Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Legal Protection of Debtors as Victims of Personal Data Misuse in the Use of Shopee PayLater Service Leksi, Leksi; Sahay, Tahasak; Wulandari, Vicka Prama
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.2008

Abstract

Shopee PayLater services offer convenience in transactions but also pose risks of personal data misuse, thereby underscoring the importance of legal protection under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Personal Data Protection Law (PDP Law) to maintain consumer trust. Shopee PayLater facilitates transactions through a "buy now, pay later" system; however, it also exposes debtors to potential misuse of personal data. This study examines the legal protection afforded to Shopee PayLater debtors against the misuse of personal data in Indonesia, focusing on the effectiveness of regulatory frameworks and the legal responsibility of Shopee PayLater as a data controller. A normative juridical approach is employed to analyze the Electronic Information and Transactions Law, the Consumer Protection Law, and the Personal Data Protection Law. The findings reveal that, although a solid legal foundation exists, the implementation of data protection remains suboptimal due to weaknesses in cybersecurity systems and unethical debt collection practices. These gaps hinder effective protection for debtors. The researcher recommends enhanced investment in data security, improvement of privacy policy transparency, and stricter government oversight to ensure regulatory compliance and stronger consumer protection
Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibentuk oleh Badan Usaha Berupa Usaha Dagang (UD) Vistus, Rendi; Sahay, Tahasak; Pramita, Claudia Yuni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18770

Abstract

Legalitas pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang salah satu pendirinya merupakan badan usaha merupakan sebuah permasalahan baru dalam Hukum, padahal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pendiri PT harus berupa subjek hukum yang berbentuk orang perseorangan atau badan hukum. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, badan usaha sering kali terlibat sebagai pemegang saham dalam pendirian PT, yang dapat memunculkan berbagai konsekuensi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi dampak hukum yang timbul akibat kesalahan dalam akta pendirian PT dan peran notaris dalam proses tersebut.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman badan usaha sebagai pendiri PT dapat menyebabkan pembatalan akta pendirian dan menimbulkan berbagai implikasi hukum lainnya, termasuk tanggung jawab notaris yang terlibat. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah-langkah hukum yang diperlukan meliputi pembatalan akta pendirian, pembetulan melalui berita acara, atau dalam beberapa kasus, pembubaran PT. Hal ini penting untuk memastikan bahwa PT yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan agar tidak merugikan pihak-pihak terkait di kemudian hari.