Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum KERTHA WICAKSANA Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal SUTASOMA JIS Siwirabuda (Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan)
Pitriyantini, Putu Eka
Universitas Tabanan
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI Adi Surya, I Kadek; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.
Peran Polda Bali Dalam Melindungi Kedaulatan Pangan dan Kesehatan Hewan Melalui Penegakan Hukum Karantina Utama, I Komang Cita Mulya; Dharma, Ida Bagus Wirya; Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 3 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v3i1.361

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindak Pidana tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berpedoman pada Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pengertian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina.Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pidana tidak melengkapi sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan di wilayah hukum Ditpolairud Polda Bali adalah berdasarakan KUHAP dan juga diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, adapun tahap awal berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Presedur (SOP) Penanganan Perkawa Tindak Pidana Umum, yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 penyidik membuat surat perintah penyidikan terkait dengan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kata Kunci: Hukum, Karantina, Pangan
Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Pengujian Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma; Pitriyantini, Putu Eka; Dharma, Ida Bagus Wirya; Pramana , I Gusti Agus Yuda Trisna
Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan Vol. 2 No. 1 (2024): JIS SIWIRABUDA Maret 2024
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/jissiwirabuda.v2i1.284

Abstract

Transportation is an important infrastructure for the economic life of society, transportation is a means to encourage economic development. Transportation by motorized vehicles often causes problems that can harm passengers. The problem, how is the function of the implementation of motor vehicle testing in an effort to prevent traffic accidents and law enforcement against violations if the owner of motorized transportation does not conduct vehicle testing, Research results: that the function of motor vehicle testing is very decisive in efforts to prevent traffic accidents. Because with the condition of vehicles that meet the technical requirements and roadworthy supported by drivers and road users who are disciplined and aware of the law, the danger of traffic accidents will be prevented or minimized. Law enforcement against violations for motorized transport owners who do not conduct vehicle testing is based on Article 56 of the UULLAJ, if violated shall be punished with a maximum imprisonment of 2 months or a maximum fine of Rp. 2,000,000, - and if the vehicle does not have a proof of passing the test. If the vehicle does not have a test pass mark, it shall be punished with imprisonment of 6 months or a fine of up to Rp. 6,000,000.
Co-Authors Adi Surya, I Kadek Dharma, Ida Bagus Wirya I Wayan Suardana Kusuma Pratiwi, Ida Ayu Windhari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Luh Gede Astariyani Pramana , I Gusti Agus Yuda Trisna Prasetiawan, I Putu Rama Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma Utama, I Komang Cita Mulya