transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur peralihan hak atas tanah transmigrasi dan banyaknya praktek peralihan hak atas tanah transmigrasi dilakukan melalui jual beli dengan akta dibawah tangan yang menyebabkan hak atas tanah tidak bisa di daftarkan peralihannya.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Arongo. Tujuannnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai upaya penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan prosedur dan penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan terkait ketentuan prosedur dan penyelesaian konflik peralihan hak atas tanah transmigrasi yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
Tanggung Jawab Hukum Perdata Travel Smarthajj Atas Kegagalan Pemberangkatan Jamaah Umroh Saleh Saputra, La Ode Muhammad; Rosidin, Ayib; Sarif, Asri; Yuliana, Tia
Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): PAKEHUM - Desember
Publisher : CV. SINAR HOWUHOWU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70134/pakehum.v2i3.912

Abstract

The increasing interest of Indonesians in performing the Umrah pilgrimage each year has fueled the rapid growth of Umrah travel agencies. However, this growth has also given rise to various legal issues, such as default by travel agencies that fail to fulfill their agreements regarding the departure of pilgrims. The purpose of this study is to analyze the forms of default by Umrah travel agencies, the legal responsibility of travel organizers, and the forms of legal protection for injured pilgrims. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, as well as case studies of several decisions related to Umrah disputes. The results indicate that Umrah travel agencies that fail to depart pilgrims have committed a default as stipulated in the Civil Code and are therefore obligated to provide a full refund, compensation, and fulfillment of consumer rights. Furthermore, it was found that weak supervision, minimal legal literacy of pilgrims, and non-compliance of travel agency practices with Ministry of Religious Affairs regulations are the main factors contributing to the disputes. This study concludes that strengthening regulations, increasing government oversight, and providing legal education for pilgrims are crucial steps to ensure legal certainty and consumer protection in organizing Umrah travel in Indonesia.