Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bisnis Coffee Shop yang Dimiliki Lebih dari 1 Orang (Hak Merek Nvrlnd atau Neverland Indonesia) Setiawan, F.X. Ary; Wulandari, Vicka Prama; Agustin, Yolita Elgeriza
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2083

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjamin perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, masih ditemui pendaftar yang mendaftarkan merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek yang telah didaftar. Tujuan dari diberikan perlindungan hukum hak merek tersebut agar tidak adanya peniruan merek yang terlah didaftar sehingga pemilik merek tidak dirugikan dalam hal ini. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksaan perlindungan hukum hak merek terdaftar khususnya hak merek NVRLND serta akibat hukum bagi pendaftar merek yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek terdaftar. Karena ditemuinya pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan ataupun kemiripan dengan merek NVRLND yang dapat diakses dan dilihat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian dimana hukum tidak dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang otonom, akan tetapi dipahami sebagai sesuatu institusi sosial yang secara real (nyata) berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak merek terdaftar NVRLND masih belum sepenuhnya terlindungi. Perlindungan merek terdaftar telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang akan menolak secara tegas apabila ada pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan. Namun pada pelaksanaannya, pendaftaran merek Neverland Indonesia yang memiliki unsur kesamaan atau kemiripan dengan merek terdaftar NVRLND tidak ditolak secara tegas serta diberikannya masa sanggahan untuk melakukan perubahan pada pendaftaran merek Neverland Indonesia sehingga merek tersebut dapat disetujui.
Tanggung Jawab Kreditor Baru terhadap Piutang Kreditor Lama Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Wulandari, Vicka Prama
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v7i1.1199

Abstract

Bank sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk terjadinya pinjam meminjam atau lebih dikenal dengan kredit yaitu lembaga perbankan yang merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahan. Sehingga pendapatan bank dari kredit yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Adapun perjanjian kredit suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk suatu hak atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalampersetujuan itu. Perjanjian kredit ialah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantungan pada perjanjian pokok. Cessie adalah suatu pengahilan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Secara khusus dalam istilah perbankan, cessie adalah pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur karena alasan tertentu. Untuk membahas tanggung jawab kreditor baru terhadap piutang kreditor lama maka dicarilah bagaimana aturan hukumnya dan tanggung jawab kreditor baru tersebut menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative serta Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dimana peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Kata Kunci : Bank, Kreditor, kredit
The Legal Protection of Debtors as Victims of Personal Data Misuse in the Use of Shopee PayLater Service Leksi, Leksi; Sahay, Tahasak; Wulandari, Vicka Prama
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.2008

Abstract

Shopee PayLater services offer convenience in transactions but also pose risks of personal data misuse, thereby underscoring the importance of legal protection under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Personal Data Protection Law (PDP Law) to maintain consumer trust. Shopee PayLater facilitates transactions through a "buy now, pay later" system; however, it also exposes debtors to potential misuse of personal data. This study examines the legal protection afforded to Shopee PayLater debtors against the misuse of personal data in Indonesia, focusing on the effectiveness of regulatory frameworks and the legal responsibility of Shopee PayLater as a data controller. A normative juridical approach is employed to analyze the Electronic Information and Transactions Law, the Consumer Protection Law, and the Personal Data Protection Law. The findings reveal that, although a solid legal foundation exists, the implementation of data protection remains suboptimal due to weaknesses in cybersecurity systems and unethical debt collection practices. These gaps hinder effective protection for debtors. The researcher recommends enhanced investment in data security, improvement of privacy policy transparency, and stricter government oversight to ensure regulatory compliance and stronger consumer protection
BAHAYA PERUNDUNGAN (BULLYING) DAN CARA MENGHADAPINYA DI SMKN 7 KOTA PALANGKA RAYA Nugraha, Satriya; Aprilyansyah, Mahdi Surya; Rahman, Fauzi; Susilowati, Eny; Wulandari, Vicka Prama
JURNAL BAKTI UPPR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2025): JURNAL BAKTI UPP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas PGRI Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54683/jbuppr.v3i1.127

Abstract

Perundungan (bullying) di kalangan pelajar merupakan persoalan serius yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMKN 7 Kota Palangka Raya tentang bentuk-bentuk perundungan, dampaknya, serta strategi pencegahannya. Metode kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Penyuluhan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun budaya anti-perundungan di lingkungan sekolah.