Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Nelayan Kecil di Perkotaan: Karakteristik Usaha dan Jaringan Sosial dalam Mengakses Pembiayaan di Marunda, Jakarta Utara Muhartono, Rizky; Sumarti, Titik; Saharuddin, Saharuddin; Koeshendrajana, Sonny
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v9i1.11919

Abstract

Jakarta merupakan kota yang memiliki berbagai fasilitas pembiayaan, namun masih dijumpai nelayan skala kecil di Marunda yang memiliki hambatan dalam mengaksesnya. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan karakteristik usaha nelayan kecil dan jaringan sosial dalam mengakses pembiayaan. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Desember tahun 2022 yang difokuskan di lokasi Marunda, Jakarta Utara menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan pada penelitian ini sebanyak 30 orang dan dipilih secara purposive, terdiri dari unsur nahkoda, anak buah kapal (ABK), bakul/pedagang pengumpul, koperasi, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), penyuluh perikanan, dinas perikanan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar nelayan di Marunda memiliki dua jenis alat tangkap dengan mayoritas menggunakan jaring dan bubu. Keunikan nelayan ABK di Marunda adalah melakukan penangkapan dengan membawa alat tangkap sendiri dan membayar komisi kepada pemilik perahu. Pada tahap awal usaha, nelayan mengandalkan dana pribadi, dan keluarga. Nelayan yang memiliki aset akan meminjam kepada lembaga pembiayaan formal dan jika tidak punya asset akan meminjam kepada bakul/bos. Pada dasarnya nelayan tidak mau meminjam karena tidak mau terikat dengan bakul/bos ataupun kehawatiran tidak bisa membayar cicilan jika meminjam ke bank. Apabila nelayan mengalami kerugian usaha dan tidak memiliki aset untuk dijaminkan, maka nelayan akan meminjam kepada bakul/bos. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu dilakukan adalah membuat program pembiayaan untuk nelayan kecil dengan memperhatikan karakteristik dan jaringan sosialnya. Program harus diprioritaskan pada nelayan yang tidak memiliki modal dan aset. Lembaga pembiayaan informal perlu dilibatkan dalam pengembangan program pembiayaan nelayan tersebut. Tittle: Small-Scale Fishermen in Urban Areas: Business Characteristics and Social Networks in Accessing Financing in Marunda City, North Jakarta Jakarta is a city that has various financing facilities, but there are still small-scale fishermen in Marunda who have problems accessing them. The purpose of this study is to describe the characteristics of small fishing businesses and social networks in accessing financing. This research was conducted in July-December 2022 which focused on the Marunda location, North Jakarta. This research uses qualitative methods with a case study type. The informants in this study were 30 people and were selected purposively, consisting of captains, crew members (ABK), bakul/collecting traders, cooperatives, Marine and Fisheries Business Capital Management Institutions (LPMUKP), fisheries extension workers, fisheries services. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive. The results showed that most fishermen in Marunda have two types of fishing gear with the majority using nets and bubu. The uniqueness of ABK fishermen in Marunda is to make catches by bringing their own fishing gear and paying commissions to boat owners. In the early stages, fishermen rely on personal funds, and families. Fishermen who have assets will borrow from formal financing institutions and if they do not have assets will borrow from bakul/bos. Basically, fishermen do not want to borrow because they do not want to be tied to the bakul / boss or worry that they cannot pay installments if they borrow from the bank. If the fisherman experiences a business loss and does not have assets to guarantee, the fisherman will borrow from the bakul/boss. Therefore, the policy that needs to be done is to create a small fisherman financing program by taking into account their characteristics and social networks. Programs should be prioritized on fishermen who do not have capital and assets. Informal financing institutions need to be involved in the development of these fishermen financing programs.
PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR Ramadhan, Andrian; Muhartono, Rizky; Kurniawan, Tikkyrino; Hadiastuty, Harnita
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v11i2.10060

Abstract

Konsep Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan tindak lanjut dari nawacita, yang memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan/pinggiran. Tantangan utama terkait upaya pembangunan daerah pinggiran adalah ketergantungannya pada intervensi kebijakan yang datang dari luar yang merupakan aspek sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi negatif pada aspek distribusi manfaat pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Terkait itu, makalah ini bertujuan untuk mengungkapkinerja pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta isu pembangunan inklusif pada program SKPT. Penelitian dilakukan pada Desember tahun 2019 menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif pembangunan sumberdaya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan eksogenus tidak harus berkonotasi pembangunan yang mengabaikan aspek manusia dan kinerja kelembagaan lokal. Pelajaran dari Program SKPT di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dua isu tersebut dapat menjadi modal penting yang ikut berkontribusi pada keberhasilan intervensi terkait program SKPT, termasuk berbagai aktivitas pemberian bantuan dan ekspansi pasar yang terkoneksi dengan kelembagaan-kelembagaan lokal. Title:  Lesson Learned of The Outer Island Development Based on The Marine and Fishery Sector: A Case Study of The SKPT of Biak NumforThe concept of Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is derived from the Nawacita that prioritizes the development of small islands and border areas. The major challenge of border area is the dependence on external policy regardless to its local human resource and institutional development. As the result, the development might cause benefits distribution issue and leave localcommunities behind. This paper aims to reveal the extent of human and institutional development, as well as the issue of inclusive development in the SKPT program. The research was conducted in December 2019, using a qualitative approach (case study) to explore the concept and implementation of the SKPT that is related to human resource development, institutions and inclusive development issues. The results show that exogenous development must not ignore the issue of local human resource and institutional development. In fact, the SKPT in Biak Numfor Regency uses these two issues as the basis for determining the programs such as forms of aids and market expansion strategies that connect to local institutions.