Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat syaifuddin, muhammad irfan
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Marital rape menjadi kajian penting dalam isu-isu gender dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Para penggiat kesetaraan gender Ââ€“khususnya feminist â€“ menggambil peran dalam menyuarakan marital rape sebagai bagian kekerasan dalam rumah tangga, yang bagi pelakunya bisa dikenai pidana. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi jawaban terhadap kegelisaan para penggiat HAM khususnya untuk perempuan akan keberpihakan negara dalam melindungi setiap warga yang mendapatkan tindakan kekerasan sekalipun dalam ruang private, yaitu rumah tangga. Jika sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur khusus dalam KUHP dan hanya menjadi delik aduan umum, dalam UU PKDRT diatur dengan jelas dan rigid, marital rape dikategorikan ke dalam kekerasan seksual dan pelakunya dikenai hukuman pidana 12 tahun penjara atau denda sebesar 36 juta rupiah. Namun menjadi ironi jika kita melihat ke dalam litaratur fikih munakahat belum banyak dikemukakan pendapat ahli tentang bagaimana konsep dan hukum marital rape. Maka menumbuhkan kesadaran para ahli fikih akan petingnya konsep marital rape mutlak diperlukan, sehingga bukan hanya berdasar kepada ketentuan dalam hukum positif saja, tapi ketentuan dalam hukum Islam yang tegas terhadap marital rape.

Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat Muhammad Irfan Syaifuddin
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v3i2.1399

Marital rape menjadi kajian penting dalam isu-isu gender dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Para penggiat kesetaraan gender khususnya feminist menggambil peran dalam menyuarakan marital rape sebagai bagian kekerasan dalam rumah tangga, yang bagi pelakunya bisa dikenai pidana. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi jawaban terhadap kegelisaan para penggiat HAM khususnya untuk perempuan akan keberpihakan negara dalam melindungi setiap warga yang mendapatkan tindakan kekerasan sekalipun dalam ruang private, yaitu rumah tangga. Jika sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur khusus dalam KUHP dan hanya menjadi delik aduan umum, dalam UU PKDRT diatur dengan jelas dan rigid, marital rape dikategorikan ke dalam kekerasan seksual dan pelakunya dikenai hukuman pidana 12 tahun penjara atau denda sebesar 36 juta rupiah. Namun menjadi ironi jika kita melihat ke dalam litaratur fikih munakahat belum banyak dikemukakan pendapat ahli tentang bagaimana konsep dan hukum marital rape. Maka menumbuhkan kesadaran para ahli fikih akan petingnya konsep marital rape mutlak diperlukan, sehingga bukan hanya berdasar kepada ketentuan dalam hukum positif saja, tapi ketentuan dalam hukum Islam yang tegas terhadap marital rape.

Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat Muhammad Irfan Syaifuddin
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v3i2.1399

Marital rape menjadi kajian penting dalam isu-isu gender dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Para penggiat kesetaraan gender khususnya feminist menggambil peran dalam menyuarakan marital rape sebagai bagian kekerasan dalam rumah tangga, yang bagi pelakunya bisa dikenai pidana. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi jawaban terhadap kegelisaan para penggiat HAM khususnya untuk perempuan akan keberpihakan negara dalam melindungi setiap warga yang mendapatkan tindakan kekerasan sekalipun dalam ruang private, yaitu rumah tangga. Jika sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur khusus dalam KUHP dan hanya menjadi delik aduan umum, dalam UU PKDRT diatur dengan jelas dan rigid, marital rape dikategorikan ke dalam kekerasan seksual dan pelakunya dikenai hukuman pidana 12 tahun penjara atau denda sebesar 36 juta rupiah. Namun menjadi ironi jika kita melihat ke dalam litaratur fikih munakahat belum banyak dikemukakan pendapat ahli tentang bagaimana konsep dan hukum marital rape. Maka menumbuhkan kesadaran para ahli fikih akan petingnya konsep marital rape mutlak diperlukan, sehingga bukan hanya berdasar kepada ketentuan dalam hukum positif saja, tapi ketentuan dalam hukum Islam yang tegas terhadap marital rape.

The idea of ‘flipped curricula’ and letting students design their own classes: Learning from United Kingdom and Indonesian forest schools Suharto, Toto; Syaifuddin, Muhammad Irfan; Lawton, Megan J.
At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam Vol. 10 No. 1 (2025): January - June 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/attarbawi.v10i1.11785

The present study explores the dynamic interplay between compulsory and self-directed curricula within the unique context of “open schools,” with a particular focus on comparative cases from England and Indonesia. It aims to investigate how these schools, often referred to as jungle or nature schools, navigate the challenges of national curriculum mandates while promoting educational autonomy, inclusivity, and student-centered learning. Employing a qualitative comparative case study design, the research draws on data collected through semi-structured interviews with principals, teachers, and parents, direct classroom observations, and document analysis across six selected schools (three in each country). The findings reveal that these schools employ flexible, innovative curriculum strategies, ranging from full autonomy to hybrid compliance, while integrating nature-based and experiential learning, community governance, and culturally responsive practices. Their responses to national curriculum frameworks vary from strategic adaptation to implicit negotiation or radical autonomy. The study concludes that open schools can offer transformative models of inclusive and holistic education that prioritize developmental needs over uniform standards. Theoretically, the study contributes to debates on curriculum autonomy and inclusive education; practically, it offers insights for educators and policymakers seeking alternatives to one-size-fits-all curricula. While the study is limited to a small sample and qualitative scope, it opens avenues for further research into replicating adaptive curriculum models in diverse global contexts.

Penegakan Hukum terhadap Gerakan Ekstremisme yang Beredar di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah: Studi Kasus FPI Setyowati, Novita; Syaifuddin , Muhammad Irfan; Mardani , Nofi; Isnawati , Nurul
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research was conducted to analyze cases that occured with the FPI object, in order to get a bright spot on law enforcement. The murder case of 6 members of the FPI group is still in the process of being investigated, so there are several possibilities for law enforcement that might apply. Prior to this case, FPI was also often involved in extreme anarchist acts, and the people who saw it would call it aradical group. Based on a series of cases that occurred which of course involved FPI with residents, the community, and security forces. There are 3 possible articles of law enforcement in Indonesia that will apply according to UU, namely article 383 of the Criminal Code regarding accidental disappearances, and Article 340 of the Criminal Code regarding premeditated murder, as well as Article 170 of the Criminal Code regarding acts of violence. The perspective that the writer will aim at is the perspective of Jinayah Jurisprudence. So, if the law enforcement is brought to the realm of the jinayah, there are also several kinds of choices of law, namely qis}a>s} if it is proven to kill deliberately and deliberately. The next choices of law is to pay diyah if it is accidental, and also kaffarah, namely relief from Diyat.

Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga Adrian, Adrian; Syaifuddin, Muhammad Irfan
Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 3 No. 2 (2017): Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan
Publisher : PASCASARJANA IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/edugama.v3i2.727

Abstract This article discusses the role of parents as child educators in the household. Many Muslim scholars quoted quran verses and hadith as the basis for the importance of children's education in the family. The family is the smallest instrument in the community and is the basic platform as well as a place for early education for every child. The role of parents is very important in children's education. Parents who are able to position themselves as protectors, protectors, and educators of children will certainly be coherent in the hope that they will get good future generation candidates, because the nature of children is in need of love and attention from their parents. Will of Lukman al-Hakim in Q.S. Luqman verses 13-19 is a manifestation of the importance of children's education by parents in the family. Education in the family is not only limited to religious education, but also provides moral, personality and social education. Parents should be able to carry out holistic education to children in the family so that they can realize the goal of education, namely to make a complete person balanced between emotions, intellectuals, and spirituality Abstrak Artikel ini membahas tentang peran orang tua sebagai pendidik anak dalam rumah tangga. Para sarjana Muslim banyak menukil ayat-ayat qur’an dan hadis sebagai dasar petingnya pendidikan anak dalam keluarga. Keluarga sebagai instrumen terkecil dalam masyarakat dan sebagai peletak dasar sekaligus tempat pendidikan awal bagi setiap anak. Peran orang tua sangatlah pentingdalam pendidikan anak. Orang tua yang mampu memposisikan diri sebagai pelindung, pengayom, dan pendidik anak tentunya akan koheren dengan harapan agar mendapat calon generasi penerus yang baik, karena sifat dasar anak adalah membutuhkan kasih sayang dan rhatian dari orang tuanya. Wasiat Lukman al-Hakim dalam Q.S. Luqman ayat 13-19 merupakan manifestasi dari pentingnya pendidikan anak oleh orang tua dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga bukan hanya dibatasi dalam pendidikan agama saja, namun juga memberikan pendidikan akhlaq, kepribadian, dan sosial. Orang tua sepantasnya mampu melaksanakan pendidikan holistik kepada anak dalam keluarga sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan yaitu menjadikan insan paripurna yang seimbang antara emosi, intelektual, dan spiritual.

Encouraging Unity in Diversity via Marriage: The Stories of Interfaith Couples and Their Negotiations with State Obligations in Same-Faith Marriages Syaifuddin, Muhammad Irfan; Syamsiyatun, Siti; Dhewayani, Jeanny
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v10i2.12581

This research aims to explore how interfaith couples experience encounter government intervention in supporting same-faith marriage according to article 2 Marriage Law number 1 of 1974. The study employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews, direct observations, and an analysis of marriage documents from six interfaith couples located in Surakarta. The participants were specifically chosen as those who had their interfaith marriages acknowledged by the Surakarta District Court and obtained a marriage certificate from the Surakarta City Population and Civil Registry Office. The gathered data were subjected to analysis through the lens of Stella Ting-Toomey’s identity negotiation theory, which highlights four essential skills individuals must possess to effectively navigate differences: self-awareness, awareness of others, adaptability, and empathy. The findings indicate that each interfaith couple in Surakarta engages in negotiation at three key stages: pre-marital negotiations, negotiations occurring during the marriage, and post-marital negotiations. Among the six couples studied, there was no uniformity in the negotiation patterns relating to the governmental-religious obligation that typically favours one-religion marriage. Three distinct negotiation patterns emerged: fully adhering to a state-sanctioned religious marriage, opting for a religious marriage instead of a state marriage, and preferring a state marriage over a religious one.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search