Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia Firdaus, Aras
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Today trees are inseparable from human life because they are part of the continuity of life but some people themselves neglect trees as living things. when the election campaign party takes place each pair of candidates who take part in the party of democracy we can find a number of trees used as campaign props. Through the criminal law policy instruments contained in the legislation has given strict sanctions. For the sake of the balance of life between nature and humans for the protection and management of the environment, but some people ignore the sanctions of criminal sanctions .. So that the legal protection specifically for the tree rules applied for the continuity of life and the future of humans in the future. The method used in this research is normative juridical analytical descriptive, the aim is to obtain a systematic and detailed picture to answer the problem to be examined. the legal arrangement and protection of trees during the election campaign requires special rules according to the results of the study, so as to minimize environmental damage. The use of trees as campaign props during elections so that law enforcement officials and the relevant government can take legal action against candidates for legislative and executive members.

PERSPEKTIF NORMATIF HUKUM PIDANA TERHADAP KEGAGALAN KONTRUKSI DI INDONESIA Aras Firdaus
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.783

ABSTRAKPembangunan nasional berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan dibidang ekonomi,sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUndang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, masalah pembangunan yang muncul tersebutmenyebabkan banyak dampak yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kegagalan dalamkontruksi. Kegagalan pembangunan yang dilakukan mengakibatkan adanya unsur kesalahan yangberindikasi mengarah pada tindak pidana. Kegagalan dalam jasa konstruksi merupakan salah satuakibat yang dapat membahayakan kepentingan publik maupun kerugian negara. Namun, rangkaianperistiwa tersebut dalam penyelenggaraan konstruksi sudah selayaknya diselidiki tuntas melaluimekanisme hukum dan green construction sebagai upaya untuk mengurangi kegagalan infrastrukturdi Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana perspektif hukum pidana terhadapkegagalan bangunan dalam hukum kontruksi di indonesia dan bagaimana mekanisme penegakanhukum terhadap kegagalan bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaituyuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksud dari penelitian ini diharapkanmemperoleh gambaran secara rinci dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.Hasil penelitian bahwa penyedia jasa dan pengguna jasa yang sengaja atau tidak sengajamengakibatkan kegagalan pembangunan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Upayahukum pidana dalam hal ini haruslah memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku. Selanjutnyahukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan tersebut.Kata Kunci: Perspektif; Pidana; Kontruksi

Kebijakan Hukum Pidana Penanganan dan Pengelolaan Sampah Kampanye Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Aras Firdaus; Qory Rizqiah H Kalingga
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v8i1.4508

Environmental problems that are not realized by the Indonesian people are the handling and management of waste during the general election campaign held by legislative candidates and executive candidates in campaigning for themselves in the future government. Piling up garbage at the end of the campaign should be the responsibility of these candidates. This research aims to make strict legal rules and to socialize the regulations that are obeyed by candidates who will campaign in the future so that they can protect the environment. The research method used is normative legal research. This research is descriptive analytical. Data collection techniques are carried out by means of literature study and also by conducting direct interviews with informants. Research Results Show the importance of legal regulations regarding waste management during general election campaigns. So that the environment remains clean and beautiful. The conclusion is to make strict legal rules and so that the parties socialize these regulations are obeyed by candidates who will campaign in the future so that they can preserve the environment

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia Aras Firdaus
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 2 (2019): Doktrina:Journal of Law Oktober 2019
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2751

Today trees are inseparable from human life because they are part of the continuity of life but some people themselves neglect trees as living things. when the election campaign party takes place each pair of candidates who take part in the party of democracy we can find a number of trees used as campaign props. Through the criminal law policy instruments contained in the legislation has given strict sanctions. For the sake of the balance of life between nature and humans for the protection and management of the environment, but some people ignore the sanctions of criminal sanctions .. So that the legal protection specifically for the tree rules applied for the continuity of life and the future of humans in the future. The method used in this research is normative juridical analytical descriptive, the aim is to obtain a systematic and detailed picture to answer the problem to be examined. the legal arrangement and protection of trees during the election campaign requires special rules according to the results of the study, so as to minimize environmental damage. The use of trees as campaign props during elections so that law enforcement officials and the relevant government can take legal action against candidates for legislative and executive members.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEDARURATAN COVID-19: (Criminal Law Policy as an Effort to Mitigate Covid-19 Emergency) Aras Firdaus; Rudy Hendra Pakpahan
Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 2 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v50i2.61

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Peraturan hukum perihal Covid-19 disahkan oleh pemerintah agar masyarakat berpartisipasi mencegah penyebaran Covid-19. Masyarakat tidak taat terhadap peraturan hukum terkait upaya penanggulangan Covid-19 dapat diupayakan melalui pendekatan hukum pidana sebagai efek jera. Hal tersebut dilakukan agar memutus rantai penyebaran Covid-19. Permasalahannya, yakni bagaimana kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk optimalisasi penanggulangan kedaruratan Covid-19. Metode penelitian menggunakan normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundangundangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan langkah optimalisasi kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan wabah pandemic Covid-19 perlu peran masyarakat dalam menaati peraturan hukum tersebut. Sehingga penyebaran Covid-19 dapat terhenti. Kesimpulan penelitian ialah optimalisasi kebijakan hukum pidana penanggulangan Covid-19 dapat dicapai jika menggabungkan beberapa strategi seperti peningkatan kebijakan hukum, budaya hukum, dan penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu. Saran peneliti ialah optimalisasi kebijakan hukum melalui peraturan hukum perihal wabah pandemi Covid-19 dapat berjalan jika pemerintah menghasilkan kebijakan yang memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat diperlukan agar berjalannya kebijakan hukum dan terhentinya wabah pandemic Covid-19.

FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 50 NOMOR 2 TAHUN 2020 M Nur Sholikin; Herawati Herawati; Surya Oktaviandra; Aras Firdaus; Rudy Hendra Pakpahan; M. Reza Baihaki; Siti Nurhalimah; Farida Azzahra; Aloysius Eka Kurnia; Sabrina Nadilla; Kristianus Jimy Pratama
Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 2 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 tulisan (artikel) yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

GOOD GOVERNANCE MELALUI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI REFORMULASI SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL Berlian Berlian; Aras Firdaus
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.3847

Kebijakan berbasis bukti dalam sistem peradilan pidana nasional bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan kebijakan. Kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan sistem peradilan pidana nasional membutuhkan data yang baik, keterampilan analitis dan dukungan politik. Legislator dapat memainkan peran penting dalam memperluas penggunaan program berbasis bukti untuk sistem peradilan nasional, membantu negara mencapai good governance dan daya saing bangsa. Permasalahannya, yakni bagaimana penerapan kebijakan berbasis bukti dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana oleh legislator sebagai upaya menuju sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan berbasis bukti pada sistem peradilan pidana penting pada bidang keterbukaan informasi publik, peraturan, pengembangan mekanisme untuk memantau kinerja otoritas publik, serta adanya pembaharuan kebijakan berbasis bukti melalui undang-undang, penegak hukum, dan budaya hukum. Kesimpulan penelitian ini ialah suatu langkah menuju penyelenggaraan good governance melalui kebijakan berbasis bukti dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana yang integral dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan terkait di bidang penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum. Saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana nasional melalui kebijakan berbasis bukti dalam rangka sistem peradilan yang baik dan daya saing bangsa.

EFEKTIVITAS REHABILITASI DALAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI Aras Firdaus; Wahyu Simon Tampubolon; Desy Kartika Caronina Sitepu
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Drug abuse has become a national and international problem. Drug abuse can cause physical and mental damage. As for victims of users or addicts, the government has made efforts to reduce the adverse effects of drug use by providing rehabilitation facilities, both medically and socially. This is done so that victims of drug users can recover, become productive human beings, able to work to meet the needs of life and their families, and become the next generation of the nation in the future. The problem in this research, namely how is the regulation of laws and regulations regarding the legal protection of victims of narcotics crime in Indonesia? How do law enforcement officers deal with narcotics crimes? The research method used in this research is normative juridical. This research is descriptive analytical, the purpose of this research is to obtain a detailed and systematic picture to answer the problems to be studied. The results of the study show that the effectiveness of regulations regarding rehabilitation by victims of narcotics crimes does not always run well. The understanding of some law enforcement officers in interpreting the law regarding rehabilitation is not the same so that among law enforcers there are multiple interpretations in interpreting the law. Thus, some law enforcement officers make victims as perpetrators of narcotics crimes. So in the future, law enforcement will prioritize the rights of victims of narcotics crimes for legal certainty and legal justice.Keywords: Rehabilitation, Law Enforcement, Narcotics

Implementation of the Prosecution Process in the Criminal Justice System at the Attorney General's Office Aras Firdaus
Veteran Law Review Vol 5 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v5i2.4349

The Prosecutor's Office as one of the law enforcement agencies is required to play a greater role in enforcing the law, protecting the public interest, enforcing human rights, and eradicating corruption, collusion and nepotism. The Prosecutor's Office is the only government agency implementing state power that has duties and authorities in the field of prosecution in law enforcement and justice in the general court environment. This study is to determine the criminal justice system in prosecution in Indonesia, how the criminal justice system in the application of prosecution in Indonesia and How is criminal responsibility as a criminal justice system through prosecution by the prosecutor. The research method uses normative juridical. The results of the study show that the prosecution system must be guided by the principles adopted by countries in the world as the basis for prosecuting. These principles are the principle of legality and the principle of opportunity. Prosecutors are carried out by public prosecutors, and public prosecutors are prosecutors who are authorized by this law to carry out prosecutions and carry out judges' decisions. The conclusion of the study is that the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as part of the judicial power is pure and free from the intervention of political power by including the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia explicitly in the articles in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or by revising Law No. 16 of 2004 concerning Attorney.. The crime committed by the suspect will be reviewed by the public prosecutor, the public prosecutor has full authority in carrying out the prosecution. Suspected perpetrators of criminal acts will enter the criminal justice system when there is an arrest and then detained and brought to court so that they can be officially prosecuted.Keywords:Prosecutor; criminal justice; attorney

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search