Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Role of Law Students in Providing Legal Literacy through Street Law Leni Widi Mulyani
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 1 No. 4 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i4.36363

Abstract

Clinical Legal Education (CLE) is a program designed to develop soft skills among law students, enabling them to graduate with the competencies and social commitment necessary to assist others. The primary beneficiaries of this program are poor and marginalized communities who require support in accessing justice. CLE encompasses various activities, and one of the clinics developed by the Faculty of Law, Pasundan University Bandung, focuses on providing legal aid through legal learning and knowledge-sharing for those in need. Through this initiative, students gain practical exposure while contributing to the empowerment of vulnerable groups.
Online Sales Activities Conducted by Adults and Involving Children in the Perspective of Positive Law in Indonesia Arsyad, Silvia Rahmadhani; Mulyani, Leni Widi
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v7i1.2002

Abstract

The development of digital technology in Indonesia has significantly influenced social life and economic activities. One growing phenomenon is the involvement of children in digital-based commercial activities, such as social media content creation, live-streaming sales, and online product endorsements. While these activities offer economic opportunities and creative expression, they also pose serious legal risks, particularly concerning the protection of children from economic and psychological exploitation. Normatively, child protection in Indonesia is regulated under Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. However, these regulations do not specifically address children’s involvement in digital commercial activities. This research employs an empirical juridical method by combining statutory analysis with field data obtained through interviews and observations involving parents, legal practitioners, and child protection institutions. The findings indicate that the absence of specific regulations governing digital child protection, along with weak supervision, increases the risk of economic and psychological exploitation of children. The novelty of this study lies in examining the relationship between Indonesian positive law and the practical realities of children’s participation in digital commerce. This research recommends the establishment of specific legal regulations, the strengthening of parental supervision, and increased accountability of digital platforms to ensure effective protection of children’s rights in the digital era.
Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Gender Patimah, Dede Siti; Mulyani, Leni Widi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6698

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana perkosaan dalam perspektif gender dengan menyoroti aspek hukum positif Indonesia, perlindungan korban, serta upaya meminimalisir ketidakadilan gender dalam proses hukum. Permasalahan perkosaan tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan trauma sosial akibat budaya victim blaming yang masih kuat di masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti KUHP baru dan UU TPKS, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal restitusi, perlindungan psikososial, dan sikap aparat penegak hukum yang sering bias gender. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, didukung data sekunder berupa literatur hukum, teori feminisme, viktimologi, serta analisis kasus. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, teori feminisme gender, feminist legal theory, serta viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah mengalami perkembangan, kelemahan masih terdapat pada struktur dan budaya hukum, di mana aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki perspektif korban dan gender yang memadai. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap isu gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi UU TPKS, peningkatan perspektif gender bagi aparat penegak hukum, serta optimalisasi restitusi dan pemulihan korban agar keadilan substantif dapat terwujud.
Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Sudut Pandang Gender Anggraeni, Sagala Tantiar; Mulyani, Leni Widi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6711

Abstract

Korban femisida terus bertambah dari tahun ke tahun yang pastinya dalam hal ini membutuhkan tindakan kongkret berlandaskan penelitian yang tepat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Dalam jurnal ini, peneliti memakai metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontruksi sosial budaya membentuk normalisasi kekerasan berbasis gender yang berujung pada femisida di Indonesia adalah akibat belum diterapkannya perspektif gender secara menyeluruh dalam penegakan hukum sebagaimana seharusnya diatur dan dijamin melalui Pasal 338 dan  Pasal 340 KUHPidana, dan Pasal 4 UU PKDRT, yang semestinya menempatkan femisida bukan sebagai pembunuhan biasa, melainkan sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender yang menuntut perlindungan hukum khusus bagi perempuan. Kerangka hukum pidana di Indonesia saat ini merespons kasus femisida, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi korban maupun keluarga korban. Perspektif kajian gender dapat memperkaya pemahaman tentang motif pelaku femisida, sehingga menghasilkan strategi pencegahan yang lebih efektif dengan menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHPidana, serta Pasal 4 UU PKDRT dan Pasal 5 UU PKS  secara berperspektif gender.