Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

KAJI CEPAT RESPONS MASYARAKAT PULAU PAGAI DI KEPULAUAN MENTAWAI TERHADAP GEMPABUMI SAMUDERA HINDIA 2 MARET 2016 Akhirianto, Novian Andri
Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana Vol 11, No 2 (2016): Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana
Publisher : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6470.965 KB) | DOI: 10.29122/jstmb.v11i2.3689

Abstract

Gempabumi Samudera Hindia berkekuatan 7,8 Skala Richter yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2016 di sekitar 682 km barat daya Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, menimbulkan berbagai reaksi spontan dari masyarakat yang terdampak. Respons masyarakat berbeda-beda terhadap gempabumi, peringatan dini, dan pemberitaan media. Kaji cepat sudah dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner ke masyarakat Pulau Pagai secara sampling. Hasil kaji cepat respons masyarakat harapannya dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, dengan harapan untuk meminimalisir adanya korban akibat gempabumi dan tsunami.
KONSEP DESAIN PENGURANGAN RISIKO BENCANA LONGSOR BERBASIS KOMUNITAS Akhirianto, Novian Andri
Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana Vol 12, No 1 (2017): Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana
Publisher : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.047 KB) | DOI: 10.29122/jstmb.v12i1.3698

Abstract

Bencana longsor merupakan bencana yang paling mematikan di Indonesia, hal tersebut dibuktikan berdasarkan data kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2016. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas merupakan sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola risiko bencana di tingkat lokal. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Kampung Siaga Bencana merupakan bentuk upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, dimana di dalamnya terdapat upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Konsep desain pengurangan risiko bencana longsor berbasis komunitas diperlukan sebagai pedoman dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan melakukan berbagai kajian yang menggunakan metode partisipasi masyarakat. Pengurangan risiko bencana longsor berbasis komunitas akan berjalan efektif jika dilakukan dengan konsep desain yang jelas dan ada partisipasi yang baik dari masyarakat dan stakeholder terkait.
PENGETAHUAN DAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR DI KOTA BEKASI (SUDI KASUS: PERUMAHAN PONDOK GEDE PERMAI) Akhirianto, Novian Andri
Jurnal Alami : Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Alami
Publisher : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (922.965 KB) | DOI: 10.29122/alami.v2i1.2704

Abstract

Bencana banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data dari BNPB tentang kejadian bencana di Indonesia, pada tahun 2016 banjir tercatat sebanyak 766 kejadian dengan 147 jiwa meninggal dunia. Pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi bencana banjir yang mematikan. Berdasarkan hasil penelitian studi kasus di Perumahan Pondok Gede Permai ? Kota Bekasi, dengan metode analisis kualitatif yang dikuantifikasikan diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terkait bencana banjir sudah cukup baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena masyarakat memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam menghadapi bencana banjir. Kesiapsiagaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan adalah mengenai mobilisasi sumberdaya rumah tangga yang masih rendah, dengan indikator keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir masih sangat sedikit.
KAJI CEPAT RESPONS MASYARAKAT PULAU PAGAI DI KEPULAUAN MENTAWAI TERHADAP GEMPABUMI SAMUDERA HINDIA 2 MARET 2016 Akhirianto, Novian Andri
Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana Vol 11, No 2 (2016): Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana
Publisher : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6470.965 KB) | DOI: 10.29122/jstmb.v11i2.3689

Abstract

Gempabumi Samudera Hindia berkekuatan 7,8 Skala Richter yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2016 di sekitar 682 km barat daya Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, menimbulkan berbagai reaksi spontan dari masyarakat yang terdampak. Respons masyarakat berbeda-beda terhadap gempabumi, peringatan dini, dan pemberitaan media. Kaji cepat sudah dilakukan dengan survei menggunakan kuesioner ke masyarakat Pulau Pagai secara sampling. Hasil kaji cepat respons masyarakat harapannya dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, dengan harapan untuk meminimalisir adanya korban akibat gempabumi dan tsunami.
KONSEP DESAIN PENGURANGAN RISIKO BENCANA LONGSOR BERBASIS KOMUNITAS Akhirianto, Novian Andri
Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana Vol 12, No 1 (2017): Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana
Publisher : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.047 KB) | DOI: 10.29122/jstmb.v12i1.3698

Abstract

Bencana longsor merupakan bencana yang paling mematikan di Indonesia, hal tersebut dibuktikan berdasarkan data kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2016. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas merupakan sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola risiko bencana di tingkat lokal. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Kampung Siaga Bencana merupakan bentuk upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, dimana di dalamnya terdapat upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Konsep desain pengurangan risiko bencana longsor berbasis komunitas diperlukan sebagai pedoman dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan melakukan berbagai kajian yang menggunakan metode partisipasi masyarakat. Pengurangan risiko bencana longsor berbasis komunitas akan berjalan efektif jika dilakukan dengan konsep desain yang jelas dan ada partisipasi yang baik dari masyarakat dan stakeholder terkait.
Peran Regulasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Risiko Bencana: Evaluasi Atas Kebijakan Peraturan Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kota Ambon Akhirianto, Novian Andri; Ma'rufatin, Anies; Wardani, Khusnul Setia; Kongko, Widjo; Kayadoe, Fretha Julian
Jurnal Kawistara Vol 14, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.89353

Abstract

Regulasi pemerintah yang efektif dianggap sebagai kunci dalam manajemen risiko bencana. Regulasi yang efektif dapat menciptakan kepastian dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tak terduga seperti tsunami. Namun, keberadaan regulasi tidak selalu diikuti dengan implementasi yang efektif. Masalah ini juga terjadi pada penilaian risiko bencana di Kota Ambon yang termasuk dalam kelas bahaya tsunami tinggi. Pemerintah Kota Ambon melakukan upaya pengurangan risiko bencana (PRB) tsunami dengan menerbitkan kebijakan berupa peraturan daerah. Akan tetapi, efektivitas dari regulasi ini masih perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang perbaikan kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui Focus Group Discussion (FGD), serta data sekunder dari studi literatur dan tinjauan regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ambon. Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua aspek kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon, yaitu aspek tata ruang dan kelembagaan. Pemerintah Kota Ambon telah menerbitkan beberapa kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami yang mencakup perencanaan tata ruang dan kelembagaan. Akan tetapi, masih terdapat peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperkuat kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon. Studi ini menyoroti pentingnya berbagai tindakan untuk menciptakan regulasi yang efektif dalam manajemen risiko bencana, termasuk pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang pemanfaatan ruang serta penguatan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Peran Regulasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Risiko Bencana: Evaluasi Atas Kebijakan Peraturan Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kota Ambon Akhirianto, Novian Andri; Ma'rufatin, Anies; Wardani, Khusnul Setia; Kongko, Widjo; Kayadoe, Fretha Julian
Jurnal Kawistara Vol 14, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.89353

Abstract

Regulasi pemerintah yang efektif dianggap sebagai kunci dalam manajemen risiko bencana. Regulasi yang efektif dapat menciptakan kepastian dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tak terduga seperti tsunami. Namun, keberadaan regulasi tidak selalu diikuti dengan implementasi yang efektif. Masalah ini juga terjadi pada penilaian risiko bencana di Kota Ambon yang termasuk dalam kelas bahaya tsunami tinggi. Pemerintah Kota Ambon melakukan upaya pengurangan risiko bencana (PRB) tsunami dengan menerbitkan kebijakan berupa peraturan daerah. Akan tetapi, efektivitas dari regulasi ini masih perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang perbaikan kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui Focus Group Discussion (FGD), serta data sekunder dari studi literatur dan tinjauan regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ambon. Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua aspek kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon, yaitu aspek tata ruang dan kelembagaan. Pemerintah Kota Ambon telah menerbitkan beberapa kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami yang mencakup perencanaan tata ruang dan kelembagaan. Akan tetapi, masih terdapat peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperkuat kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon. Studi ini menyoroti pentingnya berbagai tindakan untuk menciptakan regulasi yang efektif dalam manajemen risiko bencana, termasuk pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang pemanfaatan ruang serta penguatan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.