Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Rechtsidee Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECHTENS Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam Borobudur Law Review Batulis Civil Law Review JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health Legal Advice Jurnal Hukum
Rasmuddin Rasmuddin
Univeristas HaluOleo
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan dan Hambatan Rasmuddin Rasmuddin; Kamaruddin Kamaruddin; Wahyudi Umar
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i2.1176

Abstract

Dikenal sebagai kejahatan luar biasa, korupsi juga harus ditangani dengan tindakan luar biasa termasuk hukuman. Undang-undang Pemberantasan Korupsi Indonesia menyebutkan dengan jelas tentang hukuman mati, sayangnya sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya hanya tentang pidana penjara dan/atau denda. Tulisan ini bermaksud memperkenalkan pertimbangan hukum penerapan pidana mati/hukuman mati dan menegaskan tantangan penerapan pidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengoptimalkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sayangnya, tantangan untuk menjatuhkan hukuman mati karena ada klausul yang ambigu dalam undang-undang. Menyikapi hal tersebut, pemerintah sebaiknya merevisi undang-undang yang ada untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Hukuman Mati, Hambatan Known as the extraordinary crime, corruption should also be handled by the extraordinary action including punishment. Indonesia Corruption Eradication Act mentioned clearly on the death penalty, unfortunately, the criminal sanctions usually imposed only about imprisonment and/or fines. This paper intends to introduce the legal considerations for the application of capital punishment/death penalty and asserting the challenges in the application of death penalty. This research is a normative legal research. Data collected from books, journals, relevant laws and regulations. The results of the study indicate that in optimizing the death penalty against perpetrators of corruption, certain conditions must be met as stated in the law. Unfortunately, the challenges to imposed the death penalty is because there is an ambiguous clause in the law. To response that, the government should either revise the current law in order to give the legal certainty to the society.  Keywords: Corruption, Death Penalty, Challenges   REFERENCES Bemmelen, M. van. Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material, Bagian Umum Edisi Indonesia. 1987. Bandung: Binacipta Harahap, Muda Hindun. Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi. 2010. (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Hidayat, Syamsul. Pidana Mati di Indonesia. 2010. Yogyakarta, Genta Press Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kisah Korupsi Kita Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner. 2017. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Luthfie, Muh. Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Efek Jera Di Indonesia. 2018. Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada. Ramadhani, Suci Kurnia. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. 2013. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Siahaan, Monang. KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. 2015. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo Sirin, Khaeron. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syarì’ah. Tanpa Tahun. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al- Qur’an (PTIQ) Jakarta Situmeang, Enos Alexander. Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana. 2014. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) Anjari, Warih. Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 2015. E- Journal WIDYA Yustisia, Vol. 1 Nomor 2 Budi, Prasetyo. Problem Yuridis Penerapan Pidana mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2016. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5 Nomor 4 Hairi, Prianter Jaya. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung. 2014. Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 5 Nomor 1 Mastalia, Ari. Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi Dalam Pidana Korupsi. 2017. Jurnal Hukum, Vol. 15 Nomor 1 Pribadi, Arif. Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. 2015. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang Sumarwoto. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi. 2014 Jurnal Hukum Universitas Surakarta, Vol. 8 Nomor 1 Toule, Elsa R.M. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 2013. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 Nomor 3 Wiranata, Ariyatama Putra. Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013). 2015. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Yanto, Oksidelfa. Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Kemiskinan. 2017 Syiah Kuala Law Jurnal. Vol. I Nomor 2 Yuhermansyah, Edy dan Fariza, Zaziratul. Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). 2017 Jurnal Hukum, Vol. VI Nomor1
Sharia certification standards: a case study of sharia certification in sharia hotels Rasmuddin Rasmuddin; Wahyudi Umar
Borobudur Law Review Vol 4 No 1 (2022): Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6994

Abstract

Economic activities carried out by humans according to the Islamic view are basically the realization of the duties and functions of humans as the caliph of Allah (khalifatullah) on Earth. Economic activity is considered as a means to fulfill the course of life which not only aims to fulfill material needs in this world but is the actualization of a form of devotion to Allah SWT which leads to the hope of obtaining His pleasure in the hereafter. Sharia certification in sharia business activities is believed possibly maintain the market trust, increase competitiveness and existence in business competition. This paper intends to introduce the concept of Islamic economics and assert the standards of Sharia certification in Sharia hotel business activities. This research is normative legal research using three approaches, namely, the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. Data is collected from books, journals, related laws, and regulations. The results of the study show that the standard of Sharia certification in business activities for Sharia hotels must comply with Sharia guidelines determined by the Indonesian Ulema Council (MUI). Sharia certification in business activities should begin with the presence of sharia certification arrangements for business activities in various laws and regulations, in the form of including provisions for sharia certification in business activities in the law on limited liability companies, the law on consumer protection, the law on Brands, or the presence of a new Law concerning Sharia Business Guarantee as the presence of Law number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE Wahyudi Umar; Rasmuddin; Andi Hikmawanti
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 1 (2023): Al-Ahkam Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1724

Abstract

Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang kompleks karena harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice. Prinsip moral justice menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya, sementara prinsip social justice menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti literatur, fatwa, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam dilakukan melalui konsep wasiyyah dan wasiat, serta zakat dan sedekah. Konsep wasiyyah dan wasiat memberikan hak kepada individu untuk memutuskan bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah mereka meninggal dunia, sementara zakat dan sedekah menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice untuk mencapai keadilan yang lebih luas.
Artificial General Intelligence (AGI) and Its Implications For Contract Law Wahyudi Umar; Sudirman Sudirman; Rasmuddin Rasmuddin
Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Vol 6, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/ijaidm.v6i1.24704

Abstract

The development of artificial intelligence technology has presented AGI as an exciting future potential. In contract law, AGI can change the landscape of agreements and contract execution. The existence of AGI will raise various legal challenges and questions, such as whether AGI can be a legal party to a contract, whether AGI can execute contracts effectively, and how legal responsibility AGI is in contract execution. This study aims to analyze and identify the legal implications that may arise with the existence of AGI in the context of contract law. In this regard, the research will try to understand how AGI can influence existing principles of contract law. This study uses normative research methods by collecting and analyzing relevant legal sources, including legal literature, regulations, and court rulings related to contract law. This research also involves a comparative study of existing contract law with possible future situations with the existence of AGI. The results of this study show that the presence of AGI has the potential to change important aspects of contract law. Some of the implications identified include questions about AGI's legal status as a legal subject, AGI's legal liability in the performance of contracts, aspects of the validity and interpretation of contracts involving AGI, and legal protection for parties entering transactions with AGI. This research provides a crucial initial understanding in dealing with legal challenges that may arise due to the existence of AGI in the context of contract law
Legal Clarity for Sharia Lodging Businesses through Sharia Certification Rasmuddin, Rasmuddin; Umar, Wahyudi; Sudirman, Sudirman; Rustan, Ahmad; Lambooy, Tineke
Jurnal Media Hukum Vol 31, No 2 (2024): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v31i2.18635

Abstract

The development of the Sharia business in Indonesia has become the most potential business not only in Islamic banking but also the non-Islamic bank financial industries, such as Islamic insurance, Islamic pension funds, Islamic finance companies, Islamic bonds (sukuk), Islamic mutual funds, and even Islamic lodging. This phenomenon makes the Sharia "label" as a trend. This research aims to analyze the urgency of Sharia certification in the Sharia lodging business in Indonesia. The method used is a type of normative legal research with statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The results of this study indicate that the urgency of Sharia certification in the Sharia lodging business is to maintain the image of Islamic teachings and to provide certainty to consumers. This is because the application of Sharia in business institutions bearing the Sharia label still shows that the concept of Sharia understood by these business institutions still seems partial/not kaffah (total). Besides that, the Sharia "label" in the lodging business is used mostly as a brand or company brand. Therefore, it is high time for Sharia lodging certification to be carried out, like the halal label certificate on food products
KETANGGUHAN GURU KELAS INKLUSI: HUBUNGAN ANTARA SELF-COMPASSION DAN SELF-EFFICACY PADA GURU SEKOLAH DASAR DI MAKASSAR Haeba, Nurhaerani; Rasmuddin, Rasmuddin; Usman, Usman; Firdaus, Firdaus
JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jiva.v5i2.3382

Abstract

ABSTRAKRegulasi pendidikan inklusi di Indonesia bertujuan untuk memberikan akses setara bagi semua anak dalam memperoleh pendidikan. meskipun manfaat pendidikan inklusif diakui efektif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan dan kompetensi guru. Dalam konteks ini, self-compassion dan self-efficacy dapat menjadi faktor penting dalam penguatan dan pemberdayaan guru di kelas inklusi, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-compassion dengan self-efficacy guru kelas inklusi pada beberapa Sekolah Dasar yang tersebar di kota Makassar. Penelitian ini melibatkan 59 guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus, terdiri dari 18 guru laki-laki (30,51%) dan 41 guru perempuan (69,49%) dengan lama pengalaman partisipan mengajar di kelas inklusi berkisar antara 2 hingga 18 tahun. Penelitian ini meggunakan uji korelasi dengan teknik analisis Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,467 (p<0.05), yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara self-compassion dan self-efficacy dimana semakin tinggi self-compassion maka semakin tinggi pula self-efficacy guru. Penelitian memperlihatkan ketangguhan guru dalam menghadapi tantangan di lingkungan pendidikan, terutama dalam dukungannya terhadap siswa berkebutuhan khusus.
Good Corporate Governance Dalam PT Pegadaian (Persero) Syariah Dikaitkan Dengan Produk Gadai Syariahnya Rasmuddin
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/0z1a6j60

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah, khususnya dalam kaitannya dengan produk gadai syariah. GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks Pegadaian Syariah, prinsip-prinsip ini diterapkan sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerapan GCG diatur melalui Peraturan Direksi Nomor 33 Tahun 2013 dan diperkuat oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kesesuaian operasional dengan ketentuan syariah. Produk-produk Pegadaian Syariah seperti Rahn, Arrum Haji, Tabungan Emas, dan lainnya, menggunakan akad rahn dan ijarah yang sesuai prinsip Islam, tanpa mengandung unsur riba. Dengan penerapan GCG yang sistematis dan berbasis syariah, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan efisiensi, kredibilitas, serta kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan akuntabel.
Legal Frameworks for Setting Aside Arbitral Awards in Taiwan and Indonesia: A Cross-Country Analysis Umar, Wahyudi; Rasmuddin, Rasmuddin; Hamzah, Ismi Fadjriah; Wetzel, Matthias
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 2 (2025): VOLUME 6 ISSUE 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i2.2938

Abstract

Introduction: Arbitration awards are one of the effective ways to resolve international business disputes. However, as in other countries, in Taiwan and Indonesia, arbitral awards may be annulled under certain conditions.Purposes of the Research: This study aims to conduct a cross-country analysis of the legal framework used to annul arbitral awards in Taiwan and Indonesia and evaluate the differences and similarities between the two countries.Methods of the Research: The research method used is normative legal research with a statutory approach.Results Main Findings of the Research: The results showed significant differences in the legal framework used to annul arbitral awards in Taiwan and Indonesia. In Taiwan, courts have broad authority to annul arbitral awards, whereas in Indonesia, courts can only annul arbitral awards under certain conditions. However, the two countries have similarities in the mechanism for the annulment of arbitral awards, such as the submission of annulment requests to the courts and the requirements and time limits that must be met to apply for an annulment.
Liability of Mining Companies Related to Environmental Pollution in the Perspective of Prophetic Law: Pertanggungjawaban Perusahaan Tambang Terkait Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Hukum Profetik Suciati, St. Muslimah; Sarif, Asri; Rasmuddin; Arfa, Arfa
Rechtsidee Vol. 10 No. 2 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v11i0.955

Abstract

This study aims to analyze aspects of mining company liability related to environmental pollution in the perspective of prophetic law. A review of prophetic law is used as an analytical knife to confirm the existence of prophetic law, one of which emphasizes "unity" between the interests of humans and the universe (including the environment). This research is a normative legal research by prioritizing the concept and statutory approach. The results of the study confirm that proper legal responsibility for mining companies if it is proven that there is environmental pollution in a preventive manner or prevention, mining companies need to anticipate that before mining companies carry out mining activities, they must submit a post-mining reclamation plan and provide a post-mining reclamation guarantee fund. Then in the implementation of mining activities supervision must be carried out continuously and negotiate/persuade or supervise so that mining companies carry out their mining activities in compliance with permit conditions and other conditions for carrying out environmentally sound mining activities. Viewed from the perspective of prophetic law, legal accountability for mining companies in relation to environmental pollution is actually in accordance with three aspects of prophetic law, namely aspects of transcendence, humanization, and liberation. Therefore, in order to make law enforcement effective regarding legal liability for mining companies in relation to environmental pollution, it is necessary to harmonize and synchronize laws and regulations as well as the need for efforts to maintain coherence between statutory regulations and practice in the field.
Understanding Digital Signature through a Conceptual Approach to Improve Efficiency, Access, and Quality of Fintech Rasmuddin, Rasmuddin; Umar, Wahyudi; Sudirman, Sudirman
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4029

Abstract

This study aims to deepen the understanding of the concept of digital signature in the context of the fintech industry, focusing on efforts to improve the efficiency, accessibility, and quality of fintech services. Digital signatures are a key component in modern fintech transactions and services, which are important in securing information and maintaining data integrity in a digital environment. This research method involves a conceptual approach consisting of literature analysis, case studies, and an in-depth understanding of digital signature technology and its impact on the fintech ecosystem. Basic concepts such as cryptography, algorithms, and digital security principles will be carefully examined to understand the foundations of digital signature technology. In addition, this research will also explore the latest developments in the use of digital signatures in the fintech industry, as well as their impact on operational efficiency, service accessibility, and transaction quality. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the role of digital signatures in changing the fintech landscape. By understanding this concept better, stakeholders in the fintech industry can optimize the use of digital signatures to improve their speed, security, and quality of service. This is expected to help create a more efficient, accessible, and reliable fintech environment for consumers and businesses. This research can also be the basis for further research in the field of fintech security and related technological innovations.
Co-Authors Andi Hikmawanti Arfa, Arfa Firdaus Firdaus Ismi Fadjriah Hamzah Kamaruddin Kamaruddin Lambooy, Tineke Nurhaerani Haeba, Nurhaerani Sarif, Asri Suciati, St. Muslimah Sudirman Sudirman Sudirman Sudirman Sugeng, Santoso Usman Usman Wahyudi Umar Wetzel, Matthias