Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG TERHADAP PERMASALAHAN STATUS OBJEK TANAH YANG OBSCURI LIBELLI Al-Anshori, Huzaimah; Suharto; Manfaluthi, Agus; Lubis, Moh. Choirul Hanafi; Nabila, Nurul
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.173

Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum tentunya melalui tahapan-tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah. Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol kediri - tulungagung terhadap status objek tanah yang tidak jelas (obscuri libelli) terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Permasalahan objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) mengenai riawayat tanah, atau asal usul tanah ini menjadi permasalahan antara ahli waris Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. dengan upaya penyelesaian secara non litigasi para pihak musyawarah (mediasi) dengan teori maslahah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maka secara normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan akan dikonsinyasi oleh panitia pengadaan tanah. Tinjauan yuridis pengadaan tanah terhadap permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) secara yuridis normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol kediri tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DALAM RANGKA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI MEDIASI DI DESA PETOK KEC. MOJO KAB. KEDIRI Al-Anshori, Huzaimah; Manfaluthi, Agus; Handayani, Emi Puasa; Bayhaqi, Naufal Ghani; Ghiffania, Giza Fatimatus
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6450

Penyelesaian sengketa oleh Panitia PTSL terhadap tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri dipimpin oleh Ketua Panitia PTSL sebagai mediator atau penengah. Fokus kajian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka PTSL melalui mediasai di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri dan kendala atas proses mediasi yang dilakukan oleh Panitia PTSL Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Adapun pendekatan penenelitian ini dengan sosiolegal. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu : (1) Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap akses jalan tertutup dengan pendekatan musyawarah dan mengutamakan asas kemaslahatan yang dipimpin oleh Panitia PTSL sebagai mediator dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan baik pemohon dan para termohon dan tidak keberatan untuk melepaskan tanah untuk akses jalan dengan kesepakatan tukar guling (tanah pengganti), Akses jalan yang diberikan dikeluarkan dari sertifikat dan dibebaskan dari pembayaran pajak dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak dimasa yang akan datang agar tidak terjadi konflik. (2) Kendala atas mediasi diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan aturan hukum positif. Para pihak pada awalnya tidak mempertimbangkan konsep kemaslahatan untuk kemanfaatan dimasa yang akan datang sehingga mediasi dilakukan berulang-ulang dan berpengaruh pada efisiensi waktu. Sikap atau watak para pihak yang sulit diberi pemahaman dan mengedepankan sikap egoisme.

LEGAL REVIEW OF THE MECHANISM OF ISSUANCE OF REPLACEMENT CERTIFICATES FOR DAMAGED LAND RIGHTS BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 CONCERNING LAND REGISTRATION Al-Anshori, Huzaimah; Chasanah, Nur; Setyawan, David Novan; Manfaluthi, Agus
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 2 No. 5 (2021): October 2021
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v2i5.191

A replacement certificate is a copy of a damaged or lost certificate in terms of meaning and the contents contained therein are not much different from a land title certificate. The results of this study are (1) The mechanism for issuing replacement certificates due to loss, damage and old forms. This replacement certificate is intended for people who have lost their certificates, damaged, torn or missing parts and for those who have certificates with old and obsolete forms so that they need to register a replacement Land Title Certificate, that the mechanism for issuing replacement certificates has been regulated in Chapter IV Article 57-60 of Government Regulation Number 24 of 1997. (2) Implementation of Issuance of Replacement Land Title Certificates Due to Damage. An application can be submitted to the Land Office in its jurisdiction and with the requirements that have been determined by laws and regulations. (3) Legal Protection for Holders of Replacement Land Title Certificates. Legal protection for holders of replacement land title certificates is basically the same as legal protection for land titles in general, where the certificates are both proof of rights, which serve as strong evidence. This is regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, Article 19.

EXISTENCE OF ARTICLE 70 LETTER (C) OF LAW NUMBER 30 YEAR 1999 ON ARBITRATION AND ALTERNATIVES DISPUTE RESOLUTION AS A REASON FOR CANCELLATION ARBITRATION AWARD Al-Anshori, Huzaimah; Handayani, Emi Puasa; Chasanah, Nur; Manfaluthi, Agus
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 6 No. 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v6i2.195

The existence of Article 70 letter (c) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is still being debated. In its development, the article provides legal implications that are actually negative for dispute resolution institutions outside the court, the reasons for the disputing parties in the Arbitration forum are trickery as a reason for requesting the cancellation of the Arbitration decision and so that trickery can be used as a reason to cancel an Arbitration decision as in the District Court decision Number: 54 / Pdt.G / 2015 / PN.Kdr. the method used in this study is the normative research method, the statute approach, the case approach, the conceptual approach , the philosophical approach. Based on the considerations used, it appears that the Kediri City District Court wants to find out when evidence of a legal event exists and is made by parties who have a legal relationship in order to create a belief as a basis for making a decision in a civil case. Legally, making a request to annul the Arbitration decision submitted by the disputing parties for the reasons as stipulated in Article 70 letter (c) of the Arbitration Law no longer requires a Court decision for the reasons in case Number: 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr. The Kediri City District Court has suspected that there was a trick carried out by PT. Fajar Parahiyangan at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya case Reg. No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2015. The Kediri City District Court in determining the existence of a trick at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya Reg. No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2013. The evidence of the disputing parties in A Statement Letter is one of the pieces of evidence submitted by one of the parties to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya.

Penerapan PP Nomor 36/2021 terhadap gaji guru honorer (studi kasus di SDN Klanderan, Plosoklaten, Kediri) Sari, Rizma Dewi Permata; Khayatudin, Khayatudin; Al-Anshori, Huzaimah
Indonesia Berdaya Vol 5, No 3 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024870

Penelitian ini terkhusus membahas tentang gaji honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mengandung kesenjangan sosial dengan guru yang berstatus sebagai ASN. Hal tersebut bertentangan dengan PP No. 36/2021. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dan dilakukan melalui observasi lapangan dengan pendekatan sosiologis (social legal reaserch). Hasil penelitian menunjukan bahwa gaji guru honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu sebesar Rp.150.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan. Pemberian gaji tersebut nyatanya tidak memenuhi kriteria yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15/2015 karena seharusnya gaji guru honorer diberikan dengan layak atau paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, karena belum terpenuhi, maka PP No. 36/2021 belum terimplementasi dengan baik. Akan tetapi, disisi lain memang ada sekolah yang memang sangat membutuhkan guru tambahan yang membuat kepala sekolah harus mengambil guru tambahan karena banyak mengalami kekosongan, karena jika hanya mengandalkan guru yang pegawai negeri sipil hanya ada beberapa orang dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada di SDN Klanderan.Abstract. This research specifically discusses honorary salaries at SDN Klanderan, Plosoklaten District, Kediri Regency, which contains social disparities with teachers who have ASN status. This is contrary to PP no. 36/2021. The type of research method used is empirical legal research and is carried out through field observations with a sociological approach (social legal research). The research results show that the salary of honorary teachers at SDN Klanderan, Plosoklaten District, Kediri Regency is IDR 150,000 (fifteen thousand rupiah) per month. In fact, this salary does not meet the criteria stated in Article 1 point 15 of Law no. 15/2015 because honorary teachers' salaries should be given properly or at least enough to meet living needs. However, because it has not been fulfilled, PP No. 36/2021 has not been implemented properly. However, on the other hand, there are schools that really need additional teachers, which means the principal has to hire additional teachers because there are many vacancies, because if you only rely on teachers who are civil servants, there are only a few people compared to the number of classes at SDN Klanderan.

Reformulation of Commercial Court Authority Regulations Relation to the Arbitration Clause Al-Anshori, Huzaimah; Handayani, Emi Puasa; Jha, Gautam Kumar
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2144

The issue of jurisdiction in dispute resolution within the Commercial Court arises when the contract designates an arbitration clause as the preferred mechanism for resolving disputes. In the contractual agreement between PT. Swadaya Graha and PT. Rayon Utama Makmur (RUM), the chosen forum for dispute resolution is stipulated to be the National Arbitration Board (BANI). However, concurrently, there is a proposal for dispute resolution within the Commercial Court framework concerning defaulted debt and receivable disputes in PKPU case number 45/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg. This has engendered a legal debate centring on the application of the "lex specialist derogat legi general" principle among the Arbitration Law, the Bankruptcy Law, and PKPU, with regard to the absolute jurisdiction of institutions authorized to examine, decide, and adjudicate incidents of defaulted debt and receivable disputes within the legal relationship between the PKPU Petitioner and the Respondent. The PKPU process is structured within a contract that includes an arbitration clause as the designated dispute resolution mechanism. Given the complications and hurdles posed by these issues, there is a pressing need for legal certainty in the future. Furthermore, there has been a conflict of norms between the Arbitration Law the Bankruptcy Law and PKPU, as evidenced in PKPU case number 45/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg. Hence, a reformulation of the Bankruptcy Law and PKPU regulations is essential to harmonize them with evolving norms and address emerging issues. A vital aspect of this reformulation involves the potential removal or replacement of Article 303 of the Bankruptcy Law and PKPU.

Regulation of the Waqif Heirs in the Law of Waqf in Indonesia and Malaysia Al-Anshori, Huzaimah; Ramadhita, Ramadhita; Manfaluthi, Agus
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2535

Indonesia and Malaysia, as developing countries, have similarities and differences regarding the heirs of the waqif, from their implementation, legal basis, and system, to the resolution of waqf disputes. This investigation scrutinizes the convergences and divergences within the waqf juridical frameworks of Indonesia and Malaysia, with implications that enrich the global dialogue on waqf jurisprudence. The study adopts a doctrinal, literature-oriented methodology, employing a normative juridical paradigm and relying on secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. The analytical technique employed is comparative in nature. The outcomes of this inquiry elucidate that the legal configuration governing the heirs of a waqif in both Indonesia and Malaysia embodies distinct attributes reflective of their respective sociocultural typologies. The legislative treatment of waqif heirs in the two jurisdictions diverges; in Indonesia, their recognition is expressly articulated in Article 6, paragraphs (2) and (4) of Government Regulation No. 42 of 2006, which operationalizes the Waqf Law. The existing nazir informs the waqif or the waqif heirs, and the waqif heirs have the right to propose to the Indonesian Waqf Board (BWI) for the nazir‘s termination and replacement. In Malaysia, the waqif heirs are not specifically regulated, but there is legislation stipulating that in the waqf practice, the waqif must obtain approval from the King and the waqif heirs. The common point between these two countries lies in the framework of Islamic law, which follows the Shafi'i madhhab but is not absolute. However, in Malaysia, this only applies in certain states.

Regulation of the Waqif Heirs in the Law of Waqf in Indonesia and Malaysia Al-Anshori, Huzaimah; Ramadhita, Ramadhita; Manfaluthi, Agus
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2535

Indonesia and Malaysia, as developing countries, have similarities and differences regarding the heirs of the waqif, from their implementation, legal basis, and system, to the resolution of waqf disputes. This investigation scrutinizes the convergences and divergences within the waqf juridical frameworks of Indonesia and Malaysia, with implications that enrich the global dialogue on waqf jurisprudence. The study adopts a doctrinal, literature-oriented methodology, employing a normative juridical paradigm and relying on secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. The analytical technique employed is comparative in nature. The outcomes of this inquiry elucidate that the legal configuration governing the heirs of a waqif in both Indonesia and Malaysia embodies distinct attributes reflective of their respective sociocultural typologies. The legislative treatment of waqif heirs in the two jurisdictions diverges; in Indonesia, their recognition is expressly articulated in Article 6, paragraphs (2) and (4) of Government Regulation No. 42 of 2006, which operationalizes the Waqf Law. The existing nazir informs the waqif or the waqif heirs, and the waqif heirs have the right to propose to the Indonesian Waqf Board (BWI) for the nazir‘s termination and replacement. In Malaysia, the waqif heirs are not specifically regulated, but there is legislation stipulating that in the waqf practice, the waqif must obtain approval from the King and the waqif heirs. The common point between these two countries lies in the framework of Islamic law, which follows the Shafi'i madhhab but is not absolute. However, in Malaysia, this only applies in certain states.

Analysis of the Implementation of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Tax Relevance: Through a Literature Review Antonius; Al-Anshori, Huzaimah; Hasibuan, Ali Huristak Hartawan
Al-Risalah VOLUME 25 NO 2, NOPEMBER (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.62004

Indonesia’s mineral and coal mining sector continues to face persistent governance challenges, including regulatory inconsistency, limited transparency, and weak fiscal accountability. Although Law Number 4 of 2009—introducing the IUP/IUPK licensing system—was intended to strengthen state control and promote sustainable resource management, its practical outcomes remain inconsistent. Addressing the research gap on how legal reforms interact with fiscal governance, this study analyzes the implementation of the law and its taxation relevance through a systematic literature review of academic publications, official reports, and regulatory documents. Using a qualitative content analysis approach, the study identifies recurring issues such as overlapping regulations, legal uncertainty, and insufficient supervision, which undermine the expected improvements in mining governance. The results also show that the mining taxation framework—comprising income tax, VAT, land and building tax, non-tax state revenues (PNBP), and the Revenue Sharing Fund (DBH)—holds strategic importance for ensuring equitable fiscal distribution, yet suffers from low compliance and weak monitoring mechanisms. The study contributes to existing scholarship by demonstrating that effective mining governance requires not only legal reform but also coherent fiscal policy design and integrated regulatory enforcement. Practically, these findings suggest that enhancing regulatory harmonization, strengthening fiscal transparency, and improving intergovernmental coordination are essential to optimizing state revenue and ensuring that the mining sector supports long-term sustainable development.

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search